Oleh humasnew on September 20, 2018

Jakarta (19/09) – Kesejahteraan keluarga menjadi kata kunci dalam perlindungan anak. Demikian dikatakan Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Akbar Dharma Putra saat membuka Forum Diskusi Nasional (FDN) Perlindungan Anak Tahun 2018 di salah satu hotel  kawasan Jakarta Pusat.

Ghafur mengatakan, pengentasan kemiskinan yang bermuara pada kesejahteraan adalah jawaban besar dalam perlindungan anak. Pemerintah menurutnya sudah pada jalur yang benar dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga BPNT bagi keluarga miskin Indonesia. Dengan begitu menurutnya, keluarga akan lebih berdaya, sehingga upaya perlindungan anak juga akan mudah terwujud. Hal tersebut nyatanya juga selaras dengan Sustainable Development Goal’s (SDG’s) atau program pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan warga dunia.

“Pemerintah daerah harus menjadi leader di daerahnya masing-masing dalam perlindungan anak. Jalinlah kemitraaan dengan stakeholder terkait,” pintanya.

Diharapkannya FDN kali ini mampu memberikan rekomendasi dalam hal perlindungan anak di Indonesia. Dicontohkannya, pendidikan budi pekerti harus lebih ditanamkan dalam lingkungan, lembaga pendidikan dan keluarga. Anak-anak juga harus dilindungi dari akibat bebasnya arus informasi. Pun halnya dengan penghapusan para pekerja anak.

Sebelumnya, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kemenko PMK, Marwan Syaukani juga mengatakan, hasil yang diharapkan dari FDN Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah terwujudnya kebijakan sistem perlindungan anak di Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. FDN Perlindungan Anak ini juga sebagai evaluasi secara holistic terhadap pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak (SDA)dengan menggunakan pendekatan pemenuhan hak anak, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternative, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan perlindungan khusus. Termasuk melihat kembali definisi SPA.  Forum ini sekaligus untuk masukan RPJMN cabinet yang akan datang dan juga Renstra KPPPA.

FDN digelar mulai Rabu hingga Kamis, 19 – 20 September 2018 di Jakarta. FDN tahun ini dihadiri oleh seluruh Dinas PP-PA dari 34 provinsi; KPP-PA, Kemensos, POLRI, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenag, Kemenpora, Kemenpar dan LSM pemerhati anak. Dalam FDN dihadirkan Pembicara dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. *PS*

Categories: