Oleh humasnew on March 22, 2018

Jakarta (22/03)--- Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Sementara isu strategis RPJMN 2015-2019 butir ke-98 menyatakan bahwa Pemerintah bertekad meningkatkan ketersediaan akses lingkungan dan system social yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan.

Untuk meningkatkan pemahaman, menumbuhkan komitmen  dan aksi nyata seluruh komponen stakeholders dan masyarakat bagi upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; serta untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan K/L dan stakeholders lainnya dalam pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, menggelar rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) terkait penyediaan literasi khusus bagi Penyandang Disabilitas pada Kamis siang. Rapat KSP ini dibuka oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK, Ade Rustama dan dihadiri oleh K/L terkait serta para pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas. Rapat selanjutnya menyimak paparan dari Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM, Kemkominfo, Hedi M Idris.

Dalam paparannya, Hedi mengungkapkan bahwa sesuai perkembangan jaman, kecanggihan teknologi telah memunculkan model literasi baru sebagai dampak dari lahirnya internet. Maka, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bila setiap orang kini dapat mengakses internet dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan hanya dengan sekali klik atau sentuh. Model literasi digital yang dipaparkan oleh Hedi menurutnya diharapkan dapat membentuk pola pikir yang cerdas, kreatif, dan produktif dari warganet saat memanfaatkan atau mengakses berbagai konten digital. Berdasarkan catatannya, Hedi mengungkapkan pula bahwa sekitar 97 persen atau 127 juta penduduk Indonesia kini giat mengakses media sosial, baru kemudian mengakses informasi atau berita, komersial, hiburan, pendidikan, dan layanan publik.

Pada dasarnya, lanjut Hedi, literasi digital memiliki kerangka yang terdiri atas tiga aspek yaitu proteksi, hak, dan pemberdayaan. Proteksi meliputi perlindungan pribadi, keamanan daring, dan provasi individu. Adapun hak-hak warganet sebagai pengakses layanan digital antara lain kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, aktivitas berinteraksi, dan punya etika dalam berinternet. Literasi digital juga mengharapkan adanya berbagai hasil yang positif dari warganet dan dapat berwujud aneka reportase bermanfaat seperi jurnalisme warganet atau bahkan untuk kepentingan wirausaha. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)