Oleh humasnew on April 17, 2018

Jakarta (17/04) – Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif hingga saat ini, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota masih lebih rendah dari target 30%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai kuota target tersebut, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2019, Kemenko PMK mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang kementerian dan lembaga serta instansi terkait untuk berbicara mengenai hal ini.  

Dari data perolehan kursi legislatif hasil pemilu 2014, di DPR RI, jumlah kursi perempuan dari total kursikeseluruhan legislatif 560 orang, hanya diisi oleh 97 orang atau hanya 17% dari target 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Begitu juga dengan di DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, jumlah keterwakilan perempuan sangatlah kecil jumlahnya.  Perempuan juga dianggap memiliki kelemahan dalam pemilu legislatif, yaitu mereka kerap dicurangi dan menjadi korban, namun mereka tidak mau/ enggan melaporkan.

Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko, rapat koordinasi ini membahas identifikasi permasalahan, alternatif pemecahan masalah, dan perumusan strategi pemenangan calon wakil perempuan dari semua partai politik peserta pemilu 2019. Masing-masing perwakilan kementerian/lembaga dan instansi terkait menyampaikan masukan terkait hal tersebut.

Kausus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), organisasi perempuan pegiat politik dengan anggota pengurus berasal dari seluruh partai politik peserta pemilu, menyampaikan, setelah pertemuan bulan Februari 2018 dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah melakukan beberapa aktivitas yang mendorong 30% keterwakilan perempuan dan melakukan kajian terkait keterwakilan perempuan di partai-partai politik. KPPI juga sudah melakukan pelatihan di daerah, bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri. Ke depan, KPPI juga akan membuat daftar calon legislatif perempuan berpotensi di Indonesia.

Perwakilan kementerian/instansi lain juga turut menyampaikan program apa saja yang sudah mereka lakukan untuk meningkatkan serta mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Wagiran, menyampaikan, ke depan, mulai dari sekarang, setiap kementerian/lembaga diminta mengumpulkan program dan kegiatan tahun 2018 masing-masing ke Kemenko PMK. Kemenko PMK kemudian akan memadukannya dan mengadakan rapat lanjutan terkait hal tersebut.

Hadir dalam rapat ini perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPU, KPPI, Bawaslu dan Perludem. (olv)