Oleh humas on July 18, 2018

Jakarta (18/07) -- Asisten Deputi (Asdep) Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja Kemenko PMK, Wijaya Kusumawardhana memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Kursus Dalam Rangka Mendukung Pendidikan Vokasi. Rakor dilaksanakan di ruang rapat lt.3 dan di hadiri dari perwakilan Kemendikbud, Kemenseskab, Bappenas serta lembaga dan intitusi terkait.

Wijaya dalam arahanya menyampaikan bahwa kedepan isu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) atau isu pembangunan kemampuan manusia Indonesia masih menjadi prioritas. Sebab, Indonesia akan mengalami apa yang disebut human deviden atau bonus demografi. Bonus tersebut harus diraih dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Salah satu strategi pemeritah dalam meraih bonus demografi adalah dengan menyiapkan manusia Indonesia dengan pendidikan dan keterampilan dalam menunjang kehidupannya, seperti pendidikan vokasi baik melalui jalur formal maupun informal,"terang Wijaya.

Wijaya juga menambahkan bahwa tantangan kedepan pembangunan manusia Indonesia adalah masih tingginya jumlah pengangguran yang terselubung sekitar 7, 244 juta jiwa, rendahnya jumlah wirausahawan baru (rasio 1,6 % atau 3, 9 juta dari 240 juta), adanya ketidaksesuaian antara kompentensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, perlunya kesiapan tenaga terampil dalam menghadapai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), serta masih adanya tenaga kerja Indonesia di luar negri yang masih kurang kompeten.

Menurut Wijaya, sejak tahun 2016 telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) mengenai revitalisasi SMK.Namun demikian, meskipun pendidikan vokasi sudah mendapat perhatian pemerintah baik dalam RPJMN maupun dari Presiden langsung akan tetapi semuanya melalui jalur pendidikan formal sedangkan untuk vokasi dari jalur informal masih belum tersentuh dengan maksimal.

"Tantangan kita kedepan adalah bagaimana menyiapkan pendidikan vokasi dari jalur informal seperti lembaga-lembaga kursus dan pelatihan agar terprogram, terukur, dan terakreditasi dengan baik sehingga dapat mendukung pendudukan vokasi,"tambah Wijaya.

Wijaya mengatakan, permasalah yang paling mendasar yang dihadapi lembaga kursus dan pelatihan adalah belum adanya Peta Jalan Pendidikan Vokasi di Kemendikbud yang meliputi program Kursus dan Pelatihan, rendahnya jumlah lembaga dan program Kursus yang terakreditasi A dan B, rendahnya anggaran Pemerintah terhadap pelaksanaan program Kursus dan Pelatihan, belum adanya perhatian terhadap instruktur Kursus dan Pelatihan, serta image terhadap LKP masih berorientasi pada “Lembaga Profit'.

"Poin yang paling utama dalam revitalisasi lembaga kursus dan pelatihan adalah persoalan masih rendahnya akreditas lembaga, kurangnya peningkatan kualitas, serta kapasitas instruktur dan pengelola lembaga yang masih rendah,"kata Wijaya. 

Categories: