Kependudukan dan KB

Oleh humas on February 11, 2015

Jakarta (11/02) -- Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinator Raskin Pusat Chazali Situmorang, membuka Semiloka Nasional Inisiasi Daerah untuk Alternatif Program Raskin Tahun 2016, di Kantor Kemenko PMK, Rabu (11/02). Acara ini terselenggara berkat kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dan Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach (InProSuLA). (fik)

Oleh humas on January 29, 2015

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menyambangi berbagai lokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (28/1) yaitu lembaga pendidikan, kesehatan serta ruang publik.

Oleh humas on January 28, 2015

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani melihat hasil kerajinan siswa-siswi SMP Negeri 1 Cisarua, Parongpong. Menko PMK juga memberikan apresiasi dan dukungan pada gerakan PIK Genre (Pusat Informasi dan Konseling Generasi Berencana), yang telah berjalan di SMP N 1 Cisarua. (fik)

Oleh humas on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

 

 

 

 

 

File Pendukung: 

Oleh humas on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menerima audiensi Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN), Fasli Jalan, di ruang rapat Menko PMK, Jakarta, Rabu (14/1). Pada kesempatan tersebut kepala BKKBN didmpingi oleh jajararan pejabat eselon I BKKBN adapun Menko PMK didampingi oleh Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, Deputi II Menko PMK, Chazali Situmorang, Deputi III Menko PMK, Tb. Rahmat Sentika dan Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP. (deni)

Oleh humas on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari  - Kunjungan dadakan atau istilahnya blusukan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi tampaknya menular juga kepada para menteri-menterinya.

Hal itu pun harus dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Marwan Jafar juga melakukan kunjungan dadakan atau yang kerap disebut dengan blusukan ke Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, Jumat (9/1/2015).

Dalam kunjungan dadakan di desa terbaik di Banten tersebut, Menteri Marwan meninjau berbagai pembangunan yang telah dilakukan, salah satunya ke rumah warga yang mendapat bantuan.

Kepada penduduk, Marwan seperti dilansir laman Tribun News, menanyakan manfaat bantuan yang masuk dalam program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Menteri Marwan juga ingin belajar dari desa Pagedangan.

"Saya ingin melihat dan belajar kepada Kades dan Camat. Katanya di sini ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Karena saya memang ingin desa-desa punya BUMDES. Ini yang akan memajukan desa," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan berkesempatan mengunjungi sentra kuliner yang dikelola BUMDES. Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencicipi ayam bakar dan sayur asem khas Pondok Lesehan Ayam Kampung Kita.

Selanjutnya, Menteri Marwan menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Sebuah sistem pembuangan tempat sampah yang bisa menampung 500 sampai 1000 sampah kepala rumah tangga.

"Ini dipisah, antara organik dan non organik. sampah yang dibakar dan dikumpulkan tidak menimbulkan bau. ‎Kalau alatnya diperbesar, ini bisa menampung sampah lebih banyak," ujar pengelola TPST kepada Menteri Marwan.

Melihat kemajuan Desa Pegdangan, Menteri Marwan cukup kagum. Apalagi, menurut Marwan, Pagedangan jadi desa satu-satunya yang memiliki BUMDES di Kabupaten Tangerang.

"Saya berharap, Kades melihat potensi apalagi yang akan dikembangkan. Pelayanan sudah on-line. Saya optimis, desa yang lain akan meniru desa Pagedangan. Nanti saya bisa cerita kepada tempat lain tentang kemajuan Desa Pegedangan," tutup Marwan.

Sebelum mengawali blusukannya, Menteri Marwan melakukan Sholat Jumat di Masjid Al Ghofur bersama warga, alim ulama dan tokoh nasyarakat setempat.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini tidak mengganggu program pemberdayaan desa.

”Saya yakin persoalan ini tidak akan mengganggu program pengucuran dana ke desa. Dana desa tidak terkait dengan urusan kelembagaan,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dilansir laman Tribun news, menuturkan, setiap desa nantinya akan menerima rata-rata Rp 750 juta setiap tahun mulai tahun 2015. Dana ini cukup besar sehingga kementerian terkait perlu menyiapkan aparatur desa agar bisa mengelola dana tersebut.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, masih ada interpretasi berbeda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi terkait peraturan soal desa (Kompas, 5/1/2015).

Kemendagri yang mengurusi masalah desa—sebelum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibentuk Presiden Joko Widodo—berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berpegang pada peraturan presiden tentang nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam perpres disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu.

Beda pendapat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berjanji akan mengikuti apa pun keputusan Presiden terkait kementerian yang berwenang mengurusi desa.

Meski demikian, kedua menteri itu masih pada posisinya. Tjahjo berpendapat, seharusnya tidak semua urusan terkait desa dilimpahkan dari kementeriannya ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Urusan yang tidak perlu diintegrasikan adalah urusan pemerintahan desa. Pasalnya, pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah yang jadi tanggung jawab Kemendagri.

Sementara Marwan bersikukuh seluruh urusan desa yang selama ini ditangani Kemendagri dilimpahkan ke kementeriannya, tidak terkecuali pemerintahan desa.

”Urusan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari urusan pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga tidak mungkin urusan itu berada di kementerian lain. Selain itu, jika urusan pemerintahan desa terpisah di kementerian lain, akan terjadi duplikasi fungsi di Kemendagri dan Kementerian Desa yang dampaknya membuat birokrasi terkait desa menjadi tidak efisien dan efektif,” tutur Marwan.

Namun, Tjahjo ataupun Marwan membantah perebutan urusan desa itu terkait akan cairnya dana untuk setiap desa mulai April 2015. Menurut mereka, dana desa merupakan perintah dari UU Desa dan pencairannya tanpa melalui Kemendagri ataupun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Muqowam menuturkan, urusan desa seharusnya diserahkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas mengatur bahwa urusan desa menjadi kewenangan kementerian khusus yang menangani desa. ”Kalau melihat bunyi konstitusi dan UU Desa, urusan desa menjadi kewenangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Muqowam, antara lain dapat dibaca pada Pasal 1 angka 16 UU 6/2014 yang menyatakan bahwa desa ditangani oleh menteri khusus. ”Jadi sudah terang benderang, menteri yang mengurusi desa itu Menteri Desa,” ujar Muqowam.

Dalam Penjelasan UU Desa memang disebutkan, menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dijelaskan pula, dalam kedudukan tersebut Mendagri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengawasan

Koordinator Pengawal Implementasi UU Desa Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta, Arie Sudjito berharap Presiden segera mengambil keputusan terkait masalah ini. Pasalnya, sebelum dana desa mulai dicairkan, masih banyak yang harus dipersiapkan.

”Waktu tersisa sampai dana dicairkan tinggal beberapa bulan lagi, tetapi kami melihat banyak persiapan belum matang. Kami khawatir dengan kondisi ini, tujuan diberikan dana desa untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa tidak akan tercapai,” ujarnya.

Persiapan yang belum matang itu antara lain terkait perangkat desanya, seperti penataan kelembagaan desa, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal mempersiapkan desa supaya bisa mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat.

”Harus ada supervisi yang kuat dari pusat supaya pemda betul-betul menyiapkan hal-hal yang diperlukan sehingga dana desa bisa maksimal dimanfaatkan. Namun, jika pusat masih sibuk tarik-menarik kewenangan, supervisi tak akan maksimal,” ujar Arie. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan angka kelahiran pada kalangan remaja puteri masih tinggi sekitar 48 per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun.
"Capaian ini masih jauh dari target MDGs 2015 sekitar 30 per 1.000 remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso kepada wartawan, Selasa (6/1/2015) di Jakarta.
Di Kalimantan Barat, seperti dirilis laman Antara News, angka ini bahkan mencapai 104 per 1.000 kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 tahun atau melebihi rata-rata nasional.
"Kalbar dan NTT cukup tinggi, karena itu program Generasi Berencana (GenRe) di 2015 juga akan difokuskan disana dan wilayah lain yang angka kelahiran remajanya tinggi," kata dia.
Sebelumnya, program GenRe difokuskan di sepuluh provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan Kalimantan Selatan.
Pada 2015 program itu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Sudibyo menjelaskan program GenRe merupakan program untuk menjawab tantangan dan masalah remaja terutama menyangkut kesehatan reproduksinya.
"BKKBN khawatir dengan perilaku remaja yang cenderung semakin terjebak dengan problematika remaja seperti seks bebas, napza dan HIV/AIDS," kata dia.
Padahal jumlah remaja Indonesia yang besar, sekitar 67 juta orang merupakan segmen terbesar komposisi penduduk Indonesia.Perilaku sehat turunkan 92% risiko penyakit jantung

Sementara itu, Studi terbaru dalam Journal of the American College of Cardiology menunjukkan, tiga perempat serangan jantung pada perempuan berusia muda dapat dicegah hingga 92 persen jika mereka mengikuti setidaknya enam perilaku sehat.
Enam perilaku sehat ini ialah tidak merokok, membatasi asupan alkohol, memiliki indeks massa tubuh normal, melakukan olah raga, membatasi menonton televisi dan diet berkualitas.
Untuk sampai pada kesimpulan ini, para peneliti mempelajari hampir 70 ribu orang perempuan selama lebih dari dua dekade.
Mereka lalu mendokumentasikan semua kasus serangan jantung dan kematian yang terjadi selama studi berlangsung dan enam perilaku sehat mereka.
Peneliti dari Indiana University School of Public Health-Bloomington, Andrea Chomistek, mengungkapkan, risiko penyakit jantung pada perempuan berusia 35 hingga 44 tahun tidak berkurang. Para peneliti menduga, pilihan gaya hidup menjadi alasannya.
Mereka menemukan, perempuan yang menerapkan enam perilaku sehat tersebut dalam gaya hidupnya, 92 persen lebih rendah berisiko serangan jantung.
Kemudian, mereka 66 persen berisiko lebih rendah mengembangkan faktor risiko penyakit jantung, seperti diabetes tipe dua, tekanan darah tinggi, dibandingkan perempuan yang tidak menerapkan enam perilaku sehat.
Para peneliti mengatakan, hasil temuan memperlihatkan tiga perempat serangan jantung pada perempuan dapat dicegah bila mereka menerapkan enam perilaku sehat.
"Ini merupakan cara mudah untuk mencegah masalah jantung di kemudian hari," tambah Chomistek seperti dilansir LiveScience. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 24, 2014

JAKARTA, 24 desember 2014-.Tingginya angka kurang gizi dan gizi buruk anak indonesia masih relatif cukup tinggi sekitar 5,4 persen menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga lapisan  masyarakat termasuk  pihak swasta , Rendaknya Gizi buruk di masyarakat akibat kemiskinan berpengaruh  terhadap perkembangan tumbuh  kembang anak juga tingkat kecerdasan sumber daya manusia yang berkualitas maupun stunting , melihat kondisi ini diperlukan  kerjasama secara menyeluruh, salah  satunya dengan kemitraan  bersama  pihak swasta  yakni memberikan stimulan susu sehat bagi anak

Oleh humas on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menyusun data kebutuhan tiap desa yang meliputi seluruh aspek yang menjadi penompang berlangsungnya perdesaan membangun dan mandiri. Seperti kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan penunjang ekonomi.
 
“Data yang tercatat sekarang misalnya, sebanyak 3.396 desa tertinggal masih sangat membutuhkan pondok bersalin. Tidak hanya itu saja, sebanyak 10.080 desa membutuhkan gedung Sekolah Dasar (SD). Banyak hal yang memang harus kita seriusi agar desa lebih bermartabat tingkat kehidupannya,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar.
 
Hal itu dikemukakan  saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dihadiri seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Juga dihadiri lembaga-lembaga pemerhati perdesaan di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Turut hadir, Menteri Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan.
 
Menyangkut anggaran  desa,  Menteri Marwan menegaskan, akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp9,1 triliun menjadi Rp47 triliun. Katanya lagi, akan menuntaskannya pada tahun kedua masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya akan perjuangkan kenaikan anggaran. Karena menyangkut rakyat desa,” ujarnya.
 
Percepatan pembangunan perdesaan, memang bukan perkara mudah. Menurut Marwan, fakta mengenai kemiskinan di Indonesia masih merupakan fenomena pedesaan. Artinya, sebagian besar penduduk miskin masih di pedesaan di sektor pertanian dan perikanan.
 
Meskipun dari tahun ke tahun kemiskinan di Desa mengalami penurunan, kata Marwan lagi,  namun jumlah penduduk miskin di desa secara absolut masih lebih banyak dibanding di kota. Jumlah penduduk miskin di Desa masih berkisar 19 juta penduduk, sedang di kota 11,1 juta penduduk.
 
“Kemiskinan penduduk di kota-pun merupakan angka absurd karena sebagian besar penduduk miskin di kota adalah orang desa yang miskin dan melakukan urbanisasi sirkuler untuk bekerja di sektor-sektor informal di kota. Secara relatif pula prosentasi jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari pada di kota, yakni 14,4 % berbanding 8,5 %,” ujar Menteri Marwan.
 
Fakta berikut, papar Menteri Desa,  mengenai ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan dengan dominasi beberapa propinsi di Indonesia Bagian Timur dalam hal tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional (13,3%).  Tertinggi di Papua dengan tingkat kemiskinan 31,5% diikuti dengan Papua Barat 27,1 %, Nusa Tenggara Timur 20,2%, Maluku 19,3%,  dan Gorontalo 18,3 %.
 
“Perlu saya sampaikan bahwa jumlah desa tertinggal saat ini yang mencapai 24,48 % atau 18.126 desa. Sebagian besar desa tertinggal di Indonesia bagian timur dan di perbatasan, pulau terdepan, terluar dan terpencil. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa prosentasi kemiskinan di Indonesia terbesar disumbang oleh kemiskinan masyarakat di desa di Indonesia Bagian Timur dan kawasan perbatasan,” ujarnya.
 
Dengan kondisi tersebut, Menteri Marwan mengatakan, harus diwujudkan desa yang mampu dan berdikari. “Untuk menuju perbaikan desa, saya mengharapkan peran Pemerintah Daerah terhadap hal-hal pokok yakni ; penyiapan regulasi, pengawalan dana desa, pendampingan, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dan aset-aset produktif pasca program pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya. (Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memukul gong (kanan)didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan (kiri), membuka Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Selasa (23/12/2014) di Balai Kartini Jl. Gatot Subroto, Jakarta. (ole)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) menerima buku dari Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang pada acara audensi DJSN, BPJS dan Implementasi SJSN, Senin (22/12/2014) di ruang rapat Kemenko PMK. (foto; ng).

Penyelenggaraan SJSN memasuki fase yang krusial dan sangat berat, yang memerlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai target program yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

DJSN yang bertanggung jawab kepada Presiden, berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Nasional, dan mempunyai kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, serta sebagai pengawasan ekternal Badan Penyelnggara Jaminan Sosial.

Adapun susunan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode 2014-2019 sebagai berikut:

Ketua DJSN Chazali H. Situmorang.

Anggota:

1. A. Mudji Handaja

2. Asih Eka Putri

3. Taufik Hidayat

4. Soeprayitno

5. Isa Rachmatarwata

6. Andi Zaenal Abidin Dulung

7. Zaenal Abidin

8. Angger P. Yuwono

9. Subiyanto

10. Usman Sumantri

11. Bambang Purwoko

12. Ahmad Ansyori

13. Sanny Iskandar

14. Rudy Prayitno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 17, 2014

Jakarta, 17 Desember  - Program Generasi Berencana (GenRe) yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sukses menjangkau hingga ke pelosok daerah di Indonesia.
"BKKBN terus mengembangkan program Genre hingga ke pelosok daerah, termasuk di seluruh wilayah di Provinsi Riau," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Indrawarman, Selasa (16/12/2014) di Pekanbaru, Riau.
Dia menjelaskan pihaknya terus menyosialisasikan program GenRe yang bisa menjauhi remaja dari seks bebas, narkoba serta HIV dan AIDS salah satunya melalui road show KB bertajuk Gebyar KB Lancang Kuning Mupen On The Road atau "Gelak Mother".
Melalui "Gelak Mother" rombongan mobil unit penerangan (Mupen) KB dan mobil pelayanan KB seperti dilansir laman Antaranews, melakukan perjalanan ke seluruh wilayah di Provinsi Riau termasuk daerah perbatasan Riau - Jambi dan Sumatera Barat.
"Tim road show Gelak Mother melakukan sosialisasi program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga termasuk program GenRe. juga memberikan pelayanan KB kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Sementara itu, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso menambahkan gerakan GenRe semakin marak diberbagai sekolah maupun komunitas remaja di Indonesia.
"Muatan GenRe nampaknya perlu diperluas bukan hanya menyangkut Kesehatan Reproduksi saja, tetapi perlu juga diberi muatan budaya anti korupsi," katanya.
Hal itu, menurut Sudibyo, sejalan dengan upaya KPK dan pemerintah untuk mencegah korupsi melalui pendekatan keluarga yang dapat dimulai sejak anak-anak dan remaja.
Kelangsungan GenRe di sekolah, menurut dia, juga perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan banyaknya pengurus Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja atau Mahasiswa yang lulus namun kemudian tidak ada yang melanjutkan kepengurusannya.
"Untuk itu diperlukan kaderisasi pengurus dan juga harus melibatkan guru BK atau dosen pembimbing yang dapat mencetak pendidik sebaya atau konselor sebaya berikutnya," kata Sudibyo.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember  - Menko PMK Puan maharani secara resmi membuka Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakri (Pertiwana) Nasional IV Tahun 2014, Senin (15/12/2014) di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Menko PMK dalam sambutannya mengharapkan Satuan Karya (Saka) Pramuka Wanabakti mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai benteng pertahanan kelestarian hutan di Indonesia. Tidak sekedar menjadi penikmat hutan dengan berkemah di tengah hutan tanpa mendapat nilai apapun tentang hutan.

Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang diikuti oleh kurang lebih 8.000 orang Pramuka Penegak dan Pandega, usia 16-25 tahun (tingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dari seluruh Indonesia dan perwakilan Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yang paham memiliki ketertarikan berbagai hal tentang hutan.

Sesuai dengan tema kegiatan Pertiwana Nasional IV tahun 2014 ini “One Scout One Tree” para Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti harus menjadi pionir terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan agar hutan dan lingkungannya dapat bermanfaat bagi peradaban manusia.

“Saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan ditengah-tengah dilema lajunya pembangunan,” tegas Menko PMK.

Pemerintah diminta bantu Jamnas Pramuka 2016

Sementara itu Kwarnas Gerakan Pramuka juga akan menyelenggarakan Jambore Nasional tahun 2016 dan diharapkan Pemerintah membantu penyelenggaraan Jambore Nasional (Jamnas) 2016 tersebut, khususnya mengenai anggaran.
Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan hal itu kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (15/12/2014), terkait persiapan Jamnas tahun 2016.
Hadir dalam acara persiapan itu, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya yang kebetulan dalam rangka kunjungan kerja masa reses.
Adhyaksa Dault mengatakan bahwa Pramuka akan "all out" untuk mempersiapkan Jamnas secara matang, agar pelaksanaanya Jamnas 2016 nanti bisa berjalan dengan baik.
"Kwarnas membutuhkan dukungan Komisi X dalam rangka membantu persiapan pramuka dari sisi anggaran," katanya.
Adhiyaksa juga menyebutkan Pramuka akan melakukan "re-branding", khusus untuk itu dan dalam rangka mempersiapkan Jamnas 2016, sehinga membutuhkan dukungan anggaran. "Ini dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang ada di Buperta, Cibubur," paparnya.
Ketika menanggpai hal tersebut, Ketua Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan Gerakan Pramuka harus terus didukung dan didorong untuk dikembangkan dan Komisi X sebagai mitra dari Kwarnas Gerakan Pramuka akan memberikan dukungan penuh sesuai dengan harapan Kwarnas.
"Kami akan suport Pramuka dalam rangka persiapan Jamnas termasuk dari sisi anggaran, karena harapan Pramuka sebagai salah satu tempat pembinaan kaum muda agar lebih berkarakter dan cinta tanah air bisa di wujudkan," katanya.(Tn/Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 14, 2014

Jakarta, 14 Desember - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan bakal memprioritaskan pembangunan terhadap warga korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. “Agar warga desa itu bisa kembali bergerak dan beraktivitas perekonomian,” ujarnya.

Oleh humas on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi dan LIPI. Tiga perguruan tinggi itu adalah Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, dan Universitas Lancang Kuning Riau.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan, peran serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kajian teknokratis dan akademis dalam memberikan saran dan masukan terkait kebijakan.

Menurutnya, strategi penyelenggaraan dan teknik pelaksanaan pembangunan, inovasi teknologi terapan serta manajemen dan pelatihan bagi para penyelenggara dan masyarakat transmigrasi.

"Pengalaman dan kemampuan lembaga penelitian dan perguruan tinggi seyogyanya mampu memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transmigras. Juga dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta inovasi terapannya," kata Marwan di kantor Departemen Transmigrasi, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

"Dengan peran serta dua lembaga ini, diharapkan penyelenggaraan transmigrasi ke depan lebih baik lagi. Karena itu, sinergi seluruh potensi dan kemampuan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi pembangunan nasional jika dilaksanakan secara bersama-sama," tambahnya.

Masih kata Marwan, dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman tersebut yang bertepatan dengan diperingatinya Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 ini, seakan memberi arti sebagai wujud rasa syukur dan kecintaan kepada pionir program transmigrasi dalam meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sejarah panjang telah membuktikan bahwa perjuangan para pionir kita tidaklah sia-sia. Penyelenggaraan transmigrasi telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama sebagai alat pemersatu bangsa dalam wadah NKRI," tuturnya.

Bangun 6.000 Rumah untuk Anggota TNI AD di Perbatasan

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk kembali menggiatkan program transmigrasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai upacara Hari Bhakti Transmigrasi ke-64.

"Selama ini transmigrasi tidak kedengaran gaungnya. Perioden ini akan kita giatkan kembali," kata Marwan Jafar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (12/12/2014).

Menurut Marwan, langkah awal menggiatkan program transmigrasi, pihaknya berencana membangun rumah untuk para anggota TNI Angkatan Darat. Menurutnya, pihaknya dan TNI AD sudah sepakat akan membuat program transmigrasi secara terpadu.

"Rencananya akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kita berencana bangun 6.000-an rumah di sana," ucapnya.

Marwan menjelaskan, dipilihnya Kalimantan sebagai daerah transmigrasi bertujuan untuk menjaga perbatasan Indonesia. Menurutnya, nanti di daerah transmigrasi itu akan dibangun pula sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah bahkan jika memungkinkan dibangun kawasan industri.

"Masterplannya sudah keluar dan tinggal kita implementasikan. Ini tinggal menunggu anggaran 2015 keluar," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dan siap bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring (online), khususnya internet.
Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Susana Yembise, dalam Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation, Kamis (11/12/2014) di London, Inggris.Minister Counsellor KBRI London, Dindin Wahyudin kepada ANTARA London, Kamis (11/12/2014)  malam mengatakan Menteri Yohana Susana Yembise, khusus diundang Pemerintah Inggris untuk menghadiri konperensi yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 10 dan 11 Desember.
Dalam pertemuan Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation ditujukan untuk menggalang kemitraan global dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, PM Inggris David Cameron hadir sebagai pembicara kunci.
Pertemuan dihadiri oleh pejabat tinggi dari 75 negara, di antaranya terdapat satu wakil presiden, 16 menteri, perwakilan dari lembaga internasional, LSM dan perusahaan multinasional seperti Facebook, Twitter, Vodafone, O2, Yahoo dan banyak lagi.
Dalam pertemuan itu Menteri Yohana Susana Yembise menegaskan komitmen kuat dan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, khususnya internet.
Menurut Menteri Yohana Susana Yembise, sebagai negara dengan sepertiga populasinya adalah anak-anak, Indonesia yang memiliki 75 juta pengguna aktif internet di mana setengahnya adalah usia belia, sangat rentan terhadap kejahatan seksual anak di media internet.
Dikatakannya untuk menyikapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang utamanya berupa pencegahan dan proteksi yang juga melibatkan proses rehabilitasi terhadap korban.
Selain sebagai wujud pelaksanaan Convention on the Rights of the Child dan dua protokolnya, langkah-langkah ini juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah untuk tahun 2015--2019.
Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Kepolisian, Kementerian PPPA, Kemkominfo dan instansi pemerintah lainnya serta kalangan industri informasi dan telekomunikasi untuk memastikan terlaksananya langkah-langkah tersebut secara optimal.
Kerja sama dengan mitra asing juga terus ditingkatkan antara lain dengan Child Exploitation and Online Protection Command Inggris dan Polisi Federal Australia.
Dalam mendorong kemitraan internasional, Menteri Yohana Susana Yembise mengusulkan intensifikasi kerja sama untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, pengutamaan penghapusan situs-situs daring berbahaya dan peningkatan filterisasi oleh perusahaan penyedia jasa internet (ISP), menguatkan jaringan kerja sama antar lembaga penegak hukum khususnya untuk mencari dan memonior pelaku kejahatan seks serta pengumpulan/berbagi data dan statistik.
Usai pertemuan, Menteri Yohana Susana Yembise, menyempatkan diri bertemu dengan pengurus Indonesian Networking Development United Kingdom/INDUK (perkumpulan Buruh Migran Indonesia di Inggris) bertempat di KBRI London pada Kamis malam.
Menteri Yohana Susana Yembise, berrdiskusi dengan pengurus INDUK tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA, perlindungan bagi anak-anak korban perceraian, dan perlindungan bagi perempuan yang bekerja di luar negeri. (Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan pidato sambutan dalam acara Perayaan 50 Tahun ITEC di Jakarta, Senin(8/12/2014) malam, di Jakarta.  Menko PMK mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pemerintah India untuk program pelatihan ITEC yang telah berpartisipasi mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kapasitas rakyat Indonesia. Menko PMK juga menekankan bahwa Indonesia dan India memiliki penduduk usia produktif yang cukup besar dan dengan mengembangkan keterampilan warga Indonesia-India, kedua negara dapat menuai keuntungan dari bonus demografi.(Kedutaan Besar India/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on December 07, 2014

Jakarta, 8 Desember Seluruh perusahaan, baik kecil, sedang dan besar serta badan usaha milik daerah (BUMD) diberi waktu hingga 19 Desember untuk menyerahkan berkas pengajuan ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Hal ini untuk memenuhi ketentuan PP 11/2013 yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan kepada para pekerjanya paling lambat 1 Januari 2015.

Oleh humas on December 07, 2014

Jakarta, 7 Desember - Kementerian Desa akan melibatkan mahasiswa dalam upaya melakukan pembangunan desa. Dengan gerakan tersebut diharapakan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat untuk mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan ilmunya karena sudah didampingi para mahasiswa dan intelektual.

Oleh humas on December 06, 2014

Jakarta, 6 Desember - Keputusan Kementerian Pendidikan yang menghentikan Kurikulum 2013 menuai berbagai tanggapan dari guru.
"Kemungkinan banyak yang setuju, karena setiap ketemu teman guru banyak yang masih bingung dengan Kurikulum 2013," kata Ignatius Turut, guru SD Tarakanita 4 Pluit dalam acara Hari Untuk Guru (HUG) di TMII, Jakarta, Sabtu (6/12/20140.
Kurikulum 2013 seperti dilansir laman Antaranews, tidak hanya memberatkan siswa, tetapi juga memberatkan guru.

Oleh humas on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemotongan jam kerja bagi para perempuan yang bekerja. Pro dan kontra bermunculan, demikian pula alternatif usulan. Terlebih lagi, alasan yang disebut melatarbelakangi usul Kalla itu adalah agar para perempuan punya waktu lebih banyak untuk mendidik anak-anaknya.

Oleh humas on December 03, 2014

Jakarta, 3 Desember  - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang, Jawa Tengah, mencatat setidaknya 710 warga terindikasi penyakit (suspect) Chikungunya. Bahkan sembilan orang di antaranya dinyatakan positif penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Albopictus dan Aedes Aegypty itu.
Jumlah tersebut seperti dilansir laman Kompas.com, diketahui setelah Dinkes setempat melakukan uji sampel darah terhadap warga yang mengalami gejala mirip Chikungunya.

Oleh humas on December 01, 2014

Jakarta, 1 Desember – Dalam peringatan Hari Aids Sedunia, ternyata penderita Baru HIV justru terus bertambah. Seperti berbagai kota di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumalh penderita baru HIV. Penderita baru HIV yang mengalami peningkatan seperti yang dilansir berbagai portal yang tersebar di berbagai daerah antara lain Depok, Provinsi Riau, Demak, dan Jember

Penderita Baru HIV Depok Tiap Tahun Bertambah

Di Depok, seperti dilansir Portal Indopos, Ironis, penanggulangan penularan HIV atau AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tidak teratasi. Setiap tahun penambahan penderita baru terus terjadi. Dimana penderita baru itu adalah anak-anak dan orang dewasa. Bahkan, pada 2014 saja penambahan penderita baru virus yang menyerang kekebalan tubuh itu mencapai 45 orang.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, Herry Kuntowo mengatakan, peningkatan penderita baru itu terjadi lantaran penggunaan narkoba melalu jarum suntik secara bergantian masih terus terjadi. Dan juga melakukan hubungan intim dengan banyak lawan jenis.
"Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinkes. Setiap tahun justru pengidap baru bertambah. Penularannya menggunakan jarum suntik dan perilaku seks yang menyimpang ke banyak lawan jenis," katanya kepada INDOPOS, saat dihubungi, kemarin (30/11).    
Lebih lanjut, Kuntowo menjelaskan, yang ironisnya pengidap HIV baru itu adalah anak-anak dan remaja. Untuk anak-anak penularannya melalui air susu ibu (ASI), dan remaja melalui jarum suntik saat menggunakan narkoba, serta perilaku seks yang menyimpang. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun terjadi dan melanda warga kota tersebut.
Data yang dimiliki Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, mencatat pada 2013, lalu, setidaknya sudah ada 301 orang di mana 36 di antaranya penderita baru. Dari total 301 orang yang terjangkit, 15 diantaranya sudah meninggal dunia. Kemudian peningkatan terjadi pada 2014 sebanyak 387 penderita HIV/AIDS dimana 45 diantaranya penederita bari. Dari total penderita tersebut 19 orang meninggal dunia. Para penderita yang meninggal itu disebabkan tidak mengkonsumsi obat anti retroviral virus (ARV) yang disediakan RSUD dan Dinas Kesehatan. 
Lebih jauh, Kuntowo menyebutkan, ada beberapa titik rawan penulai HIV di kota tersebut. Tertinggi pertama adalah Kecamatan Pancoranmas dengan jumlah penderita 62 orang. Setelah itu, disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 49 orang, Cimanggis 41 orang, Cinere 35 orang, Beji 34 orang,  Sawangan 26 orang, Cipayung 21 orang, Cilodong 14 orang, Limo 8 orang, Bojongsari 7 orang, dan Kecamatan Tapos 4 orang. 
Karena itu, Kuntowo berharap perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok dan sukarelawan dari masyarakat sendiri untuk bekerjasama menangani masalah ini. Pihaknya juga berharap, ada lembaga khusus yang fokus mengurus para penderita HIV/AIDS di kota Depok. Tidak hanya untuk menekan jumlah tersebut tapi juga untuk menangani penderitanya. 
Sementara itu, Pendiri LSM Kuldesak Kota Depok, Samsu Budiman menuturkan, penyebab meningkatnya penderita HIV atau AIDS itu karena minimnya sosialisasi menurunnya tingkat kesadaran penderita mengkonsumsi obat ARV. Ditambah dengan minimnya sosialisasi yang diberikan Pemkot Depok akan penggunaan obat tersebut. Serta, sulitnya mendapatkan obat tersebut yang hanya bisa di dapatkan ke RSUD.  
"Tingkat kesadaran para ODHA belum tinggi. Kemungkinan karena minimnya sosialisasi dari RSUD atau Dinkes. Ini yang harusnya diperbaiki agar peningkatan pendatang baru berkurang," tuturnya.
Budiman meminta Dinkes dan RSUD memberikan akses pengambilan ARV ke puskesmas. Kemudian juga mensosialisasikan informasi serta penyediaan tempat khusus pengambilan obat ARV untuk dikonsumsi. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan maka akan semakin banyak ODHA yang meninggal dunia kembali.
"Kami harap mereka tidak kesulitan lagi harus mengambil obat ARV di RSUD Depok. Jika bisa disediakan tempat dipuskesmas. Ini sangat penting untuk memberantas HIV," imbuhnya.(cok)

Penderita HIV/AIDS Terus Tumbuh Pesat

Sementara di Provinsi Riau, seperti dilansir Halloriau, angka penderita HIV/AIDS setiap tahunnya terus tumbuh pesat di berbagai wilayah. Di Provinsi Riau, selama 2014 saja hingga September lalu saja tercatat ada 2.610 pengidap penyakit berbahaya tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya  2.138 pengidap.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau dalam menyambut hari AIDS sedunia, 1 Desember, penderita HIV/AIDS di Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Rinciannya, terdapat 1442 orang pengidap HIV dan 1168 penderita AIDS.
Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin menuturkan data tersebut ditemukan selama pendataan dan perealisasian pencegahan kasus HIV/AIDS di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sampai September 2014 lalu.
"Pendataan yang dilaksanakan tersebut masih belum merata, karena banyak dari masyarakat yang tidak mau diperiksa atau memeriksakan diri, padahal Diskes Riau sudah menyediakan fasilitasnya," ujarnya, Minggu (30/11/2014).
Selain itu, pihaknya juga menggelar kegiatan penyuluhan dalam menyambut HIV/AIDS sedunia terasebut di Car Free Day, Minggu (30/11/2014). "Kita tadi bersama Kanwil Kemenhum dan Ham menggelar acara penyuluhan bagi penderita HIV/AIDS," ujar Zainal
Ia juga menjelaskan dalam kegiatan penyuluhan tersebut memberikan pemahaman tingginya angka penularan dan pengidap HIV/AIDS itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Mengacu pada data yang ada, penularan didominasi melalui hubungan seks.
Selain itu juga melalui injecting drug users (IDU) di kalangan pengguna narkoba dengan suntikan, hubungan seks sesama jenis, atau melalui mother-to-child transmission (MTCT).
Menurut Zaial, untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan jenis HIV dan AIDS dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dan ragam kalangan. "Khususnya pihak keluarga atau orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya melakukan hubungan seks diluar nikah hingga penggunaan narkoba," paparnya.KPAD Kab.Demak Kewalahan

Sedangkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Demak seperti dilansir laamn Tribunjateng, mengaku kewalahan dalam menekan laju jumlah penderita HIV/AIDS di wilayahnya. Hal ini lantaran minimnya anggaran yang tersedia  untuk sosialisasi dan juga pendampingan ODHA.
KPA berharap agar Pemerintah Kabupaten Demak sudi memberikan bantuan anggaran untuk peduli HIV/AIDS. Selama ini, aktivitas penanggulangan HIV/AIDS di Demak masih ditopang dana Global Fund dan Pemerintah Pusat.
Sekretaris KPA Kabupaten Demak, Zaenudin, mengatakan, pada tahun ini belum ada bantuan anggaran dari Pemkab terkait HIV/AIDS. Tentunya ini menjadi satu diantara pokok permasalahan utama yang menjadi kendala bagi pihaknya. Apalagi, Global Fund berencana akan menghentikan upaya pemberian bantuan anggaran terhadap HIV/AIDS pada 2015.
" Meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS menjadi cambuk bagi KPA Kabupaten Demak untuk berupaya keras melakukan sosialisasi. Tahun 2013 ada anggaran sejumlah Rp 50 juta dari Pemkab, tapi tahun ini belum. Kami berharap pemkab tanggap akan hal ini.  " kata Zaenudin, Minggu (30/11/2014).
Dikatakan Zaenudin, pada bulan Oktober tercatat ada 3 orang positif HIV. Ironisnya, meski pada November ini jumlah penderita HIV/AIDS belum tercatat seutuhnya. Namun dia berujar jika jumlahnya terus meningkat. " Data belum terkumpul secara rinci. Sementara ada tambahan 10 penderita HIV/AIDS pada November, " ungkap Zaenudin.
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Sukardjo, menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi dan juga menggelar Voluntary Counseling Test (VCT) di beberapa wilayah di Kabupaten Demak. Harapannya masyarakat dibisa semakin mengerti apa itu HIV/AIDS.
" Bersama KPA kami Sosialisasi serta VCT di kampung nelayan dan juga tukang ojek. Kami akan perbanyak fasilitas tempat VCT d kabupaten Demak. Saat ini hanya ada di RSUD, " kata Sukardjo.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak, Susi Alifah, membenarkan jika pada tahun ini memang tidak ada hibah dan bansos dari untuk HIV/AIDS. Susi mengaku prihatin atas kondisi ini. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk HIV/AIDS.
" Insya'alloh 2015 ada anggaran untuk HIV/AIDS, " ujar Susi.
Untuk diketahui, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Demak terindikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Demak grafis lonjakan signifikan mulai terlihat sejak tiga tahun terakhir.
Pada 2012 tercatat jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 18 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 2013 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat mencapai 41 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia.
Hingga September 2014 ini jumlah penderita HIV/AIDS meningkat lagi menjadi 45 orang dengan seorang diantaranya meninggal dunia. Total keseluruhan jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di kota wali ini terhitung sejak 2003 hingga september 2014 tercatat mencapai 197 orang dengan 42 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
Mayoritas, mereka yang positif terinfeksi virus yang menyerang sistim kekebalan tubuh ini merupakan pekerja swasta.

 

Jumlah Terinfeksi HIV/AIDS di Jember Capai 1.335 Orang

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dilansir laamn Antaranews, mencatat jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah itu mencapai 1.335 orang.

"Jumlah penderita HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dan tahun lalu jumlahnya sekitar 1.000 orang," kata Humas Dinkes Jember, Yumarlis, Minggu (30/11/2014).

Menurut dia, penderita penyakit yang mematikan tersebut tersebar hampir merata di 31 kecamatan di Kabupaten Jember dan tercatat sekitar 400 orang sudah meninggal dunia karena sudah masuk stadium lanjut.

"Dari jumlah tersebut, Jember menempati peringkat ketiga di Jatim dan merupakan daerah 'merah' dalam kasus penderita HIV/AIDS," tuturnya.

Penderita penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut didominasi oleh usia produktif dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan ibu rumah tangga.

"Pemkab dan Pemrov Jatim berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan membuka pelayanan klinik Voluntary Councelling and Testing (VCT) di 10 lokasi di Jember," paparnya.

Pemeriksaan VCT sebelumnya hanya dilakukan di tiga rumah sakit milik Pemkab yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, RSD Balung, dan RSD Kalisat, serta satu puskesmas yakni Puskesmas Puger.

"Saat ini pemeriksaan VCT sudah tersebar di sejumlah puskesmas lain seperti Puskesmas Jember Kidul, Puskesmas Kencong, dan Puskesmas Tanggul, sehingga dengan penambahan tempat pemeriksaan diharapkan penderita HIV/AIDS bisa terdeteksi sejak dini," katanya.

Sementara, Kepala VCT RSD dr Soebandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati, mengatakan, sebagian besar penderita yang memeriksakan diri ke klinik VCT sudah masuk stadium dua dan tiga.

"Mereka sudah dalam kondisi parah datang ke klinik VCT, sehingga pengobatannya lebih sulit dibandingkan penderita yang masih stadium satu," ucap psikiater RSD dr Soebandi Jember itu.

Ia mengimbau warga yang memiliki risiko tinggi tertular HIV/AIDS untuk datang ke klinik VCT dan memeriksakan diri secara sukarela, agar dapat diobati sejak dini.(Ip/Hr/Tn/Ant/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 30, 2014

Jakarta, 30 Nopember  - Pakar pendidikan Prof Dr Suswandari MPd menilai Kurikulum 2013 sangat cocok menjadi basis kebijakan revolusi mental, karena menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan.
"Kurikulum 2013 dalam jenjang pendidikan dasar memberi porsi lebih besar pada pendidikan karakter yakni 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen tentang pengetahuan," kata Suswandari pada orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar, Sabtu (29/11/2014)  di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Sabtu.

Pages

Subscribe to RSS - Kependudukan dan KB