Oleh humas on January 27, 2018

Medan (27/01)--- Usai mengunjungi YP Sultan Iskandar Muda untuk menyerahkan Kartu Indonesia Pintar berbentuk ATM, Menko PMK, Puan Maharani, melanjutkan agenda kunkernya di hari kedua ini dengan membuka sekaligus menyampaikan arahan dalam Temu Ilmiah dan Kongres Nasional III Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) di Ballroom Hotel Aryaduta, Kota Medan, Sabtu siang.

Dalam arahannya, Menko PMK mencatat bahwa keterjangkauan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah ada saat ini akan terus diupayakan Pemerintah untuk dapat mencapai seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, juga akan terus diupayakan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh tanah air bahkan hingga ke wilayah pelosok dan terpencil di tanah air. Yang terpenting, katanya lagi, dalam melayani pasien-pasiennya para dokter diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih humanis, komunikatif, dan akrab.

Jangkauan Pelayanan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah mencapai 73%. Pemerintah melalui APBN telah membantu iuran BPJS Kesehatan untuk 92,4 Juta Penduduk (atau sedikitnya 35% Penduduk Indonesia). Dalam mewujudkan Pelayanan Kesehatan Universal, menurutnya, diperlukan pemantapan mulai dari Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, ketersediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan, dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Untuk memperkuat pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Pemerintah melalui Koordinasi Kemenko PMK, sedang menyiapkan Revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Revisi ini akan menjangkau substansi-substansi yang berkaitan dengan bauran kebijakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskal BPJS Kesehatan antara lain Penyempurnaan sistem rujuk balik, Peran Pemda, Strategic Purchasing, Mitigasi Fraud, dan Efisiensi Operasional.

Percepatan Pelayanan Kesehatan Universal itu, lanjutnya, juga perlu disertai dengan percepatan dalam pembangunan sarana-prasarana pelayanan kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan. “Kesenjangan pelayanan kesehatan tidak hanya masalah fasilitas pelayanan kesehatan saja. Akan tetapi juga menyangkut Tenaga Kesehatan. Disparitas masih terjadi antara propinsi satu dengan lainnya maupun antara kabupaten satu dengan lainnya. Masalah-masalah seperti ini yang kemudian sedang kami benahi. Namun, memang tetap kami membutuhkan peran serta dokter selain dari adanya Program dan Kegiatan Nusantara Sehat Berbasis Tim, Penugasan Khusus Dokter secara individu, mauoun program internship,” ungkap Menko PMK. “Pemerintah terus berupaya untuk menemukan formula yang dapat memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, khususnya dokter, untuk dapat berpartisipasi melayani masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (perbatasan).”

Menko PMK lebih lanjut mengatakan, Dokter dan perawat yang merupakan tenaga utama di rumah sakit, selain dituntut memiliki kemampuan secara teknis medis dan teknis keperawatan, juga perlu memperhatikan aspek kenyamanan pelayanan pasien yang dirawatnya, hal ini juga tentu dapat berpengaruh terhadap proses penyembuhan pasien. Pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas, maupun Klinik, saat ini dituntut dapat memberikan kepuasaan pelayanan kepada pasien. “Keramahan, Kebersihan, Responsif, Tertib, melayani, dlsb adalah situasi yang selalu diharapkan dapat ditemui di seluruh Rumah Sakit, Puskesmas, ataupun Klinik. Menjadi tugas kita bersama untuk dapat bergotong royong dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sesuai dengan bidangnya masing-masing,” paparnya. 

Terakhir, Menko PMK mengharapkan para dokter umum dapat menjadi teladan masyarakat dalam menjalankan gaya hidup sehat. Temu ilmiah dan Kongres Nasional III PDUI ini pun diharapkannya dapat memberikan banyak masukan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. (IN)

Categories: