Oleh humas on July 31, 2018

Surabaya (31/07) -- Laporan Global Gender Gap 2017 di World Economic Forum menyatakan bahwa kesetaraan gender masih harus diraih 200 tahun lagi. Demikian disampaikan Plt. Asisten Deputi (Asdep) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Penyusunan RPJMD Jawa Timur 2019-2024 yang diselenggarakan di Hotel Santika Jemursari, Surabaya, Jatim (31/07).

“Bahkan banyaknya kemajuan pada pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik bagi kaum perempuan di seluruh dunia serta timbulnya kesadaran akan nasib perempuan tetapi kesenjangan gender masih terjadi,”tambah Wagiran.

Oleh karena itu, lanjut Wagiran, kita perlu terus memperjuangkannya. Perlu berbuat lebih banyak untuk memberdayakan kaum perempuan yang tertinggal. Merujuk Data UN Women, bahwa perempuan lebih mungkin hidup dalam kemiskinan daripada pria. “Kesenjangan gender dalam kemiskinan mereka (antara perempuan-pria) yang pendapatnya kurang dari US$ 1,90 per hari mencapai 22 persen selama masa produktif,”jelasnya.

Wagiran juga menyampaikan, bahwa lebih dari 50 persen perempuan dan anak perempuan perkotaan di negara-negara berkembang hidup dalam kondisi tidak memiliki akses air bersih, fasilitas sanitasi, serta perumahan dan lingkungan yang memadai. “Perempuan perdesaan kondisinya lebih buruk daripada perempuan perkotaan,”imbuhnya.

Lain halnya kondisi Indonesia, menurut Wagiran, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan bahwa pengarusutamaan gender menjadi strategi kunci dalam pembangunan diberbagai bidang. Indonesia memiliki UU Nomor 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ada juga Inpres No.9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. “Peraturan dalam UU tersebut seharusnya dapat membuat semua pihak ikut aktif dalam mengoptimalkan amanat tersebut,” ujarnya.

Namun demikian, menurut Wagiran,  meskipun konsep pemikiran PUG telah hadir sebagai strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, masih ada tantangan dalam mengaplikasikan PUG yaitu bagaimana merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kemajuan Perempuan. Hal itu dapat dilihat pada indikator yang mengevaluasi pembangunan manusia di Indonesia, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

“Tahun 2016 IPG Indonesia sebesar 90,82%, turun 0,21%  dibandingkan tahun 2015 dengan capaian 91,03%. Adapun capaian IDG sebesar 71,39% pada 2016 meningkatkan 0,56% dibandingkan capaian tahun 2015. Peningkatan persentase disebabkan naiknya persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan naiknya pendapat perempuan,” jelas Wagiran.

Menurut Wagiran, pencapaian tersebut kurang maksimal terutama capaian IDG. Harus ada upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, PUG perlu terus diperluas dengan sinergi antar sektor serta komitmen K/L , Pemda Prop./Kab/Kota, OPD dan dunia usaha.  Selain itu, lanjutnya, sosialisasi tentang pentingnya pendekatan pembangunan yang responsif gender perlu ditingkatkan.

Wagiran juga mengatakan, bahwa pemerintah pusat maupun Pemda perlu merumuskan model pembangunan dari sisi perempuan maupun laki-laki secara seimbang tanpa diskriminatif dengan menyediakan wadah diskusi dan sosialisasi yang menjangkau semua elemen masyarakat. “Peran aktif segala elemen masyarakat menjadikan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi pihak-pihak dalam rangka menciptakan kesetaraan dalam pembangunan,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Akan dan Kependudukan (DP3K) Provinsi Jawa Timur, Siti Nurrahmi dalam sambutan pembukaannya mengatakan keberhasilan pembangunan PUG ditentukan oleh komitmen para pemangku kepentingan dengan mengimplementasikan Permendagri No.67/2011 yaitu dengan mengintegrasikan isu gender dalam sistem dokumen pembangunan daerah yang dinilai dari perencanaan, pelaksaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Percepatan pelaksanaan PUG di Jawa Timur diwujudkan dengan membangun komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan di setiap urusan dan masing-masing bidang yang menjadi tanggung jawabnya,”terang Nurrahmi.

Rakor Penguatan PUG di Provinsi Jatim ini di hadiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Jatim, Kalangan LSM, dan Perguruan Tinggi dengan menghadirkan narasumber dari Direkur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, Dinas P3AK, dan Inspektorat Prov. Jatim. (DAM)