Oleh humasnew on May 24, 2018

Pemerintah terus berupaya memastikan pelayanan ibadah haji tahun 2018 semakin baik. Percepatan pelayanan imigrasi bagi calon jamaah haji menjadi bahasan utama saat rakor teknis tingkat eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (17/05) lalu.

“Salah satu hal yang menjadi concern Ibu Menko PMK adalah layanan keimigrasian. Sudah bertahun-tahun terjadi antrian panjang imigrasi jamaah haji Indonesia ketika tiba di bandara Arab Saudi. Menindaklanjuti hal itu, telah dilakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas keimigrasian pemerintah Arab Saudi”, urai Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Prof. Agus Sartono, MBA saat membuka rapat.

Dijelaskannya,  selama ini proses pengambilan sidik jari dan verifikasi data biometrik jamaah haji Indonesia dilakukan di bandara Arab Saudi,  baik di Madinah maupun Jeddah. Hal ini tentu berdampak pada lamanya antrian keimigrasian saat kedatangan jamaah haji Indonesia mencapai 4 – 5 jam lebih.

"Harus diupayakan permintaan pelayanan imigrasi khusus ke pemerintah Arab Saudi sehingga jamaah haji Indonesia tak kelelahan sebelum menunaikan ibadahnya. Penerbangan dari tanah air ke Arab Saudi sudah jauh dan melelahkan menempuh penerbangan 9 – 10 jam.  Jika saat pengurusan imigrasi masih antri panjang,  akan tambah melelahkan", demikian arahan Menko PMK seperti dikutip Agus Sartono.
 
Lebih lanjut,  Agus menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia membuat terobosan dalam pelayanan imigrasi yang akan diuji coba pada musim haji 2018 ini. Pemerintah Indonesia telah meminta pemerintah Arab Saudi untuk mencoba pendataan sidik jari dan verifikasi data biometrik di Indonesia yang akan dilakukan di 13 embarkasi Indonesia. Pelaksanaan layanan ini setidaknya akan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga seperti : Ditjen Imigrasi Kemenkumham,  Kemenlu,  Kemenag dan pemerintah Arab Saudi sendiri. 

“Arahan Ibu Menko PMK, kita (pemerintah-red) harus berkomitmen memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Pemerintah harus selalu hadir melindungi dan menciptakan kenyamanan kepada masyarakat untuk beribadah”, jelas Agus Sartono.

Turut hadir dalam rakor teknis antara lain Direktur Timur Tengah pada Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri,  Kepala Biro Kerja Sama Kementerian dan Lembaga, Staf Operasi (Biro Kerma KL Sops) Mabes Polri, pejabat perwakilan sejumlah K/L terkait ( Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan, Ditjen Penjegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan), serta pejabat yang mewakili sejumlah pemangku kepentingan lainnya yaitu VP SBU Umrah dan Haji PT Garuda Indonesia (persero) dan  Safety Manager Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI).

Categories: