Oleh humas2 on November 25, 2016

Jakarta (25/11) - Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, bersama Dirjen Binapenta dan Dirjen Binawas Kemenaker, Setama BNP2TKI, Perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenlu, dan KPPPA melanjutkan membahas RUU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Hasil pembahasan ini merupakan bahan yang dihasilkan oleh Pemerintah untuk pembahasan dengan DPR yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 - 29 Nopember 2016. Pembahasan hari ini merupakan kelanjutan yang dilakukan pada tanggal 23 Nopember 2016. Topik yang dibahas mulai dari pembiayaan, penempatan, pembinaan, dan pengawasan.

Untuk meringankan beban calon pekerja migran, pekerja tidak dibebani biaya terkait dengan penempatan, namun pekerja harus meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya dan melengkapi dokumen. Sementara pelaksana penempatan bertanggung jawab dalam penempatan. Pemerintah berperan dalam regulasi dan pembinaan serta pengawasannya. Untuk memfinalisasi RUU PPMI, akan dilanjutkan pembahasan pada tanggal 26 Nopember 2016. (Sumber: Kedep VI Kemenko PMK)