Kependudukan dan KB

Oleh humas on December 01, 2014

Jakarta, 1 Desember – Dalam peringatan Hari Aids Sedunia, ternyata penderita Baru HIV justru terus bertambah. Seperti berbagai kota di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumalh penderita baru HIV. Penderita baru HIV yang mengalami peningkatan seperti yang dilansir berbagai portal yang tersebar di berbagai daerah antara lain Depok, Provinsi Riau, Demak, dan Jember

Penderita Baru HIV Depok Tiap Tahun Bertambah

Di Depok, seperti dilansir Portal Indopos, Ironis, penanggulangan penularan HIV atau AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tidak teratasi. Setiap tahun penambahan penderita baru terus terjadi. Dimana penderita baru itu adalah anak-anak dan orang dewasa. Bahkan, pada 2014 saja penambahan penderita baru virus yang menyerang kekebalan tubuh itu mencapai 45 orang.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, Herry Kuntowo mengatakan, peningkatan penderita baru itu terjadi lantaran penggunaan narkoba melalu jarum suntik secara bergantian masih terus terjadi. Dan juga melakukan hubungan intim dengan banyak lawan jenis.
"Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinkes. Setiap tahun justru pengidap baru bertambah. Penularannya menggunakan jarum suntik dan perilaku seks yang menyimpang ke banyak lawan jenis," katanya kepada INDOPOS, saat dihubungi, kemarin (30/11).    
Lebih lanjut, Kuntowo menjelaskan, yang ironisnya pengidap HIV baru itu adalah anak-anak dan remaja. Untuk anak-anak penularannya melalui air susu ibu (ASI), dan remaja melalui jarum suntik saat menggunakan narkoba, serta perilaku seks yang menyimpang. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun terjadi dan melanda warga kota tersebut.
Data yang dimiliki Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, mencatat pada 2013, lalu, setidaknya sudah ada 301 orang di mana 36 di antaranya penderita baru. Dari total 301 orang yang terjangkit, 15 diantaranya sudah meninggal dunia. Kemudian peningkatan terjadi pada 2014 sebanyak 387 penderita HIV/AIDS dimana 45 diantaranya penederita bari. Dari total penderita tersebut 19 orang meninggal dunia. Para penderita yang meninggal itu disebabkan tidak mengkonsumsi obat anti retroviral virus (ARV) yang disediakan RSUD dan Dinas Kesehatan. 
Lebih jauh, Kuntowo menyebutkan, ada beberapa titik rawan penulai HIV di kota tersebut. Tertinggi pertama adalah Kecamatan Pancoranmas dengan jumlah penderita 62 orang. Setelah itu, disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 49 orang, Cimanggis 41 orang, Cinere 35 orang, Beji 34 orang,  Sawangan 26 orang, Cipayung 21 orang, Cilodong 14 orang, Limo 8 orang, Bojongsari 7 orang, dan Kecamatan Tapos 4 orang. 
Karena itu, Kuntowo berharap perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok dan sukarelawan dari masyarakat sendiri untuk bekerjasama menangani masalah ini. Pihaknya juga berharap, ada lembaga khusus yang fokus mengurus para penderita HIV/AIDS di kota Depok. Tidak hanya untuk menekan jumlah tersebut tapi juga untuk menangani penderitanya. 
Sementara itu, Pendiri LSM Kuldesak Kota Depok, Samsu Budiman menuturkan, penyebab meningkatnya penderita HIV atau AIDS itu karena minimnya sosialisasi menurunnya tingkat kesadaran penderita mengkonsumsi obat ARV. Ditambah dengan minimnya sosialisasi yang diberikan Pemkot Depok akan penggunaan obat tersebut. Serta, sulitnya mendapatkan obat tersebut yang hanya bisa di dapatkan ke RSUD.  
"Tingkat kesadaran para ODHA belum tinggi. Kemungkinan karena minimnya sosialisasi dari RSUD atau Dinkes. Ini yang harusnya diperbaiki agar peningkatan pendatang baru berkurang," tuturnya.
Budiman meminta Dinkes dan RSUD memberikan akses pengambilan ARV ke puskesmas. Kemudian juga mensosialisasikan informasi serta penyediaan tempat khusus pengambilan obat ARV untuk dikonsumsi. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan maka akan semakin banyak ODHA yang meninggal dunia kembali.
"Kami harap mereka tidak kesulitan lagi harus mengambil obat ARV di RSUD Depok. Jika bisa disediakan tempat dipuskesmas. Ini sangat penting untuk memberantas HIV," imbuhnya.(cok)

Penderita HIV/AIDS Terus Tumbuh Pesat

Sementara di Provinsi Riau, seperti dilansir Halloriau, angka penderita HIV/AIDS setiap tahunnya terus tumbuh pesat di berbagai wilayah. Di Provinsi Riau, selama 2014 saja hingga September lalu saja tercatat ada 2.610 pengidap penyakit berbahaya tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya  2.138 pengidap.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau dalam menyambut hari AIDS sedunia, 1 Desember, penderita HIV/AIDS di Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Rinciannya, terdapat 1442 orang pengidap HIV dan 1168 penderita AIDS.
Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin menuturkan data tersebut ditemukan selama pendataan dan perealisasian pencegahan kasus HIV/AIDS di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sampai September 2014 lalu.
"Pendataan yang dilaksanakan tersebut masih belum merata, karena banyak dari masyarakat yang tidak mau diperiksa atau memeriksakan diri, padahal Diskes Riau sudah menyediakan fasilitasnya," ujarnya, Minggu (30/11/2014).
Selain itu, pihaknya juga menggelar kegiatan penyuluhan dalam menyambut HIV/AIDS sedunia terasebut di Car Free Day, Minggu (30/11/2014). "Kita tadi bersama Kanwil Kemenhum dan Ham menggelar acara penyuluhan bagi penderita HIV/AIDS," ujar Zainal
Ia juga menjelaskan dalam kegiatan penyuluhan tersebut memberikan pemahaman tingginya angka penularan dan pengidap HIV/AIDS itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Mengacu pada data yang ada, penularan didominasi melalui hubungan seks.
Selain itu juga melalui injecting drug users (IDU) di kalangan pengguna narkoba dengan suntikan, hubungan seks sesama jenis, atau melalui mother-to-child transmission (MTCT).
Menurut Zaial, untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan jenis HIV dan AIDS dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dan ragam kalangan. "Khususnya pihak keluarga atau orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya melakukan hubungan seks diluar nikah hingga penggunaan narkoba," paparnya.KPAD Kab.Demak Kewalahan

Sedangkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Demak seperti dilansir laamn Tribunjateng, mengaku kewalahan dalam menekan laju jumlah penderita HIV/AIDS di wilayahnya. Hal ini lantaran minimnya anggaran yang tersedia  untuk sosialisasi dan juga pendampingan ODHA.
KPA berharap agar Pemerintah Kabupaten Demak sudi memberikan bantuan anggaran untuk peduli HIV/AIDS. Selama ini, aktivitas penanggulangan HIV/AIDS di Demak masih ditopang dana Global Fund dan Pemerintah Pusat.
Sekretaris KPA Kabupaten Demak, Zaenudin, mengatakan, pada tahun ini belum ada bantuan anggaran dari Pemkab terkait HIV/AIDS. Tentunya ini menjadi satu diantara pokok permasalahan utama yang menjadi kendala bagi pihaknya. Apalagi, Global Fund berencana akan menghentikan upaya pemberian bantuan anggaran terhadap HIV/AIDS pada 2015.
" Meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS menjadi cambuk bagi KPA Kabupaten Demak untuk berupaya keras melakukan sosialisasi. Tahun 2013 ada anggaran sejumlah Rp 50 juta dari Pemkab, tapi tahun ini belum. Kami berharap pemkab tanggap akan hal ini.  " kata Zaenudin, Minggu (30/11/2014).
Dikatakan Zaenudin, pada bulan Oktober tercatat ada 3 orang positif HIV. Ironisnya, meski pada November ini jumlah penderita HIV/AIDS belum tercatat seutuhnya. Namun dia berujar jika jumlahnya terus meningkat. " Data belum terkumpul secara rinci. Sementara ada tambahan 10 penderita HIV/AIDS pada November, " ungkap Zaenudin.
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Sukardjo, menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi dan juga menggelar Voluntary Counseling Test (VCT) di beberapa wilayah di Kabupaten Demak. Harapannya masyarakat dibisa semakin mengerti apa itu HIV/AIDS.
" Bersama KPA kami Sosialisasi serta VCT di kampung nelayan dan juga tukang ojek. Kami akan perbanyak fasilitas tempat VCT d kabupaten Demak. Saat ini hanya ada di RSUD, " kata Sukardjo.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak, Susi Alifah, membenarkan jika pada tahun ini memang tidak ada hibah dan bansos dari untuk HIV/AIDS. Susi mengaku prihatin atas kondisi ini. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk HIV/AIDS.
" Insya'alloh 2015 ada anggaran untuk HIV/AIDS, " ujar Susi.
Untuk diketahui, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Demak terindikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Demak grafis lonjakan signifikan mulai terlihat sejak tiga tahun terakhir.
Pada 2012 tercatat jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 18 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 2013 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat mencapai 41 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia.
Hingga September 2014 ini jumlah penderita HIV/AIDS meningkat lagi menjadi 45 orang dengan seorang diantaranya meninggal dunia. Total keseluruhan jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di kota wali ini terhitung sejak 2003 hingga september 2014 tercatat mencapai 197 orang dengan 42 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
Mayoritas, mereka yang positif terinfeksi virus yang menyerang sistim kekebalan tubuh ini merupakan pekerja swasta.

 

Jumlah Terinfeksi HIV/AIDS di Jember Capai 1.335 Orang

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dilansir laamn Antaranews, mencatat jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah itu mencapai 1.335 orang.

"Jumlah penderita HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dan tahun lalu jumlahnya sekitar 1.000 orang," kata Humas Dinkes Jember, Yumarlis, Minggu (30/11/2014).

Menurut dia, penderita penyakit yang mematikan tersebut tersebar hampir merata di 31 kecamatan di Kabupaten Jember dan tercatat sekitar 400 orang sudah meninggal dunia karena sudah masuk stadium lanjut.

"Dari jumlah tersebut, Jember menempati peringkat ketiga di Jatim dan merupakan daerah 'merah' dalam kasus penderita HIV/AIDS," tuturnya.

Penderita penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut didominasi oleh usia produktif dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan ibu rumah tangga.

"Pemkab dan Pemrov Jatim berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan membuka pelayanan klinik Voluntary Councelling and Testing (VCT) di 10 lokasi di Jember," paparnya.

Pemeriksaan VCT sebelumnya hanya dilakukan di tiga rumah sakit milik Pemkab yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, RSD Balung, dan RSD Kalisat, serta satu puskesmas yakni Puskesmas Puger.

"Saat ini pemeriksaan VCT sudah tersebar di sejumlah puskesmas lain seperti Puskesmas Jember Kidul, Puskesmas Kencong, dan Puskesmas Tanggul, sehingga dengan penambahan tempat pemeriksaan diharapkan penderita HIV/AIDS bisa terdeteksi sejak dini," katanya.

Sementara, Kepala VCT RSD dr Soebandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati, mengatakan, sebagian besar penderita yang memeriksakan diri ke klinik VCT sudah masuk stadium dua dan tiga.

"Mereka sudah dalam kondisi parah datang ke klinik VCT, sehingga pengobatannya lebih sulit dibandingkan penderita yang masih stadium satu," ucap psikiater RSD dr Soebandi Jember itu.

Ia mengimbau warga yang memiliki risiko tinggi tertular HIV/AIDS untuk datang ke klinik VCT dan memeriksakan diri secara sukarela, agar dapat diobati sejak dini.(Ip/Hr/Tn/Ant/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 30, 2014

Jakarta, 30 Nopember  - Pakar pendidikan Prof Dr Suswandari MPd menilai Kurikulum 2013 sangat cocok menjadi basis kebijakan revolusi mental, karena menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan.
"Kurikulum 2013 dalam jenjang pendidikan dasar memberi porsi lebih besar pada pendidikan karakter yakni 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen tentang pengetahuan," kata Suswandari pada orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar, Sabtu (29/11/2014)  di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) di Jakarta, Sabtu.

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember - Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan pentingnya kesehatan sebagai awal dari kesejahteraan dan mengimbau masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan dengan mengutamakan perilaku promotif-preventif dibandingkan kuratif.
"Kita sendiri harusnya menjaga kesehatan kita, karena harus kita sadari dengan kita sehat, kita akan bisa berpendidikan karena otak kita berkembang. Dan kalau otak kita berpendidikan, kita akan sejahtera. Jadi kesehatan adalah hulunya," ujar Menkes usai peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis.
Meski demikian, Menkes mengatakan seperti dilansir laamn Antaranews, pemerintah tetap memperkuat pelayanan kesehatan terutama fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas sebagai tujuan awal pasien dalam sistem rujukan di BPJS Kesehatan.
"Jadi memang harus dimulai dari layanan primer. Yang memang harus dirujuk (ke fasilitas kesehatan sekunder) nanti akan dirujuk," ujarnya.
Program BPJS Kesehatan saat ini telah diikuti oleh lebih dari 125 juta warga Indonesia dengan 86,4 juta orang diantaranya merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah.
Presiden Joko Widodo kemudian memperluas program tersebut dengan memasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kedalam program Kartu Indonesia Sehat yang telah dibagikan kepada 400 ribu warga dari total 1,7 juta orang yang terdata.
Sedangkan cakupan universal BPJS Kesehatan terhadap seluruh warga Indonesia diharapkan terwujud pada tahun 2019.
"Semua rakyat Indonesia harusnya tercakup oleh JKN," kata Menkes.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut pemerintah akan memperbarui data terkait pelayanan kartu-kartu tersebut dibawah BPJS Kesehatan.
"Kita kerja sama dengan BPJS, kita memerlukan masa transisi untuk membuat seluruh kartu jadi satu kartu untuk kami integrasikan. Masih dalam proses untuk kemudian dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait," ujarnya.

Kemenkes siap mengantisipasi penyakit DBD

Sementara itu, Kementerian Kesehatan memperkirakan lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2015 akan meningkat seiring dengan datangnya pergantian musim dari kemarau ke penghujan, sehingga masyarakat harus waspada terhadap penyakit DBD maupun yang penyakit lain saat musim hujan.
Salah satu bentuk antisipasi penganggulan DBD adalah menggerakkan seluruh elemen kesehatan, dan lembaga masyarakat untuk giat menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, kata Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr Untung Suseno Sutarjo, MKes, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.
Sekjen Kemenkes mengatakan persiapan untuk mengatasi meluasnya DBD diperlukan persiapan sejak dini.
Oleh karena itu, Kemenkes menyambut baik upaya yang dilakukan PT Amerta Indah Otsuka melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang turut berkontribusi pada upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dengan program kerja yang berkesinambungan.
Sebagai bentuk perwujudan program, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara PT Amerta Indah Otsuka (AIO) dengan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta (25/11) oleh Sekjen Kemenkes Dr Untung Suseno Sutarjo, MKes, dan Managing Director PT AIO Prayugo Gunawan. Acara tersebut disaksikan Menkes Prof. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp M.
"Kontribusi PT Amerta Indah Otsuka dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Indonesia perlu diapresiasi. Dengan ditanda tangani kesepakatan kerjasama ini diharapkan dapat lebih memudahkan koordinasi antara Dinas Kesehatan setempat dengan program yang diusung oleh PT AIO serta membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia," kata Untung Suseno Sutarjo.
Sementara itu, Prayugo Gunawan mengatakan, selama ini pola hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kegiatan yang telah dijalankan di pabrik PT AIO dengan melibatkan instansi pemerintah setempat seperti kader PKK dan Posyandu.
Dengan komitmen dan konsisten PT AIO mendampingi Posyandu binaan di Sukabumi hingga mengantarkan Posyandu tersebut menjadi Posyandu Mandiri dan mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Sukabumi, Jabar.
Selain mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, perusahaan tersebut juga aktif memberikan contoh konkret dengan menggerakkan para kader kesehatan dengan gerakan bersih desa sebagai upaya pencegahan demam berdarah di beberapa kota di Indonesia yang endemik DBD.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 28, 2014

Jakarta, 28 Nopember - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pentingnya menjamin kesejahteraan para guru. Akan tetapi, ia memandang kesejahteraan itu harus sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kesejahteraan guru harus ditingkatkan terus-menerus, tetapi kesejahteraan tidak lepas dari mutu. Kalau kesejahteraan naik, maka mutu harus naik," kata Kalla pada acara puncak peringatan Hari Guru, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Kalla seperti dirilis Kompas.com, menegaskan, kesejahteraan guru juga harus diimbangi dengan peningkatan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, kesejahteraan itu juga harus mampu menyentuh semua profesi sehingga perlu ada dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Kalla juga mengingatkan, peningkatan mutu pendidikan hanya dapat diciptakan dengan cara menguatkan metode pendidikan guru dan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Ia juga berpesan agar para guru tak berhenti belajar untuk mengimbangi pesatnya perkembangan keilmuan.

"Karena ilmu berkembang mendahului zamannya, biaya pegawai boleh turun, tetapi pendidikan harus naik," tutur dia.

Lebih lanjut Wapres dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas jasa dan dedikasi para guru yang telah mendidik dan mengajar anak-anak bangsa. Wapres juga mengingatkan agar guru terus meningkatkan kualitas diri dengan menjadi seorang pembelajar sejati.

Dua Pantun

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan pantun tentang guru. Ada dua pantun yang dibacakan Wapres dan langsung mendapat tepuk tangan meriah dari sekitar 8.000 guru yang hadir dalam acara tersebut.

“Ke hulu membuat pagar, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar, supaya jangan sesal kemudian,” tutur Wapres membacakan pantun yang telah disiapkannya.

“Ada satu lagi. Anak ayam turun sembilan, mati satu tinggal delapan. Untuk maju, ilmu jangan ketinggalan, pada guru kita gantungkan harapan,” kata Wapres melanjutkan pantun keduanya.

Sebelumnya, Wapres yang didampingi istri, Mufidah Jusuf Kalla, menyematkan tanda jasa Satyalancana Pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK) yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sebanyak 24 PTK menerima penghargaan ini. Mereka terdiri atas 11 orang guru, 8 orang kepala sekolah/madrasah, dan 5 orang pengawas sekolah/madrasah. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia ini ditetapkan dalam surat keputusan presiden. (Kc/Dikbud/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 27, 2014

Jakarta, 27 Nopember  - Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada masalah pendistribusian kartu ‘Sakti’ ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui bahwa Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, pemerintah harus melakukan distribusi yang terukur di setiap wilayah agar semua rakyat bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik.
"Nggak ada hambatan, hanya masalah distribusi itu kan harus terukur di setiap wilayah dan saat kemudian kartu itu diterima oleh masyarakat agar bisa dipergunakan dengan baik," kata Menko PMK Puan maharani usai menghadiri acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50, Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.
Sementara itu, lanjut Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews., untuk pendataan, pihaknya masih menggunakan data yang sudah ada. Namun data tersebut akan mengalami pembaharuan, sebab data yang dipakai tersebut merupakan data yang telah ada sejak 10 tahun lalu.
"Tentu saja data yang ada akan kami pergunakan dan kami perbaiki agar validasi dan akurasinya memang lebih akurat. Karena itu data kan dibuat sudah dari 10 tahun lalu, jadi kami berharap tahun depan ada pendataan baru untuk mengsinkronkan. Jadi tdak membuang data yang lama kemudian membuat data yang baru, karena itu tidak efisien," tegas Menko PMK.
Menko PMK juga menegaskan bahwa pencakupan 'Kartu Sakti' ini ke seluruh Indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Diharapkan rakyat Indonesia bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik dan tepat guna.
"Itu mulai tahun depan. Jadi dimulai tahun depan, kemudian rakyat Indonesia secara bertahap akan bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara dalam prefentif, kuratif dan promotif. Kita ini 250 juta, jadi siapapun, negara manapun nggak mungkin dalam satu tahun, kemudian bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi ini dimulai tahun depan," jelas Menko PMK.
'Kartu Sakti' yang dimaksud yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Diharapkan rakyat yang kurang mampu bisa memanfaatkan kartu ini menuju kehidupan yang sejahtera.(Dn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia RI (Menko PMK RI)Puan Maharani mendukung pengembangan kampung jamu di Tanah Air. Karena itu, dia berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait mendorong upaya pengembangan produk jamu brand Indonesia.
"Saya akan koordinasi dengan jajaran swasta maupun pemerintah daerah provinsi agar bisa sinergi memanfaatkan potensi bahan baku jamu agar menjadi alternatif obat di Indonesia," katanya dalam Seminar 6 Tahun Jamu Brand Indonesia, rabu (26/11/2014) di Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta. 
 

Sementara itu seperti dilansir laamn Sindonews, Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat mengatakan, produk jamu dapat menjadi peluang bisnis di masyarakat.
Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dijadikan peluang bisnis dari produk ramuan tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan tersebut.
"Saya juga melihat di jamu lebih banyak peluangnya, yaitu masyarakat bisa lakukan bisnisnya mulai dari pertanian, kemudian sebagai bahan baku, juga sebagai ilmu itu sendiri. Jadi, jamu harus dikembangkan sebagai jamu," ujarnya dalam konferensi pers acara Seminar 6 Tahun Jamu Brand Indonesia.
Selain itu, menurut dia, produk jamu juga dapat diproduksi menjadi beberapa bahan jadi maupun sebagai obat.
"Selain peluang bisnis, jamu juga dapat menjadi produk kosmetik, kemudian minuman. Selanjutnya, menurut saya, dapat menjadi peluang untuk dapat mengembangkan jamu menjadi sebagai obat pendamping, pendamping dari obat farmasi atau obat primary," ujarnya.
Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jamu, dirinya akan mendukung penuh jamu sebagai brand asli Indonesia.
"Semoga 6 tahun jamu brand Indonesia akan membuat jamu Indonesia ke depannya lebih bisa ditindaklanjuti agar jamu maju. Sebagai pengusaha, saya mendukung jamu brand Indonesia," pungkasnya. (Sn/Gs).
 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi Menteri Pariwisata Arief Yahya berkumpul bersama para pengusaha jamu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Mereka bersama-sama melakukan aksi minum jamu sebelum menggelar acara seminar.
Kegiatan ini seperti dilansir laman Detiknews, dalam rangka acara peringatan 6 tahun jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warusan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa". Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.
Selain kedua menteri tersebut, acara ini dihadiri oleh Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, kependudukan dan KB, Dr. Tubagus Rachmat Sentika dan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Perekonomian, Diah Maulida, mantan Wamendag Bayu Krisnamurthi, bos Sido Muncul Irwan Hidayat, Putri Indonesia, dan beberapa akademisi.
"Mencoba menggairahkan spirit lagi jamu bisa merayakan 6 tahun jamu brand Indonesia. Kegiatan bersama ini dari berbagai kementerian pelaku usaha dan akademisi. Memulai tahun 2006, 2008 jamu brand Indonesia dan Mei 2008 mensupport jamu brand Indonesia," kata Diah dalam sambutannya, Rabu (26/11/2014).
Menurutnya upaya membangkitkan kembali jamu Indonesia perlu langkah dan sistem yang terintegrasi seperti meningkatkan penelitian, mendorong industri jamu untuk pasar global dan membuat merek jamu Indonesia. Ia mengatakan jamu tidak terkait hanya pada kesehatan namun berpengaruh pada perekonomian nasional.
"Pada tahun 2014 ini kita punya roadmap bagaimana arah jamu ke depan dan kita akan menghitung dan menyusun naskah rancangan undang-undang tentang jamu," katanya.

Cerita Puan Maharani yang Dipaksa Minum Jamu Sejak Kecil

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani punya cerita soal kebiasaannya meminum jamu sejak masa kanak-kanak. Ia mengaku sempat dipaksa oleh sang bunda, yaitu Megawati Soekarnoputri.
"Saya termasuk peminum jamu dari kecil, saat saya memulai jadi perempuan kecil beranjak dewasa. Dipaksa oleh ibu saya dan nanti bakal terasa manfaatnya setelah 30 tahun ke depan. Saya mengajarkannya juga pada anak saya," kenang Menko PMK Puan Maharani  dalam sambutanya di acara seminar dan peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2014).
Menurut Menko PMK, jamu adalah suatu tradisi bangsa Indonesia yang tetap harus dibanggakan. Menko PMK menegaskan jamu adalah aset nasional dan budaya bangsa sebagai ekonomi unggulan Indonesia.
"Tapi generasi muda sekarang tidak suka dengan minum jamu. Kita harus mendorong generasi muda untuk mendorong dan melestarikan jamu," katanya.
Saat ini, memang sudah ada desa jamu di Sukoharjo, Jawa Tengah yang memproduksi dan melestarikan jamu. Namun Pmenko PMK mendorong agar lebih banyak lagi desa jamu di Indonesia.
Sebelum membuka seminar, Menko PMK, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama para pengusaha jamu melakukan aksi minum jamu bersama.
Kegiatan ini dalam rangka acara peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.(Dn/Gs).
 

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mendorong revisi UU Perkawinan untuk mencegah pernikahan terlalu muda atau dini agar dapat menekan angka kematian ibu melahirkan lantaran belum matang secara fisik dan mental.
"Idealnya yang boleh menikah itu usia 20 tahun ke atas," kata Nila di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurutnya seperti dilansir laman Antaranews, , UU Perkawinan saat ini membuka peluang terjadinya pernikahan terlalu dini. Perkawinan dini itu justru dianggapnya menyumbang berbagai permasalahan kesehatan di kemudian hari bagi perempuan, bahkan menyebabkan kematian ibu.
"Terlalu mudah menikah muda apalagi lulus SD atau SMP. Kawin dini menemui masalah kemudian cerai, nikah lagi dan cerai lagi. Ujung-ujungnya perempuan itu kena kanker serviks," kata dia.
UU Perkawinan sendiri saat ini mensyaratkan bagi perempuan berusia 16 tahun atau lebih untuk menikah. Sehingga peluang nikah dini menjadi terbuka lebar dan berpotensi merugikan kesehatan dari perempuan. Dengan begitu, perempuan menjadi rentan menemui masalah kesehatan atau meninggal saat mengandung atau melahirkan.
Kesehatan yang kurang menguntungkan bagi perempuan juga dapat menyebabkan bayi yang nantinya dilahirkan menemui masalah. Alasannya, sang ibu belum matang secara biologis sehingga bayi yang dikandung juga dapat menemui masalah.
Pendek kata, perempuan rentan meninggal karena berbagai komplikasi ketika melahirkan akibat belum matang secara fisik (biologis) dan mental.
Kendati demikian, dia mengakui regulasi saja tidak cukup jika tidak ada dukungan dari masyarakat.
Menurut dia, masyarakat perlu berkontribusi dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak dengan melakukan perencanaan perkawinan yang baik. Dengan begitu, tidak ditemui kendala dan berbagai permasalahan akibat pernikahan dini.
"Intinya UU Perkawinan harus diubah jangan bagi perempuan menikah umur minimal 16, tapi 20 tahun ke atas. Tapi jangan terlalu tua juga," kata dia.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup.
Angka tersebut masih di bawah target "Millenium Developments Goals" (MDGs) yang menetapkan angka kematian ibu 102 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat bekerja sama mendukung program transmigrasi dengan menandatangani nota kesepahaman untuk bidang ketransmigrasian antara Pemerintah DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (25/11/2014).
"Program ini sebenarnya sudah kita lakukan tiga tahun lalu antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Gulungan," ujar Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddien Malik.
Jamaluddien seperti dilansir laman Kompas.com, mengungkapkan, wilayah Kabupaten Gulungan mengalami perkembangan yang baik setelah adanya program transmigrasi yang dilaksanakan tiga tahun lalu. Saat ini, bahkan kawasan ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
"Nah, tahun ini DIY menyusul. Membuat kesepakatan antara DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Gulungan," katanya.
Selama ini, lanjutnya, pelaksanaan transmigrasi telah terbukti mampu menerobos isolasi di berbagai daerah, mengubah lahan telantar menjadi sumber pendapatan. Selain itu, transmigrasi juga mampu mempercepat pertumbuhan daerah serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi jutaan rakyat Indonesia.
"Pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai turunan pembangunan nasional maupun integral dari pembangunan daerah," kata Jamaluddien.
Menurut dia, nantinya, setiap transmigran yang berangkat akan mendapatkan rumah, lahan pekarangan, serta lahan usaha. Total lahan yang disediakan untuk satu keluarga transmigran adalah dua hektar ditambah fasilitas umum lainnya.
Dia berharap, nota kesepahaman bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran. Selain itu, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi.
"Kepindahan ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan, sesuai amanat Undang-Undang No 29 Tahun 2009," katanya. (Kc/Gs).

 

 

 

Oleh humas on November 26, 2014

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesaPDT2) Marwan Jafar mengatakan, aspirasi masyarakat desa yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) mencapai ratusan pesan  setiap hari. Meski begitu menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku tetap memerhatikan SMS yang masuk.

“Aspirasi melalui pesan seluler  tidak bisa diabaikan dan tetap harus diperhatikan sebagai Menteri Desa,” ujar Marwan, saat menggelar coffee morning bersama wartawan di Sekretariat Jenderal Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Marwan seperti dilansir laman Kompas.com, melanjutkan, dari ratusan SMS yang dia terima setiap hari, kebanyakan berisi keluhan dari masyarakat desa. “Banyak  keluhan masyarakat desa, dari anaknya yang sakit, anak desa yang butuh pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan banyak lagi. Semuanya tidak saya diamkan. Akan tercatat rapi dan aspirasi apapun bentuknya, akan ditindaklanjuti,” ujar Marwan.

Alasannya, kata Menteri Marwan, dalam sembilan agenda strategis prioritas (Nawacita) yang dimiliki Presiden Joko Widodo, semuanya berbasis kepada pengembangan masyarakat perdesaan. Marwan mengaku akan melakukan prioritas itu dan membangun Indonesia dari desa.

“Seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan perkuat restorasi sosial Indonesia,” kata dia.

Nawakerja

Tidak hanya Nawacita, Marwan juga memperkenalkan Nawakerja (sembilan kerja) prioritas. Nawakerja itu adalah gerakan desa mandiri, penguatan kelembagaan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, revitalisasi pasar, infrastruktur, penyaluran dana Rp 1,4 miliar per desa, penyaluran modal, pelayanan publik, dan save villages daerah perbatasan.

“Melakukan  pemberdayaan desa, itu merupakan kunci untuk membangun Indonesia Membangun desa dari Sabang sampai Merauke. Perlu infrastrukturnya, masyarakatnya, SDM, dan banyak lainnya," ujar mantan Ketua Fraksi PKB tersebut.  

Untuk pemberdayaan desa yang kuat, maka perlu ada dukungan dari perangkat pemerintah dan juga penganggaran. Marwan mengatakan, sistem kerja yang dijalaninya berubah secara total sehingga tidak lagi menggelontorkan anggaran yang hanya sekedar bantuan.

“Yang diinginkan adalah program nyata secara kasat mata. Segala yang dilaksanakan terlihat langsung. Seperti bansos-bansos yang kecil-kecil, itu terlalu melelahkan. Ada nilai-nilai program nyata yang dirasakan masyarakat," ujar dia. 

Terkait perangkat desa, Menteri Marwan mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan perdesaan menjadi kewenangan kementeriannya. Karena semuanya sesuai dengan Undang Undang Desa, yakni terkait pemerintahan desa, pemberdayaan kawasan, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.

Adapun yang perlu diketahui, kata Marwan, desa yang sekarang merupakan desa mandiri. Camat, termasuk pemerintah daerah, sudah tidak bisa lagi  mengintervensi kewenangan desa. “Sebelum ada pemilihan langsung Presiden, desa-desa sudah lebih dulu melakukannya. Jadi banyak sistem yang sebenarnya dimulai dari desa,” ujarnya.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 25, 2014

Jakarta, 25 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saat musim hujan tiba, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir.
Satu pesan yang ditekankan Menkes adalah menghindarkan anak-anak untuk bermain dengan air banjir karena banyak penyakit yang dapat ditimbulkan di antaranya leptospirosis.
"Kita kadang-kadang suka bilang lucu dan memberi kesempatan anak-anak memakai kolam berenang alami saat banjir. Padahal bahayanya banyak sekali. Dia akan terkena leptospirosis,” kata Menkes di Jakarta, Selasa minggu lalu.
Menurut Menteri Kesehatan, seperti dilansir laman Antaranews, semua pihak, baik pemimpin tertinggi sampai ke rakyat harus menyadari bahaya enangan air akibat banjir bagi kesehatan.
"Ini juga harus dikasih tahu pada Gubernur Jakarta agar tahu pencegahannya. Anak-anak dilarang main banjir dan secepatnya juga kita mengatasi air banjir jangan sampai jadi tempat rekreasi anak-anak," ujarnya.
Sementara itu, seperti dikutip dari Ditjen PP dan PL Kemenkes, berikut penyakit-penyakit yang sering terjadi di musim penghujan:
1. Diare
Penyakit Diare sangat erat kaitannya dengan kebersihan individu (personal hygiene). Saat banjir, sumber-sumber air minum masyarakat, khususnya sumber air minum dari sumur dangkal akan tercemar.
Disamping itu pada saat banjir biasanya akan terjadi pengungsian di mana fasilitas dan sarana serba terbatas termasuk ketersediaan air bersih. Itu semua menjadi potensial menimbulkan penyakit diare disertai penularan yang cepat.
2. Demam berdarah
Peningkatan tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti yaitu nyamuk penular penyakit demam berdarah terjadi saat musim hujan. Hal ini dikarenakan pada saat musim hujan banyak sampah misalnya kaleng bekas, ban bekas serta tempat-tempat tertentu terisi air dan terjadi genangan untuk beberapa waktu.
Genangan air itu yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Dengan meningkatnya populasi nyamuk sebagai penular penyakit, maka risiko terjadinya penularan juga semakin meningkat.
Untuk itu masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif melalui gerakan 3 M yaitu mengubur kaleng-kaleng bekas, menguras tempat penampungan air secara teratur dan menutup tempat penyimpanan air dengan rapat.
Apabila ada anggota keluarga yang mengalami gejala panas tinggi yang tidak jelas sebabnya disertai tanda-tanda perdarahan, maka harus segera dibawa ke sarana kesehatan.
3. Leptospirosis
Penyakit leptospirosis disebabkan oleh bakteri yang disebut leptospira. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit zoonosis, karena ditularkan melalui hewan.
Di Indonesia hewan penular utamanya adalah tikus melalui kotoran dan air kencingnya. Pada musim hujan khusuanya ketika banjir, tikus-tikus yang tinggal di liang-liang tanah akan ikut keluar menyelamatkan diri. Tikus tersebut akan berkeliaran di sekitar manusia, di mana kotoran dan kencingnya akan bercampur dengan air banjir tersebut.
Seseorang yang menderika luka, kemudian terendam air banjir yang sudah tercampur dengan kotoran/kencing tikus yang mengandung bakteri lepstopira, berpotensi terinfeksi.
4. ISPA - Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
Penyebab ISPA dapat berupa bakteri, virus dan berbagai mikroba lainnya. Gejala utama dapat berupa batuk dan demam, bila dalam kondisi berat kemungkinan disertai sesak napas, nyeri dada dan lainnya.
5. Penyakit kulit, yang dapat berupa infeksi, alergi atau bentuk lain.
Saat banjir, kebersihan pun tak terjaga dengan baik. Penularan penyakit kulit dapat terjadi di tempat pengungsian di mana banyak orang berkumpul.
6. Penyakit saluran cerna lain, misalnya demam tifoid. Dalam hal ini, faktor kebersihan makanan memegang peranan penting
7. Memburuknya penyakit kronik yang mungkin memang sudah diderita.
Ini terjadi karena penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan berkepanjangan, dan apalagi bila banjir berhari-hari. (Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 24, 2014

Jakarta, 24 Nopember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jabar, pada Senin (24/11/2014) pagi ini, bertemu dengan seluruh Gubernur di tanah air yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Sebelum rapat dinyatakan tertutup untuk wartawan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu pesan agar para Gubernur menyampaikan harapan dan keinginan dari provinsi masing-masing berkaitan dengan program pemerintahan Kabinet Kerja.

“Hari ini kita ingin sebetulnya mendengarkan keinginan-keinginan dari provinsi, terutama yang berkaitan dengan program yang sudah dimiliki oleh provinsi, sehingga nanti bisa disinkronkan dengan program yang ada di pusat, agar pusat, provinsi, kabupaten, dan konta ini terkonsilidasi dengan baik, bisa sambung semuanya,” pinta Jokowi.

Beri Kesempatan Mengawasi

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI menyampaikan ucapan terima kasih karena Presiden Jokowi berkenan menerima para gubernur di Istana Bogor.

Gubernur Sulsel itu menyampaikan, bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelaraskan tugas-tugas di daerah. Sementara APPSI adalah wadah bagi para gubernur untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, baik langsung atau lewat Mendagri.

Para Gubernur, seperti dilansir portal Setkab.go.id., lanjut Syahrul, saat ini memegang 2 (dua) tugas yaitu tugas otonomi daerah dan perpanjangan langsung pemerintah pusat.

“Rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat oleh APPSI salah satunya menyampaikan perlunya program-program yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” tukas Syahrul.

Ketua APPSI itu berharap agar di bidang pemerintahan, Gubernur diharapkan lebih diberikan lagi wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di daerah. “Dengan kekuatan para gubernur untuk memberiksan  reward penghargaan  dan sangsi kepada bupati. Saya kira pengendalian2 dapat dilakukan dengan lebih baik,” kata Syahrul.

Sepakat Subsidi BBM Dialihkan ke Program Kesejahteraan Rakyat

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) menilai tepat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke program yang lebih bermanfaat langsung buat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo (SYL) seperti dilansir laman Tribunnews, mengungkapkan sejak pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini sudah menjadi rekomendasi para Gubernur.

"Kami sudah sampaikan ke Pemerintahan yang lalu, presiden SBY dan kabinetnya bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang harus sebaiknya ditarik dan digantikan dengan program yang lebih bermanfaat langsung bagi rakyat," demikian disampaikan SYL dalam sambuatnnya saat bertemu Jokowi dan JK di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual Premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500/liter.

Jokowi mengalihkan subsidi langsung BBM ke program-program produktif. Seperti infrastruktur, perlindungan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, SYL katakan, APPSI berharap ketahanan pangan dengan menurunkan dana Rp1 triliun bagi daerah-daerah bisa memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK lima tahun kedepan.

Jokowi menargetkan tiga tahun kedepan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Untuk mencapai itu, pemerintahan Jokowi telah memprogramkan pembangunan waduk dan irigasi dan lainnya untuk menunjang tercapainya target tersebut.

Kalau Kami Korupsi Penjarakan Kami

Dalam kesempatan tersebut, Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widowo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat.

Di hadapan Jokowi, para gubernur mengeluhkan pemeriksaan kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi.

"Ada hal yang selama ini cukup mengganjal dalam setiap pertemuan adalah, kita sama-sama sepakat dalam pemberantasan korupsi, kami harap tidak ada lagi ruang dan celah korupsi di dalam lingkungan pemerintahan. Tapi kami berharap seluruh prosedur dan aturan yang selama ini menjadi bagian dari lingkup yang berkaitan dengan penanganan pemerintahan ditegakkan sesuai dengan aturannya," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Hadir dalam pertemuan ini para gubernur dari 34 provinsi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada Jokowi, Yasin Limpo menyampaikan bahwa para gubernur berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Yasin, proses hukum yang terjadi selama ini seolah menerobos prosedur pemeriksaan kepala daerah.

"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, dirjen, inspektorat, ini diatur dalam undang-undang, Bapak Presiden," ujar Yasin.

Menurut dia, para kepala daerah merasa seolah-olah digilir untuk mencicipi proses hukum terkait kasus korupsi. Dengan demikian, kata Yasin, para gubernur merasa kehilangan akselerasi untuk membangun terobosan-terobosan.

"Kalau kami korupsi, penjarakan kami, tetapi kalau tidak, kami butuh kekuatan untuk melindungi kami," sambung Yasin.

Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menyesalkan ekspose media terhadap para kepala daerah yang namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa, Yasin menilai sebaiknya pemanggilan oleh penegak hukum dilakukan melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Pemanggilan aparat eksternal harus melalui APIP, aparat pengawasan internal. Kalau belum ada, kecuali tanggapan, ini membuat deligitimasi pemerintah, saling menjatuhkan," ucap dia.

Yasin meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengatur lebih lanjut masalah tersebut. Menurut dia, masalah seperti ini membuat para kepala daerah sulit mengambil sikap.

"Kami minta kepada menteri dalam negeri untuk pengaturan-pengaturan ini dilakukan. Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, kalau itu kami lakukan. Tapi kalau tidak, diskresi kepala daerah adalah bagian kewenangan, sulit kami mengambil sikap, itu yang terjadi selama ini," sambung dia.

Di samping itu, Yasin berharap komunikasi antara menteri dan gubernur terus dilakukan. Ia meminta menteri berkoordinasi dengan gubernur terlebih dahulu sebelum turun ke kabupaten.

"Kami terimakasih semua menteri turun ke bawah, tapi kami berharap sebelum ke kabupaten, kami disampaikan agar kami bisa mengatur lebih baik. Kami takut ketinggalan kereta," tutur dia.

Sebelumnya, Yasin pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi meringankan atas permintaan pihak tersangka kasus dugaan suap Buol, Bupati Buol, Amran Batalipu.

Namun, Yasin menolak panggilan tersebut. Sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka, ia berhak untuk menolak atau memenuhi panggilan KPK.(Setkab/Tn/Gs).

 

 

 

 

Oleh humas on November 23, 2014

Jakarta, 23 Nopember  - Kementerian Kesehatan  Republik Indonesia melalui Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Simposium Penelitian Pembangunan Kesehatan se-Asia Pasifik ke-2 yang diselenggarakan di Hotel Sahid, Jakarta, 18-20 November 2014.

Oleh humas on November 23, 2014

Jakarta, 23 Nopember  - Perhatian pemerintah kepada guru-guru di daerah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada guru-guru tersebut.

"Ke depan kita akan berikan perhatian jauh lebih besar perhatian itu dalam beberapa bentuk," ujar Anies di Kantor Radio Republik Indonesia, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Oleh humas on November 21, 2014

Jakarta, 21 Nopember  – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendesak BPJS Kesehatan untuk menghapus ketentuan waktu tunggu selama tujuh hari bagi peserta baru program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghapusan ini harus berlaku menyeluruh tanpa syarat khusus dan embel-embel lainnya.
“Ini terkait hak konstitusi seorang warga negara. Tidak boleh ada waktu tunggu karena filosofinya menghambat masyarakat mendapatkan haknya memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Sekjen Kemenkes, Untung Suseno kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Perlu diketahui, BPJS Kesehatan telah melakukan perbaikan peraturan No.4 Tahun 2014 terkait ketentuan waktu tunggu selama tujuh hari bagi peserta baru program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perbaikan itu tertuang dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No.121/2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan.
Dimana, ketentuan ini tidak berlaku bagi peserta BPJS jalur mandiri atau pendaftar perorangan dengan kategori kelas III perawatan. Sedangkan, bagi pendaftar kelas I dan II ketentuan waktu tunggu tetap berlaku.
“Perbaikan ini tetap tidak bisa dibenarkan. Dirut BPJS (Fahmi Idris) sudah berjanji di depan menteri kesehatan untuk menghilangkan waktu tunggu itu, ini sudah janji dirut,” ungkap Untung.
Ia sendiri mengaku belum mendapatkan informasi dan salinan dari Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No.121/2014. “Saya belum lihat, tapi mereka (dirut BPJS) sudah berjanji akan ada diskresi. Nanti saya telepon untuk meminta penjelasan,” tuturnya.
Ditemui Harian Terbit dalam sebuah acara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengaku akan menindaklanjuti peraturan ini kepada menteri terkait dan menjadikan masalah ini dalam agenda evaluasi.
“Ini sudah kita pikirkan dan akan kita kordinasikan ke kementerian terkait. Pemerintahan lama dan baru masih butuh waktu untuk mentransfer seluruh permasalahan yang harus ditangani agar semuanya bisa berjalan dengan baik," tuntasnya.
Diberitakan sebelumnya, ketentuan waktu tunggu untuk mendapat pelayanan kesehatan telah mengakibatkan banyak bayi baru lahir tak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Seperti yang dialami oleh Lutfi, warga Percetakan Negara, Jakarta Pusat.
Ia mengaku harus meminjam uang dari saudara dan kerabat untuk membiayai perawatan bayinya yang lahir prematur di Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo (RSCM). Sebagai seorang buruh, Lutfi hanya memiliki penghasilan pas-pasan dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saya kaget ketika petugas rumah sakit bilang sekarang perawatan bayi baru lahir tidak ditanggung, kalau mau (ditanggung) baru bisa setelah tujuh hari resmi terdaftar BPJS Kesehatan,” tutur Lutfi.
Padahal, Lutfi mengaku selalu rutin membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan sebesar Rp42.500. “Apa ini karena presidennya sekarang Pak Jokowi, makanya buat bayi saya (bayi baru lahir) tidak ditanggung. Jika harus bayar iuran buat bayi saya, pasti saya bayar, tapi jangan seperti ini peraturannya,” tandasnya.(Ht/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 21, 2014

Jakarta, 21 Nopember  - Pada hari peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.
Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, seperti dilansir laman Antaranews, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup.
"Ini berarti ada 5 juta anak Indonesia yang beresiko meninggal, jika angka kematian balita tetap pada tingkat di tahun 1990," kata Olsson di Goethe Institute, Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, kehadiran tenaga kesehatan terlatih saat melahirkan juga telah meningkat secara berarti, dari 32 persen pada tahun 1991 (Survey Demografi Rumah Tangga) menjadi 83 persen dalam periode 2009-2013, sehingga mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena komplikasi persalinan.
Hal ini menyebabkan penurunan kematian ibu secara signifikan dari estimasi 600 per 100.000 kelahiran menjadi antara 220 per 100.000 kelahiran pada tahun 2010 menurut model estimasi global (WHO, UNICEF, UNFPA, Bank Dunia. Tren kematian ibu: 1990-2010) dan 359 per 100.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2012.
Meskipun begitu, secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir. Di luar kemajuan yang telah dicapai, menurut beberapa perkiraan berbeda, antara 136.000 dan 190.000 anak meninggak di Indonesia setiap tahun sebelum ulang tahun ke-lima mereka.
Kebanyakan kasus meninggal disebabkan oleh penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dan ditangani dengan mudah, seperti komplikasi pasca kelahiran, diare, atau pneumonia atau radang paru-paru. Ditambah lagi, setiap tahun lebih dari 10.000 perempuan meninggal saat melahirkan, suatu angka yang terlalu tinggi.
Peringatan 25 tahun KHA Pada kesempatan tersebut, UNICEF dan Pemerintah Indonesia bergabung untuk memperingati 25 tahun ditandatanganinya KHA, sebuah perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi KHA.
"Selama dua setengah dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar sekali dalam bidang kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan, dan perlindungan anak dari bahaya dan kekerasan," jelas Olsson.
Turut hadir Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen dalam pembangunan dan perlindungan anak dengan memegang empat prinsip yakni non diskriminasi terhadap anak, memeprtimbangkan perkembangan terbaik anak, hidup tumbuh berkembang, dan menghargai pandangan anak.
"Kita harus menjaga generasi kita untuk masa deoan. Anak-anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh maksimal, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu perlindungan tanpa perlakuan diskriminatif," tutur Yohana.

Setiap tiga menit  satu balita meninggal di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF menyebutkan bahwa setiap tiga menit, satu balita meninggal di Indonesia atau sekitar 150.000 anak setiap tahun.
Meskipun, UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.
Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan, apalagi secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir.
"Kita perlu mencari cara yang inovatif untuk menangani tantangan-tantangan yang mendasar ini," kata Olsson saat acara peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (20/11/2014) di Goethe Institute, Jakarta.
Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga mengungkapkan bahwa masih banyak lingkungan keluarga yang belum aman dan nyaman bagi anak.
"Semoga Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera bisa memenuhi kebutuhan anak," ujarnya yang juga mengatakan terdapat program lain seperti Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah anak untuk meningkatkan angka kesehatan pada anak.
Angka kematian anak cukup tinggi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, antara lain jumlah orang yang buang air besar (BAB) sembarangan di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia (63 juta orang) dan sepertiga anak Indonesia tidak punya akses kepada air bersih.
Tidak adanya sanitasi dan keebrsihan, serta air yang tercemar menyebabkan diare dan penyakit mematikan lainnya. Sementara itu, sepertiga dari jumlah kematian anak di bawah satu tahun disebabkan oleh diare. Diare yang berulang juga menyebabkan gizi buruk.
Faktor lain, jumlah anak yang tidak diimunisasi lengkap di Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Indonesia masih mengalami wabah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, seperti campak dan diphtheria, yang beresiko terhadap hidup dan kesehatan anak. Wabah ini mudah dicegah dengan mudah jika anak-anak divaksinasi pada usia yang tepat.
Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam hal jumlah anak yang menderita gizi buruk atau pendek menurut usia, yang dialami oleh sekitar 36 persen anak balita.
Gizi buruk masih menjadi penyebab utama kematian anak. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan melanjukan ASI hingga usia dua tahun sangat penting. Anak yang pendek menurut usia (stunting) tumbuh dan belajar lebih lambat dari anak yang mendapatkan gizi baik.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humas on November 20, 2014

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K), membuka secara resmi Pameran Pembangunan Kesehatan di Silang Monas Jakarta, Jumat pagi (14/11/2014), pekan lalu.
Pameran pembangunan kesehatan yang terbuka bagi masyarakat dan digelar selama tiga hari 14-16 November itu, merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke- 50.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember - Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif tertanggal 3 November 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Dari total penduduk Kota Samarinda yang hampir mencapai 1 juta jiwa, sebanyak 36.600 jiwa diantaranya tergolong warga yang hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.

Penghasilan 36.600 warga ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan (kemiskinan absolut).

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember - Rokok dan tembakau merupakan salah satu faktor utama terjadi berbagai penyakit tidak menular.
"Penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinskes) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, drg Diah R Praswasti kepada wartawan, Kamis (13/11/2014) di Banjarmasin.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember   - Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah diluncurkan Presiden Jokowi belum diberlakukan di DIY.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY Baskara Aji akan tetap menjalankan program-program lama yang sudah berjalan, misal Kartu Cerdas.

"APBD DIY sudah mengalokasikan Kartu Cerdas ini sekitar Rp 9 miliar pertahun," kata Baskara Aji seperti dilansir laman Tribunnews.com., dijumpai di DPRD DIY, Rabu (12/11/2014).

Program yang dilaunching April 2014 ini menyasar 3.500 siswa se-DIY.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek berujar, agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin mantap.

Hal itu disampaikannya di sela-sela saat memberikan sambutan pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), di lapangan silang Monas, Jakarta, Rabu (12/11/2014) pagi.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Pendidikan adalah tentang manusia dan interaksi antarmanusia.
Karena itu, konsentrasi ke depan harus pada pendidiknya.Pendidiknya siapa? Guru dan orang tua.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan seperti dilansir laman Antaranews.com., menyampaikan,kedua komponen penting itu yang sekarang terlupakan.
Dia mengatakan,kurikulum dan buku adalah untuk menstrukturkan interaksinya agar interaksi itu dapat dilakukan di semua tempat dengan baik.

Oleh humas on November 13, 2014

Jakarta, 13 Nopember  - Perjalanan membangun kesehatan  bermula sejak puluhan tahun lalu, ketika malaria masih menjangkiti banyak penduduk Indonesia dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.
Pada 12 November 1964, upaya pemberantasan malaria dinyatakan telah berhasil dan hari itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN).
Selanjutnya HKN seperti dilansir laman Antaranews.com., diperingati setiap tahun untuk mendorong peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat.

Oleh humas on November 12, 2014

Jakarta, 12 Nopember  - Indonesia akan mengajukan usulan pembahasan mengenai upaya menangani virus ebola sebagai sebuah ancaman di kawasan Asia Timur dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar.
"Dalam kesempatan ini Indonesia meminta semua negara di kawasan Asia Tenggara ini untuk bisa bersatu padu menangani penyakit ebola," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI I Gusti Agung Wesaka Puja di Nay Pyi Taw, Myanmar, Selasa (11/11/2014).

Pages

Subscribe to RSS - Kependudukan dan KB