Oleh humas on October 08, 2019

Foto : 

  • Puput Mutiara

Jakarta (8/10) -- Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas.

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mustikorini Indrijatiningrum mengatakan bahwa bonus demografi itu akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

"Pembangunan Indonesia kita ke depan akan ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.  Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia harus dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif," ujarnya saat memimpin Focus Group Discussion Pembangunan Manusia Inklusif di Hotel Le Grandeur, Jakarta, Selasa (8/10).

Pembangunan manusia inklusi artinya  tidak ada satupun kelompok yang ditinggalkan dalam pembangunan. Seluruh elemen masyarakat harus terlibat termasuk dalam menerima pelayanan dasar dan partisipasi dalam pembangunan, sehingga tidak ada yang termarjinalkan.

"Pada hakekatnya, pembangunan yang inklusif membutuhkan beberapa prasyarat yang relevan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Fokusnya, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan dapat berkompetisi di tingkat global," ucap Indri.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat menyambut HUT ke-74 RI, Indonesia butuh SDM unggul yang bertoleran yang berakhlak mulia. SDM ungggul yang juga terus belajar, bekerja keras, dan berdedikasi.

"Menciptakan Indonesia unggul tidak hanya fokus pendidikan saja, tetapi suatu rangkaian proses yang holistik dan terintegrasi. Tentunya juga melibatkan banyak sektor serta kolaborasi lintas kementerian/lembaga," pungkas Indri.

Melalui FGD yang digelar tersebut  menghasilkan inventarisasi inisiatif dan praktik baik yang telah dilakukan di kementerian/lembaga maupun mitra pembangunan serta diharapkan terjalin kolaborasi multipihak dalam pembangunan inklusif di tingkat nasional, daerah hingga desa dan komunitas masyarakat. 

FGD dihadiri oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus dan Asisten Deputi PAUD, Dikdas dan Dikmas Kemenko PMK, perwakilan dari Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkumham, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemenaker, KPPPA, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, mitra pembangunan serta sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Reporter: 

  • Puput Mutiara

Editor: 

  • Deputi 7