Kemiskinan dan Pemberdayaan

Oleh humas on December 07, 2014

Jakarta, 7 Desember - Kementerian Desa akan melibatkan mahasiswa dalam upaya melakukan pembangunan desa. Dengan gerakan tersebut diharapakan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat untuk mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan ilmunya karena sudah didampingi para mahasiswa dan intelektual.

Oleh humas on December 05, 2014

Jakarta, 5 Desember  - Sebanyak 16 kepala desa dan kepala kelurahan di Kecamatan Madiun dan Jiwan Kabupaetn Madiun, sepakat menolak balai desa mereka dijadikan tempat pencairan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Oleh humas on December 04, 2014

Jakarta, 4 Desember  - Dari 8.540 rumah tangga sasaran penerima dana bantuan tunai di Kabupaten Banyuwangi, ada ribuan yang masih belum mengambil dana kompensasi tersebut ke PT Pos Indonesia Banyuwangi.
"Sampai hari ini yang sudah mengambil sebanyak 76,46 persen, sehingga yang belum mengambil sebanyak 2.010 rumah tangga sasaran," kata Eko Sumariyanto, Kepala Kantor Pos Banyuwangi, Kamis (4/12/2014).

Oleh humas on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, validasi data masyarakat kurang mampu membutuhkan biaya besar dan makan waktu.
"Butuh anggaran Rp1,191 triliun, hampir Rp2 triliun kalau validasi dilakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial," kata dia, dalam perbincangan di Kantor Berita ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Sementara jika dilakukan verifikasi data hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk keseluruhan data dan hanya makan waktu tiga bulan.

Oleh humas on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Pembagian kartu keluarga sejahtera (KKS) masih terkendala beberapa hal. Antara lain belum berjalannya sistem satu pintu dan masih terjadi pengurangan dana KKS di beberapa wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seperti dilansir laman  Tribun News, mengaku, akan mengevaluasi persoalan itu dengan mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

Oleh humas on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Asisten Deputi Urusan Pengembangan Keungan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa, Ir. Magdalena, MM bersama Plt. Asisten Deputi Urusan Pengarus Utamaan Kebijakan dan Anggaran, Katimean SE, MPP, MPA menerima delegasi Steering Commitee for Northwestern Region (SCNR) Republik Sosialis Vietnam yang dipimpin oleh Executive Vice Chairman, Mr. Truong Cuan Xu di kantor Kemenko PMK, pada Selasa (2/12).

Oleh humas on December 02, 2014

Jakarta, 2 Desember - Sejumlah warga tidak mampu dari Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, melakukan aksi protes kepada kepala desa setempat, Senin (1/12/2014).
Mereka menilai, dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) salah sasaran. Pasalnya, seperti dilansir laman Kompas.com, beberapa warga miskin justru tidak menjadi peserta program PSKS. Namun, sebaliknya, warga mampu, seperti pengusaha angkutan umum, justru terdaftar menjadi peserta program tersebut.
"Saya ini warga miskin, pekerjaan tidak tetap. Mana anak saya ada yang tidak sekolah gara-gara tidak punya biaya, tetapi saya tidak dapar kartu. Malah pengusaha angkot yang (punya) mobil belasan yang dapat," ujar Lampe, salah seorang warga, Senin.
Sementara itu, pihak pemerintah yang dikonfirmasi terkait aksi protes warga ini mengaku tak tahu tentang pencairan tersebut. Pasalnya, pihaknya hanya berkoordinasi dengan PT Pos untuk pencairan.
"Iya, memang banyak yang salah sasaran. Pendataannya juga kami bingung karena banyak warga saya yang miskin, tetapi tidak dapat. Justru yang ekonominya layak itu yang dapat," kata Baharuddin, kepala desa setempat. (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on December 01, 2014

Jakarta, 1 Desember  - Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang Sumatera Utara, iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional dirasakan berat.

Pasalnya, seperti dilansir laman Tribun News, meski hanya perlu membayar Rp 19 ribu per bulan untuk pelayanan rumah sakit kelas 3, namun banyaknya jumlah anak, maka memberatkan.

"Kebanyakan mereka mempunyai empat orang anak sehingga ketika harus mengiur terasa berat karena harus membayar untuk enam orang," kata Kepala Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin Deli Serdang dr Ratna Tanjung saat mendapatkan kunjungan Sekertaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno, Sabtu (29/11/2014).

Ia pun berharap BPJS maupun pemerintah setempat bisa mengambil langkah-langkah untuk memberikan kemudahan.

"Terlebih pemerintah harus menjadikan orang tidak mampu itu menerima PBI," katanya.

Puskesmas Aras Kabu menjadi andalan warga sebagai tempat pelayanan kesehatan primier.

Mereka melayani penyuluhan ibu hamil, rawat inap yang semua diberikan secara gratis jika terdaftar menjadi peserta JKN.

Wilayah ini berada tidak jauh dari Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. (Eko Sutriyanto)

Sunari Belum Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, Keluarga Sunari (60), di Dukuh Mugas, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, luput dari bantuan dana dari pemerintah.

Meski mereka hidup dalam kemiskinan, namun tidak pernah ada uang bantuan dari pemerintah yang pernah diterima.

Baik itu di masa bantuan langsung tunai (BLT), maupun hingga era Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Sunari tinggal di rumah berdinding anyaman bambu berlantai tanah liat bersama istrinya, Nawiyah (55) dan anaknya Sodri (22).

“Saya juga sudah menanyakan pada Pak RT, kenapa saya tidak dapat uang bantuan dari pemerintah tapi Pak RT hanya bilang, bersabar,” kata Sunari, Minggu (30/11/2014) sore.

Rumah Sunari yang berukuran 4x6 meter persegi itu terbagi dalam dua sekat. Bagian belakang untuk dapur dan kandang kambing, dan bagian depan adalah kamar yang merangkap ruang tamu.

Bila mau mandi atau buang air besar, mereka harus ke sungai, yang jaraknya sekitar 200 meter dari gubuk itu.

Untuk penerangan rumah, Sunari mendapat bantuan dari mushala yang jaraknya sekitar 500 meter.

“Kalau kencing, yang di kebun milik orang,” tambah Sunari, yang rumahnya jauh dari perkampungan, dan berdiri di tengah kebun.

Sunari mengaku, rumahnya itu berdiri di tanah milik saudaranya. Demikian juga dengan sepasang kambing yang ia pelihara.

Pekerjaan sehari-hari Sunari, adalah mencari kayu dan madu di hutan. Penghasilannya tidak menentu.

Sementara istrinya, menderita sakit paru-paru dan asam urat, sehingga memerlukan perawatan.

“Anak saya, Sodri yang menjaga emaknya di rumah dan mengantarkannya berobat. Sehingga Sodri, tidak bisa bekerja. Biasanya, ia bekerja sebagai kenek tukang batu,” kata Sunari.

Namun Sunari mengaku memegang kartu Jamkesmas. Sehingga, istrinya yang sakit, bisa berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit di Kendal.

Kemiskinan yang diderita oleh keluarga Sunari ini rupanya diketahui oleh LSM Serikat Rakyat Miskin Indonesia (RSMI) Kendal.

Mereka lantas melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian dibelikan satu karung beras ukuran 25 kilogram, kasur lempit, meja kursi, dan uang tunai.(Tn/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on December 01, 2014

Jakarta, 1 Desember  - Santoso (34) bendahara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur divonis 2 tahun penjara.

Terdakwa seperti dilansir laman Tribun news, dinyatakan dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana pengembalian cicilan kredit kelompok penerima PNPM Mandiri Tahun 2011 sebesar Rp210 juta.

"Menjatuhkan vonis selama 2 tahun kepada terdakwa dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara," kata hakim ketua majelis Mulyanto, senin (1/12/2014).

Menurut Jaksa penuntut Dicky, modus terdakwa santoso yakni dengan tidak menyetorkan pengembalian dana cicilan kredit dari kelompok penerima PNPM.

Dalam sidang sebelumnya, terungkap bahwa korupsi itu berawal saat Kecamatan Waway Karya mendapatkan dana alokasi PNPM Mandiri sebesar Rp 3 miliar pada Januari 2011. Dana PNPM ini bersumber dari APBN tahun anggaran 2011 sebesar Rp 2,4 miliar dan Rp 600 juta dari APBD Lampung Timur.

"Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK Kecamatan Waway Karya, dana itu disalurkan kepada masing-masing kelompok yang mengajukan dan sudah diverifikasi," kata Jaksa Dicky.

Ia menambahkan, setelah peminjaman ada beberapa kelompok yang mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dana pinjaman itu dikembalikan kepada terdakwa. Namun oleh terdakwa, dana pengembalian yang seharusnya disetorkan ke rekening UPK, beberapa justru tidak disetorkan.

Berdasarkan perhitungan terhadap kartu kredit SPP Kelompok, Buku Tabungan dan Kas Harian yang ada di UPK Waway Karya, ditemukan jumlah dana yang tidak disetor oleh terdakwa mencapai Rp 210 juta.(Tn/Gs).

 

 

 

Oleh humas on December 01, 2014

Jakarta, 1 Desember - Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menuai beragam masalah. Data penerima tidak lagi akurat, terjadi pemotongan bantuan, dan sejumlah warga diketahui menggadaikan kartu perlindungan sosial.

Laporan dari beberapa daerah yang dikumpulkan Kompas sejak pekan lalu dan dikutip laman baranews, hingga Minggu (30/11) menyebutkan, beragam masalah itu menunggu penyelesaian dari pemerintah.

Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum merata. Data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menimbulkan kecemburuan di antara warga.

Belasan janda miskin di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, misalnya, tak tersentuh program tersebut.

Raswi (51), seorang janda di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, mengatakan, saat suaminya masih hidup, dirinya mendapatkan bantuan. ”Namun, setelah suami saya meninggal, sampai sekarang belum pernah dapat bantuan lagi,” kata Raswi.

Sumarti (57) yang hidup tak jauh dari kamar Raswi juga menyatakan tidak mendapat dana PSKS. ”Sejak dulu saya tidak mendapat bantuan,” ujarnya.

Ketua RT 004 RW 010 Rasmin Suherman mengatakan, dari 126 keluarga di wilayahnya, hanya 10 keluarga yang mendapat dana PSKS. Selebihnya ada sekitar 80 keluarga masuk kategori tidak mampu yang tidak mendapatkan dana tersebut. Ia menyatakan sudah mengajukan perubahan data itu kepada pemerintah, tetapi belum mendapat tanggapan.

Ketua RT 005 RW 007 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Hanan Wiyoko menyatakan, dari tiga penerima di wilayahnya, satu nama sudah meninggal, sedangkan yang lain tercatat dobel.

Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pencairan dana PSKS masih diwarnai adanya data ganda. Sekretaris Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Riyanto mengatakan, ada lebih dari 30 data ganda di desanya.

Riyono, perangkat Desa Ketawang di Kecamatan Gondanglegi, mengatakan, ada 36 nama yang ganda. Selain data ganda, Riyono juga menyatakan masih ada warga tidak mampu saat ini yang tidak mendapatkan dana PSKS.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pencairan dana PSKS berlangsung lancar walaupun masih banyak warga tidak mampu yang belum terakomodasi.

Tini Indarwati (47), warga RT 011 RW 003 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, mengatakan, ia tidak mendapat surat panggilan dari kelurahan walau tetangganya banyak yang dapat. Buruh cuci bersuami pengayuh becak ini mengatakan, saat kenaikan harga BBM sebelumnya, dia mendapat bantuan, tetapi itu pun hanya satu kali pencairan dan setelahnya tidak diundang, sementara bantuan diberikan selama setahun. Sebaliknya, di kelurahan tersebut, ada ketua RT yang mampu dan memiliki rumah permanen berlantai dua menerima dana PSKS.

Bupati Madiun Muhtarom berharap pemerintah dapat memastikan terlebih dulu data penerima.

Pemotongan

Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi diwarnai pemotongan, dengan alasan untuk pemerataan dan tidak menimbulkan polemik bagi warga yang menilai pemberian kompensasi tidak tepat sasaran.

Pemotongan itu terjadi di wilayah Kecamatan Mantup. Di Desa Jotosanur, setiap penerima dana kompensasi dipotong sebesar Rp 40.000 untuk jatah dua bulan sebesar Rp 400.000. Menurut seorang warga, Ningsih (58), dananya dipotong pihak perangkat desa sehingga dia hanya menerima Rp 360.000.

”Katanya, akan diberikan kepada warga yang layak menerima, tetapi tidak dapat bantuan,” ujarnya.

Kepala Desa Jotosanur Dian Frajin menyatakan, pihak desa tak pernah meminta pemotongan dana, tetapi itu kebijakan lingkungan masing-masing. Dana yang terhimpun dari pemotongan tersebut dialihkan kepada warga miskin yang tak memiliki Kartu Perlindungan Sosial.

Kartu digadaikan

Lebih dari 100 warga di Kelurahan Babat dan Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Lamongan, merasa waswas dan terancam tidak bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pasalnya, Kartu Perlindungan Sosial—kartu lama yang biasa digunakan untuk menerima kompensasi—yang dimiliki digadaikan senilai Rp 100.000-Rp 125.000 per kartu.

Warga harus menebus kartu tersebut dengan nilai tiga kali lipat apabila ingin mendapatkan kembali kartu itu. Mereka menggadaikan kartu tersebut kepada perorangan yang menawarkan jasa gadai.

Kepala Desa Plaosan Suyoto menyatakan, hal itu terungkap saat ketiga warganya, yakni Wiji Narti (50), Samiran (51), dan Samkoyo (45), melaporkan telah menggadaikan Kartu Perlindungan Sosial.

Menanggapi masalah-masalah itu, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel menyatakan, kecil kemungkinan ada data ganda. Data telah digunakan sejak 2013 sehingga jika ada data ganda, semestinya terdeteksi sejak tahun lalu.

Soal penggadaian kartu, Ruddy mengatakan, hal itu tak ada gunanya. Alasannya, hanya yang bersangkutan yang bisa mencairkan dana. Pada saat mencairkan, petugas kantor pos akan melihat kartu tanda penduduk. (Kce/Bn/Gs)

 

 

 

 

Oleh humas on November 30, 2014

Jakarta, 30 Nopember - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla telah meluncurkan tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Ketiga kartu tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi tujuannya sama: demi kesejahteraan rakyat.
KKS memberikan bantuan sosial langsung dan berlaku selama lima tahun.

Oleh humas on November 29, 2014

Jakarta, 29 Nopember - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengirimkan pesan ke Dirut PT Kantor Pos Pusat terkait pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dalam pesan itu, Mensos menginstruksikan percepatan pembayaran PSKS.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Pos Ungaran, Nurcahya Budi Hartana, Jumat (28/11/2014) siang. Menurut Budi, PT Kantor Pos Ungaran yang membawahi beberapa cabang sekabupaten Semarang akan menambah jumlah petugas termasuk armada.

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember  - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, sampai saat ini baru 3 juta jiwa di seluruh Indonesia yang sudah mencairkan dana bantuan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
"Sampai dengan update siang tadi, sudah ada 3 juta yang mencairkan," kata Khofifah di Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso, Jalan, Kherkhof, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014).
Selain itu, Khofifah meminta kepada seluruh warga Indonesia agar tidak berebut antrean atau berdesak-desakan pada saat mengambil uang bantuan di Kantor Pos. Pasalnya, kalaupun tidak diambil hari ini, uang bantuan tersebut tidak akan hangus.
"Simpanannya tidak akan hangus. Karena bentuknya adalah simpanan giro Pos. Beda dengan BLT dan BLSM, kalau tidak diambil hangus. Ini tidak hangus," tegasnya.
Selain itu, agar penerima bantuan lebih nyaman menunggu antrian, Khofifah meminta kepada seluruh Kantor Pos agar melengkapi ruang antrean dengan dispenser yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Saya kontak lagi kepada PT Pos, agar kasih pengeras suara dan diumumkan tidak usah berjubel lagi. Di dalam Kantor Pos itu SOP-nya disiapkan kursi, ada dispenser air minum," imbuhnya.

Ini Cara Lain Cairkan Kompensasi BBM jika KPS Hilang

 

Masyarakat miskin penerima bantuan sosial melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak perlu bingung jika kartu "sakti" Jokowi tersebut hilang.
Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebagai pengganti KPS yang hilang, masyarakat bisa menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) biasa.
"Kalau KPS hilang dia boleh bawa KTP," kata Khofifah di Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso, Jalan Kherkhof, Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014).
Khofifah menjelaskan, untuk kasus tersebut, validasi data penerima bantuan tanpa KPS adalah melalui nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di KTP.
"NIK ini kan enggak mungkin dobel," ujarnya.
Kalau KPS dan KTP juga hilang, kata Khofifah, maka penerima bantuan harus terlebih dahulu meminta surat keterangan ke RT/RW dan kelurahan atau desa.
"Saya datang ke PT Pos, kalau orangnya sudah meninggal boleh pakai surat kematian," tandasnya. (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember - Mensos Khofifah Indar Parawansa melakukan blusukan ke rumah warga miskin di RT 06, RW 06, Kampung Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014). Khofifah mengunjungi rumah warga miskin bernama Aan Diana (45).
Di dalam rumah sederhana seperti dilansir laman Kompas.com, berukuran 45 meter persegi itu, dia menanyakan soal bantuan melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepada Mensos, Aan mengaku sangat bersyukur masih bisa menerima bantuan dari KPS sebesar Rp 400.000 meski harus melalui perjuangan keras berdesak-desakan bersama warga miskin lainnya.
"Alhamdulillah sudah dapat Rp 400.000 walaupun anak saya sempat nangis karena kegencet-gencet," kata Aan di rumahnya, Kamis (27/11/2014) siang.
Meski menerima uang bantuan dari KPS secara utuh, istri seorang kuli bangunan ini mengaku kalau ada potongan sebesar Rp 50.000 yang ditarik dari seorang pegawai pemerintah setempat.
"Ada dari petugas RT datang ke rumah. Uang bantuan tadi dipotong Rp 50.000," ucapnya.
Walaupun uang bantuan sebagai penyambung hidup tersebut dipotong, Aan mengaku tidak keberatan.
"Enggak apa-apa bu, saya ridho (ikhlas). itung-itung bagi-bagi rezeki," ungkapnya.
Ibu empat anak ini menjelaskan, pemotongan uang bantuan tersebut sudah dikoordinasikan sebelumnya. Malam hari sebelum mengambil uang bantuan KPS, kata Aan, warga yang terdaftar diminta untuk berkumpul di sebuah aula untuk membicarakan rencana pemotongan tersebut.
"Jadi katanya uang Rp 50.000 itu (dialokasikan) buat warga yang enggak kebagian KPS. Masih ada yang harusnya dikasih (KPS), tapi enggak dapat. Kayak mertua saya, kemarin dia dapat Rp 75.000," ujarnya.
Mendengar kabar pemotongan itu, raut wajah Mensos sempat berubah. Namun, karena yang bersangkutan mengaku sudah ikhlas, Mensos tidak melanjutkan interogesinya.
"Ya sudah kalau memang ibu ikhlas," kata Mensos.

Keluar dari Kantor Pos, Dana PSKS Langsung Dipotong Rp 100.000

Lain di Cimahi, lain di Kabupaten Magelang, warga penerima dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, rela jumlah uang yang diterima mereka tidak utuh. Mereka sepakat menyisihkan Rp 100.000 untuk diberikan kepada warga lainnya yang tidak kebagian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu.
Pemotongan uang itu dilakukan langsung oleh perangkat desa setempat sesaat setelah warga keluar dari loket pencairan dana PSKS di Kantor Pos Mungkid, Kabupaten Magelang.
Suripto (70), warga penerima PSKS asal Dusun Mlandi, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, mengaku tidak keberatan jika jatahnya dipotong menjadi Rp 300.000. Sebab sudah menjadi kesepakatan warga dan perangkat desa agar semua warga tetap menikmati dana PSKS.
“Tidak apa-apa ini, ini sudah kesepakatan warga, kok. Semua dipotong Rp 100.000," kata Suripto seusai mengantre pencairan dana PSKS, Kamis (27/11/2014).
Selain di Desa Pasuruhan, pemotongan uang PSKS juga dilakukan di Dusun Bayanan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan. Tahyono, kepala dusun setempat, menjelaskan uang hasil potongan dari warga penerima kemudian dikumpulkan lalu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat dana PSKS.
Di Dusun Bayanan, sebut Tahyono, ada 55 warga yang menerima program ini. Sedangkan jumlah orang miskin lainnya termasuk para janda yang tidak terdaftar mendapat dana ini mencapi 60 orang. Dengan pemerataan tersebut diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“(Pemotongan) ini sudah melalui diskusi dengan pihak terkait, hingga akhinya disepakati uang yang diterima masing-masing warga disisihkan Rp 100.000. Kalau tidak ada kesepakatan saya tidak berani," kata Tahyono.
Selain bertujuan pemerataan, potongan tersebut juga akan digunakan untuk menutup biaya transportasi (sewa) dua buah mobil untuk mengantar-jemput warga. Tahyono menyebutkan, harga sewa mobil sebesar Rp 150.000 per hari per mobil.
Sebelumnya, pemotongan serupa juga diberlakukan ketika penyaluran dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan pembagian beras miskin (raskin) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kami berharap proses pendataan program pemerintah dievaluasi lagi. Termasuk dengan melibatkan perangkat desa, sebab sebelumya kami tidak pernah dilibatkan dalam pendataan. Tahu-tahu disodori data penerimanya," tutup Tahyono.

"Harusnya Ada Antrean Khusus Penyandang Cacat di Pembagian PSKS"

Sementara itu, Sariyadi (57) berdiri dengan sabar meski harus berhimpitan dengan ratusan warga lain saat mengantre untuk mendapatkan dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/11/2014).
Namun, wajahnya tidak mampu menutupi rasa lelahnya. Pasalnya, warga Kampung Malanggaten, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, itu berdiri dengan bantuan tongkat.
Sariyadi adalah penyandang disabilitas. Kaki kirinya diamputasi karena sakit beberapa tahun silam.
“Capek juga, tangan saya pegal karena harus bertumpu pada tongkat, kalau tidak begini yang tidak bisa berdiri,” ujar Sariyadi yang mengaku sudah sekitar satu jam mengantre.
Sariyadi menyayangkan pihak panitia yang tidak memperhatikan dengan tidak memberi antrean khusus untuk para penyandang cacat seperti dirinya.
Selain Sariyadi, ada beberapa warga penyandang disabilitas yang turut mengantre. Ada pula ibu hamil dan warga lanjut usia (lansia).
“Semestinya dibedakan, antara warga biasa dengan yang ciri (disable) seperti kami,” tutur Sariyadi.
Namun, dia tetap bersyukur karena masih dipercaya mendapat dana PSKS sebesar Rp 400.000 dari pemerintah itu. Sariyadi mengatakan uang tersebut cukup membantu untuk keperluan sehari-hari keluarganya, apalagi dirinya hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak mempunyai gaji tetap.
Hal yang sama dirasakan oleh Budi Purnomo (59), warga Kampung Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah. Dia bahkan tidak bisa mengantre. Untungnya, ada tetangga yang membantunya mengantre.
“Saya dibantu tetangga karena saya tidak mampu berdiri. Waktu berangkat tadi juga diantar orang,” ucap Budi.
Melihat kondisi beberapa warga yang kesulitan mengantre, panitia lantas mengambil kebijakan dengan mendahulukan warga penyandang disabilitas dan lansia. Beberapa fasilitas sebetulnya telah disediakan oleh panitia, seperti kursi dan tenda. Namun fasilitas tersebut tidak sebanding dengan banyaknya warga yang mengantre.
Pencairan dana PSKS kepada warga Kota Magelang dan Kabupaten Magelang sudah dimulai sejak Senin (24/11/2014) dan berakhir hingga Sabtu (29/11/2014). Ratusan hingga ribuan warga mengantri di setiap kantor pos yang ditentukan untuk mencairkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Kantor Pos Magelang, Agus Sulistyo, menyatakan ada 94.651 rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapat jatah tersebut untuk seluruh wilayah Magelang. Jumlah itu terbagi wilayah Kota Magelang sebanyak 4.501 RTS dan 90.150 RTS di wilayah Kabupaten Magelang. Masing-masing RTS mendapatkan dana PSKS sebanyak Rp 400.000.
“Kami harap pembagian ini terus berjalan lancar sampai semua RTS menerimanya dengan utuh. Kami memang berupaya membuat kemudahan dan kenyamanan dalam mengambil dana ini, seperti pemasangan tenda agar tidak kehujanan atau kepanasan dan diberi kartu antrian,” tutur Agus. (Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember - Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menjelaskan bahwa data orang miskin di Indonesia harus terus diperbaiki.

Untuk itu, Menko seperti dilansir laman Inilah.com, menjelaskan bahwa data yang ada akan terus diperbaharui. Hal ini merujuk kepada data yang ada sejak 10 tahun lalu.

"Data yang ada kami pergunakan untuk kemudian kami perbaiki. Agar supaya akurasi dan fabilitasnya itu lebih akurat dari pada yang sudah dilakukan. Karena data itu dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kami tahun depan mulai ada pendataan yang baru untuk mensingkronkan, nggak mungkin kemudian membuang data yang sudah ada, dengan data yang baru. Saya rasa itu tidak efisien," papar Menko, Puan Maharani saat ditemui di Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Sejauh ini, tambah Menko, data yang ada tidak bermasalah melainkan harus tetap diperbaharui.

"Bukan bermasalah, tapi kami memperbaiki, agar akurasi dan mengevaluasi dari hal - hal yang kemarin sudah dilakukan agar lebih baik pada tahun depan," tambahnya. (Ic/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember - Pemerintah telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berobat secara gratis. Dalam pelaksanaannya, KIS masih beririsan dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memiliki fungsi yang sama.
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah masih butuh waktu untuk proses transisi kartu tersebut. Nantinya, semuanya akan menjadi satu kartu.
"Saat ini kita memang bekerjasama dengan BPJS dan kita memerlukan masa transisi untuk merubah kartu itu menjadi satu kartu yang nanti akan terintegrasikan," ujar Menko PMK Puan Maharani usai menghadiri acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.
Menko PMK Puan Maharani seperti dilansir laman Detiknews, mengatakan, semuanya saat ini sedang dalam proses. Pihaknya, sebagai koordinator pemerintah di bidang kesejahteraan ini akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti BPJS dan pemerintah daerah.
Menko PMK menegaskan, setiap kartu tersebut tetap masih bisa digunakan oleh masyarakat.
"Mekanismenya semua masih dalam proses untuk kemudian dikoordinasikan dengan semua pihak terkait bahwa sebelum kartu yang kami harapkan menjadi satu kartu itu. Kartu yang ada tetap bisa digunakan oleh rakyat dan tidak akan mengganggu program pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang lalu," jelas Menko PMK.(Dn/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada masalah pendistribusian kartu ‘Sakti’ ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui bahwa Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, pemerintah harus melakukan distribusi yang terukur di setiap wilayah agar semua rakyat bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik.
"Nggak ada hambatan, hanya masalah distribusi itu kan harus terukur di setiap wilayah dan saat kemudian kartu itu diterima oleh masyarakat agar bisa dipergunakan dengan baik," kata Menko PMK Puan maharani usai menghadiri acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50, Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.
Sementara itu, lanjut Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews., untuk pendataan, pihaknya masih menggunakan data yang sudah ada. Namun data tersebut akan mengalami pembaharuan, sebab data yang dipakai tersebut merupakan data yang telah ada sejak 10 tahun lalu.
"Tentu saja data yang ada akan kami pergunakan dan kami perbaiki agar validasi dan akurasinya memang lebih akurat. Karena itu data kan dibuat sudah dari 10 tahun lalu, jadi kami berharap tahun depan ada pendataan baru untuk mengsinkronkan. Jadi tdak membuang data yang lama kemudian membuat data yang baru, karena itu tidak efisien," tegas Menko PMK.
Menko PMK juga menegaskan bahwa pencakupan 'Kartu Sakti' ini ke seluruh Indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Diharapkan rakyat Indonesia bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik dan tepat guna.
"Itu mulai tahun depan. Jadi dimulai tahun depan, kemudian rakyat Indonesia secara bertahap akan bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara dalam prefentif, kuratif dan promotif. Kita ini 250 juta, jadi siapapun, negara manapun nggak mungkin dalam satu tahun, kemudian bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi ini dimulai tahun depan," jelas Menko PMK.
'Kartu Sakti' yang dimaksud yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Diharapkan rakyat yang kurang mampu bisa memanfaatkan kartu ini menuju kehidupan yang sejahtera.(Dn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Sebanyak 2,8 juta keluarga kurang mampu di Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi akan menjadi target program kartu "sakti" Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua daerah itu menjadi daerah percontohan penerapan program Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pemimpin baru Jokowi-Jusuf Kalla.
Spesialis Senior Komunkasi dan Pelaksanaan Program, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Rajeshanagara Sutedja, seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan, dua daerah itu dijadikan daerah percontohan menyusul tingkat kerumitan daerah perkotaan dan pedesaan.
"Kita akan terus evaluasi bagaimana kendala-kendala di lapangan," katanya seusai sosialisasi di Surabaya, Rabu (26/11/2014).
Untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan diberikan kepada 181.000 keluarga miskin di Kota Surabaya dan Banyuwangi, Kartu Indonesia Pintar untuk 160.000 siswa kurang mampu dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibagikan kepada 600.000 individu di dua daerah tersebut.
"Secara nasional untuk tahap pertama diberikan kepada 15,5 juta di 19 kabupaten dan 10 provinsi," terangnya.
Peluncuran tahap pertama di daerah-daerah tersebut dipastikan rampung hingga akhir Desember nanti, dan diperkirakan tuntas secara nasional hingga akhir 2015.
Mensos  Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sumber pendanaan ketiga kartu berasal dari dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN. Nilainya mencapai Rp 6,4 triliun. Dana tersebut sempat menuai pro-kontra karena Ombudsman menemukan, ada 40-60 daerah yang memiliki program serupa. Karena itu, anggaran program kartu "sakti" Jokowi dinilai pemborosan, dan berpotensi menimbulkan duplikat anggaran.

Tak Bisa Cairkan PSKS,  Pria Tua Sebatang Kara Ini “Gigit Jari”

Sementara itu, Suwali (73), warga Dusun Manikmoyo, Desa Kalisidi, Ungaran Barat, tertunduk lesu di salah satu deretan kursi kosong di Kantor Pos Ungaran, Jalan MT Haryono, Ungaran. Tangannya menggenggam erat selembar kupon bantuan langsung tunai (BLT) dan kartu keluarga yang sudah lusuh.
Dia bermaksud mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) seperti yang lainnya. Namun, pria renta yang hidup sebatang kara ini harus menelan kenyataan pahit. Dia ditolak karena tidak mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
"Kasihan Mbah Suwali, dia benar-benar warga miskin. Rumah saja tidak punya. Istrinya sudah meninggal setahun lalu dan tidak punya anak. Seharusnya dia dapat karena warga lainnya yang dulu dapat BLT diberi KPS," kata Ahmad Sulaeman (46), yang mendampingi Suwali.
Suwali berangkat bersama 10 warga miskin Desa Kalisidi lainnya. Dia terpaksa didampingi Sulaeman lantaran kondisi kesehatannya yang buruk, mengakibatkan dirinya tidak bisa berjalan normal. Suwali dan tetangganya menyewa mobil L300 untuk bisa sampai di Kantor Pos Ungaran.
"Kulo mpun mboten saged nyambut damel (Saya sudah tidak bisa bekerja)," kata Suwali.
Rencananya, jika dia dapat mencairkan dana PSKS sebesar Rp 400.000 itu, dia akan membeli beras. Sebulan yang lalu, rumah semipermanen yang dihuninya roboh karena sudah dimakan usia. Kini Suwali menumpang di rumah tetangga yang masih saudara jauh dari mendiang istrinya.
"Makan minumnya dari para tetangga," imbuh Sulaeman.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ungaran Barat, Sujadi, saat dikonfirmasi, menjelaskan, ada kemungkinan Suwali tercecer saat dilakukan pendataan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak tercatat dalam daftar penerima KPS.
"Setelah kami cek, Mbah Suwali masuk di data BPS tahun 2009 sehingga kupon yang dibawanya sudah kedaluwarsa. Kemungkinan di pendataan berikutnya dia tercecer," kata Sujadi.
Dia menjelaskan, untuk bisa menerima dana PSKS, penerima manfaat harus menunjukkan KPS kepada petugas Kantor Pos yang sudah ditunjuk.
Sebelumnya, KPS dibagikan kepada warga tak mampu langsung ke rumah masing-masing via pos. KPS secara otomatis menggantikan kupon BLT versi pendataan BPS tahun 2011.
"Temuan ini kami catat. Kami akan pastikan pihak RT, RW, atau desa memasukkan nama Suwali pada pendataan berikutnya," kata Dujadi.
Terlepas itu, dia juga tidak menampik, penyaluran PSKS tidak tepat sasaran. Pasalnya, menurut dia, pembagian KPS berdasarkan data survei tahun 2011.
"Bisa jadi saat disurvei miskin, sekarang sudah kaya, atau sebaliknya," pungkas Sujadi.
Hari ini adalah hari pertama pembagian dana PSKS di Kabupaten Semarang. Sebanyak 2.255 rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah Ungaran Timur dan Ungaran Barat dijadwalkan menerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Jumlah penerima secara keseluruhan se-Kabupaten Semarang mencapai 19.074 RTS, yang akan dibagikan secara bertahap di masing-masing Kantor Pos terdekat maupun kantor kecamatan terdekat.(Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengalami penyusutan jumlah dana, saat menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Ia mengatakan, sistem LKD adalah tahap menuju program pengentasan kemiskinan yang terkawal oleh pemerintah.

"Kalau pakai uang cash kan banyak yang tanya, 'Bu ini bagaimana kalau 'menyusut' uangnya'? Tapi kalau LKD, berapa yang diberikan akan ketahuan berapa yang diterima," ujar Mensos, saat ditemui seusai bertemu Komite III DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Mensos Khofifah seperti dilansir laman Kompas.com, menjelaskan, sistem LKD memudahkan masyarakat untuk mengetahui jumlah uang bantuan yang telah diterima, hanya dengan menggunakan ponsel. Selain itu, dengan menggunakan kartu SIM yang didapat dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), masyarakat dapat mengirim, serta mengambil uang tunai melalui Bank yang ditunjuk.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai. Dengan sistem ini, nomor ponsel pengguna menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik.

"Ada kartu SIM, ada simpanan sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Boleh diambil sebagian atau sekaligus. Jika ada berita yang menyebut antrean pencairan dana sampai berdesakan, itu karena informasinya belum rata. Banyak yang mengira ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang langsung hangus," kata Mensos.

Sementara itu, KSKS merupakan bantuan tunai bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi keuangan. KSKS tahap pertama diberikan pada awal November hingga Desember 2014, kepada 1.023.553 keluarga.

Kartu Indonesia Sehat sebagai Penyetaraan Perlakuan

 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program pemerintah untuk membuat kesetaraan di antara para pasien rumah sakit. Dengan kesetaraan tersebut, diharapkan pelayanan rumah sakit akan lebih maksimal, tanpa memandang jenis administrasi pasien tertentu.

"Saya sebut ini sebagai awal membangun kesetaraan perlakuan. Karena sering sekali kalau dilihat, penerima bantuan iuran (PBI) itu loss (lepas). Mereka dibelakangi," ujarnya.

Mensos mengatakan, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) akan mendapat KIS secara keseluruhan pada bulan Mei-Juni 2015. Bagi peserta BPJS yang membayar sendiri iuran, secara keseluruhan akan mendapat KIS hingga bulan Desember 2015.

Sementara itu, sebut Khofifah, jenis pembayaran iuran KIS akan diketahui melalui kode barcode yang terdapat di kartu. "Ini bayar sendiri atau dibayar pemerintah? Kalau bayar sendiri ambil kelas satu atau kelas dua, itu ada di barcode," kata Mensos.

Dengan penyetaraan tersebut, menurut Mensos, diharapkan pihak rumah sakit tidak lagi membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang mendapat bantuan pemerintah, atau yang membayar dengan uang pribadi.

Dengan sama-sama menggunakan KIS, kata Mensos, kelas-kelas pasien akan sulit teridentifikasi. Pelayanan KIS dengan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki perbedaan. Proses pelayanan berada di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu, jika menurut dokter pasien tersebut perlu perawatan, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit.

Soal Data PMKS, Kemensos Akan Bersinergi dengan Dinas Sosial

Berkaitan dengan PMKS, Kementerian Sosial akan meningkatkan sinergi antara data yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi dengan program kesejahteraan sosial. Dengan sinergi tersebut, program bantuan pemerintah diharapkan dapat merata, termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Bagaimana anak jalanan, anak terlantar bisa dapat program bantuan? Mereka harus direkomendasikan oleh Dinas Sosial," jelas Mensos.

Menurut Mensos, merupakan tugas dinas sosial untuk mendata PMKS yang tidak memiliki data administasi yang lengkap. Misalnya, anak jalanan, tunawisma, dan gelandangan. Khofifah menambahkan, dinas sosial harus lebih pro aktif, terutama bagi PMKS yang tidak berasal dari panti-panti sosial.

Mensos mengatakan, peran dari dinas sosial sebagai mitra strategis di lapangan perlu keterpaduan tindakan, menggunakan parameter yang sesuai untuk mengukur dan menetapkan sasaran. "Kami undang dinsos provinsi se-Indonesia. Kami lakukan rapat sinergitas, supaya mereka melakukan validasi terhadap rakyat miskin," kata dia.

Dalam rapat kerja dengan anggota Komite III DPD, Mensos juga mengajak para anggota senator, untuk dapat mendorong masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial. Ia mengharapkan, kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan juga terarah.(Kc/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember - Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Menko PMK) Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) Suwandi (kiri) berbincang dengan peserta pameran PT Kideco usai meresmikan pembukaan Konferensi Nasional IV CFCD Tahun 2014, Rabu (26/11/2014) di Balai Kartini, Jakarta. Konferensi tersebut digelar sesuai dengan misi CFCD yakni membangun kesadaran dan komitmen perusahaan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam upaya bersama memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.(Hj/Gs).

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Menko PMK) Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi membuka secara resmi Konferensi Nasional IV Corporate Forum for Community Development (CFCD), Rabu (26/11/2014) di Balai Kartini, Jakarta.

Usai peresmian pembukaan, Deputi Menko PMK Wahnarno Hadi didampingi Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) Suwandi meninjau berbagai stand pameran dan berbincang-bincang dengan peserta pameran PT Kideco. Konferensi tersebut digelar sesuai dengan misi CFCD yakni membangun kesadaran dan komitmen perusahaan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam upaya bersama memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua Umum CFCD seperti dilansir laman Bisnisnews, mengatakan bahwa perusahaan baru menyadari pentingnya tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) ketika menghadapi masalah dengan masyarakat setempat.

"Banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting program CSR. Mereka baru menyadari pentingnya CSR saat menghadapi masalah dengan warga sekitar perusahaan," ujar Suwandi, Ketua Umum CFCD dalam konferensi pers, usai pembukaan di Balai Kartini, Jakarta.

Selama penyelenggaraan konferensi 26-28 November 2014, CFCD juga akan menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR pada Jumat ( 28/11/2014)malam.

Penghargaan diberikan untuk sektor pertambangan dan energi, pertanian dan agroindustri, industri dan manufaktur, jasa perbankan dan telematika, infrastruktur dan kontraktor, media, serta lembaga dan institusi.

Suwandi menjelaskan program CSR tidak sekadar dijalankan pada saat perusahaan menghadapi masalah. Sebaliknya, program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan.

Menurut dia, pelaksanaan program CSR itu bukan semata-mata menghapus kesalahan apa yang dilakukan perusahaan dengan memberikan program hadiah kepada masyarakat sekitar. Program CSR yang dinilai berhasil apabila mampu memberdayakan masyarakat.

Dalam menjalankan program CSR harus dipahami apakah pelaksanaannya sudah berada dalam jalur yang benar, kemudian investasi yang dijalankan sudah berjalan baik atau belum.

Selain itu, pelaksanaan program CSR dapat mengacu kepada tata kelola perusahaan, ketenagakerjaan, lingkungan, layanan, keamanan dan perlindungan hak cipta, serta beberapa penilaian lain.

Suwandi menambahkan belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya.
"Hal ini dapat dilihat dari anggota yang bergabung dalam CFCD baru sebanyak 253 perusahaan, padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR."

Dia menjelaskan program CSR diatur melalui UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Seharusnya perusahaan mematuhi peraturan tersebut, apalagi persyaratannya tidak sulit.
Sekjen CFCD Iskandar Sembiring mengatakan untuk menjalankan program CSR sebenarnya tidak sulit hanya membutuhkan 1 persen dari net profit, tetapi yang paling penting strategi yang akan dijalankan.
"Biasanya program CSR itu tercermin dari visi dan misi perusahaan. Program CSR tersebut juga tercermin dari peringkat lingkungan yang didapat perusahaan tersebut biasanya erat kaitannya dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan perkebunan," ujarnya.

Program pelatihan

Iskandar mengatakan CFCD juga menyelenggarakan program pelatihan bagi Community Development Officer (CDO) yakni jajaran manajemen yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menjalankan program CSR dalam suatu perusahaan.
"Pelatihan tidak mahal hanya Rp8,5 juta selama 4 hari sudah termasuk hotel dan sertifikat," kata Iskandar.
Iskandar mengatakan, terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat suatu perusahaan sudah menjalankan program community development atau CSR dengan baik, di antaranya besaran upah dan renumerasi bagi pekerjanya, serta pengelolaan lingkungan sekitar.
"Kita juga memiliki standar penerapan comdef dan CSR melalui ISO26000SR, sejumlah perusahaan terutama perusahaan publik dan group-group besar di Indonesia sudah mengantongi standar tersebut," ujar Iskandar.
Iskandar mengatakan CFCD  telah melatih 1.870 CDO dan  mereka diharapkan dapat mengembangkan program CSR di masing-masing perusahaan.(Bn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember - Praktik potong memotong bantuan kepada masyarakat miskin masih saja terjadi. Kali ini di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Saat pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kecamatan Kemlagi, Selasa (25/11/2014), para keluarga penerima tak menerima utuh jumlah dana yang menjadi hak mereka.

Dana mereka berkurang Rp 100.000, seperti dilansir laman Fastnews, para penerima PSKS ini sudah mendapati dananya disunat saat mereka membawa pulang dana itu.

Seharusnya setiap warga menerima Rp 400.000. Informasi yang berhasil digali, pemotongan ini terjadi di sejumlah tempat.

Salah satunya di Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi. Kabupaten Mojokerto. Setiap warga miskin yang antre di kantor kecamatan tersebut akan dikenakan potongan. Caranya, seorang oknum mencegat mereka usai mengambil hak dana kompensasi itu untuk memotong dana.

Oknum memintai begitu saja. Belum diketahui persis identitas oknum ini. Namun oknum ini adalah perangkat.

Warga mengikuti pemotongan yang dilakukan oknum perangkat itu karena dikatakan sudah aturan.

"Saat kami tanya potongan itu untuk apa, dikatakan bahwa pemotongan itu sudah menjadi kesepakatan," ucap salah satu warga penerima dana PSKS.

Sejumlah warga mengakui bahwa pemotongan itu dilakukan saat warga usai mengambil hak mereka.

Pemotongan itu dilakukan di depan gapura kecamatan. Begitu selesai antre, warga langsung dimintai.

Lagi-lagi, oknum itu menegaskan bahwa pemotongan itu sudah kesepakatan warga dan dirinya.

Kondisi ini pun dikeluhkan. Sempat terjadi keributan kecil. Ada warga yang berani memprotes dan menegur dan didukung warga yang lain. Setelah ditegur, oknum itu mengembalikan kepada warga penerima.

"Ada sembilan orang tadi yang dikembalikan. Itu yang terakhir agak siang," kata salah satu warga.

Dikonfirmasi terkait praktik pemotongan tersebut, Camat Kemlagi Dwi Yatno melalui Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Alfiah Ernawati mengaku tidak tahu menahu.

Disebutkannya, dana yang diterima setiap rumah tangga sasaran (RTS) sejumlah Rp 400 ribu. Di luar itu, tidak ada lagi penarikan biaya atau potongan atas dana PSKS.

"Kami belum tahu adanya pemotongan tersebut. Nanti kami akan telusuri dan tak boleh lagi ada potongan dalam bentuk apa pun," kata Ernawati.

Kepala Desa Kedungsari Imron, mengaku belum mendapat laporan akan pemotongan PSKS di wilayahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Mojokerto Hariyono mengatakan, besaran dana PSKS yang diberikan sebesar Rp 400.000 untuk setiap RTS. (Fn/Gs)

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember - Deputi VII Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Wahnarno Hadi mewakili Sesmenko PMK Sugihartatmo memukul gong sebagi tanda dibukanya secara resmi Kongres Nasional IV Corporate Farum for Community Development (CFCD) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta (26/11). Turut mendapingi Ketua Umum CFCD Suwandi.

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mendorong revisi UU Perkawinan untuk mencegah pernikahan terlalu muda atau dini agar dapat menekan angka kematian ibu melahirkan lantaran belum matang secara fisik dan mental.
"Idealnya yang boleh menikah itu usia 20 tahun ke atas," kata Nila di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurutnya seperti dilansir laman Antaranews, , UU Perkawinan saat ini membuka peluang terjadinya pernikahan terlalu dini. Perkawinan dini itu justru dianggapnya menyumbang berbagai permasalahan kesehatan di kemudian hari bagi perempuan, bahkan menyebabkan kematian ibu.
"Terlalu mudah menikah muda apalagi lulus SD atau SMP. Kawin dini menemui masalah kemudian cerai, nikah lagi dan cerai lagi. Ujung-ujungnya perempuan itu kena kanker serviks," kata dia.
UU Perkawinan sendiri saat ini mensyaratkan bagi perempuan berusia 16 tahun atau lebih untuk menikah. Sehingga peluang nikah dini menjadi terbuka lebar dan berpotensi merugikan kesehatan dari perempuan. Dengan begitu, perempuan menjadi rentan menemui masalah kesehatan atau meninggal saat mengandung atau melahirkan.
Kesehatan yang kurang menguntungkan bagi perempuan juga dapat menyebabkan bayi yang nantinya dilahirkan menemui masalah. Alasannya, sang ibu belum matang secara biologis sehingga bayi yang dikandung juga dapat menemui masalah.
Pendek kata, perempuan rentan meninggal karena berbagai komplikasi ketika melahirkan akibat belum matang secara fisik (biologis) dan mental.
Kendati demikian, dia mengakui regulasi saja tidak cukup jika tidak ada dukungan dari masyarakat.
Menurut dia, masyarakat perlu berkontribusi dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak dengan melakukan perencanaan perkawinan yang baik. Dengan begitu, tidak ditemui kendala dan berbagai permasalahan akibat pernikahan dini.
"Intinya UU Perkawinan harus diubah jangan bagi perempuan menikah umur minimal 16, tapi 20 tahun ke atas. Tapi jangan terlalu tua juga," kata dia.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
Angka tersebut masih di bawah target "Millenium Developments Goals" (MDGs) yang menetapkan angka kematian ibu 102 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat bekerja sama mendukung program transmigrasi dengan menandatangani nota kesepahaman untuk bidang ketransmigrasian antara Pemerintah DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (25/11/2014).
"Program ini sebenarnya sudah kita lakukan tiga tahun lalu antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Gulungan," ujar Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddien Malik.
Jamaluddien seperti dilansir laman Kompas.com, mengungkapkan, wilayah Kabupaten Gulungan mengalami perkembangan yang baik setelah adanya program transmigrasi yang dilaksanakan tiga tahun lalu. Saat ini, bahkan kawasan ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
"Nah, tahun ini DIY menyusul. Membuat kesepakatan antara DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Gulungan," katanya.
Selama ini, lanjutnya, pelaksanaan transmigrasi telah terbukti mampu menerobos isolasi di berbagai daerah, mengubah lahan telantar menjadi sumber pendapatan. Selain itu, transmigrasi juga mampu mempercepat pertumbuhan daerah serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi jutaan rakyat Indonesia.
"Pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai turunan pembangunan nasional maupun integral dari pembangunan daerah," kata Jamaluddien.
Menurut dia, nantinya, setiap transmigran yang berangkat akan mendapatkan rumah, lahan pekarangan, serta lahan usaha. Total lahan yang disediakan untuk satu keluarga transmigran adalah dua hektar ditambah fasilitas umum lainnya.
Dia berharap, nota kesepahaman bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran. Selain itu, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi.
"Kepindahan ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan, sesuai amanat Undang-Undang No 29 Tahun 2009," katanya. (Kc/Gs).

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Kemiskinan dan Pemberdayaan