Oleh humas on March 23, 2016

Jakarta, (23/03) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri terkait dengan tindak lanjut pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jamina Kesehatan, di ruaang rapat Menko PMK, Jakarta (23/03). Hadir dalam Rakor tersebut Menteri Kesehatan,  Nila F. Moeloek, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosianl (BPJS) Kesehatan dan para pejabat terkait.

Menurut Menko PMK, Perpres 19/2016 diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembahasannya telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (termasuk perwakilan pekerja dan pengusaha yang berada didalam Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN).

Pemerintah, lanjut Menko PMK, memperhatikan aspirasi rakyat yang disampaikan juga melalui komisi XI DPR RI, yaitu bahwa untuk menunda penyesuaian iuran untuk peserta mandiri (Peserta Pekerja Bukan Penerima Upaha dan Peserta Bukan Pekerja) sampai dilakukan audit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2015.

"Iuran bagi rakyat yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah, dan saat ini jumlah Penerima Bantuan Iura (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah mencapai 92 juta penduduk," tambah Menko PMK.

Terkait dengan Perpres 19/2016, Menko PMK mengatakan, bahwa Perpres tersebut tidak menaikan tarif iuran bagi peserta pekerja swasta/buruh/PNS/TNI/POLRI atau Peserta Pekerja Penerima Upah. Perpres juga tidak mengurangi manfaat jaminan kesehatan bagi peserta, bahkan menberikan ruang untuk meningkatkan manfaat jaminan kesehatan bagi peserta, seperti Pemeriksaan UGD, Akupuntur medis dan pelayanan KB.

"Pemerintah akan terus memfokuskan upaya untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan," tegas Meko PMK.

Rakor kali ini juga akan membahas tiga hal utama, yaitu; Pertama, Pemerintah tetap menjalankan Pelayanan BPJS Kesehatan tanpa mengurangi manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, Pemerintah akan mempercepat peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan Puskesma. Ketiga, BPJS Kesehatan akan meningkatkan kepesrtaan mandiri hingga lebih membangun gotong royong dalam program JKN. (DN/humas)