Oleh humasnew on March 23, 2018

Jakarta (23/03)--- Menko PMK, Puan Maharani, siang tadi memimpin Rapat Tingkat Menteri untuk membahas dan menyimak langsung perkembangan terkini pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) setelah mulai dilaksanakan pada Tahap I di Januari 2018 lalu. Memasuki Tahap II pelaksaanaan, PKTD diketahui masih terkendala sejumlah masalah antara lain keterlambatan penetapan Perda dan Perkada; Pemerintah Desa yang belum menetapkan APBDes sebagai syarat penyaluran Tahap I dari RKUD ke RKD; beberapa pemerintah desa kesulitan untuk memenuhi dana HOK (Hak Orang Kerja) sebesar 30 persen dengan alasan: kesulitan tenaga kerja, tidak adanya penduduk miskin dan pengangguran, serta tidak adanya jenis kegiatan yang dapat dikelola secara padat karya tunai; pemerintah desa membutuhkan waktu untuk merevisi APBDes-nya agar mencapai 30 persen HOK; desa dan kecamatan masih mempertanyakan dasar hukum pemenuhan 30 persen HOK sehingga sering terjadi keraguan; dan kegiatan Padat Karya dari kementerian yang perlu segera dilaksanakan. Hadir dalam RTM ini Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro; Wamenkeu, Mardiasmo; Kepala BPKP; Dirjen Bina Pemdes Kemendagri; Dirjen PPMD Kemen PDTT; Dirjen SDA dan Cipta Karya Kemen PUPR; Deputi PMK Seskab; Deputi 2 dan 3 Kantor Staf Presiden; Sekretariat TNP2K; dan Jajaran Deputi serta Staf Ahli Menko PMK.

“Program Padat Karya Tunai Desa ini seharusnya sudah sejak awal tahun 2018 ini berjalan. Namun memang masih terkendala sejumlah masalah. Akibatnya, program ini berjalan lamban dan masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dalam rapat hari ini kita perlu evaluasi program dan bahas rencana tindak lanjutnya ke depan,” kata Menko PMK saat membuka RTM.  

PTKD, menurut Menko PMK adalah program pemerintah yang tujuannnya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejauh ini baru dua kementerian yang aktif melaksanakan PKTD yaitu Kemendes PDT dan Kemen PUPR. Sementara kementerian lain yang belum melaksanakan, dalam RTM siang ini diupayakan terus didorong untuk segera melaksanakannya pada Tahap II yang dimulai pada Maret 2018 ini. “Salah hasil keputusan rapat siang ini adalah kita sepakat menetapkan relaksasi aturan APBDes setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan selanjutnya akan memanggil daerah-daerah yang belum melaksanakan PKTD oleh Kementerian teknis,” kata Menko PMK lagi.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) telah menetapkan sasaran prioritas pelaksanaan di 1000 desa/100 kabupaten. Pada Tahap I yang dilaksanakan Januari 2018, PKTD direncanakan terlaksana di 100 desa/10 kabupaten. Dalam RTM ini diketahui bahwa PKTD Tahap I dalam RKUD –RKDes terlaksana baru 75 persen dan disalurkan di 9 kabupaten/73 desa dan ada satu kabupaten masih pending yaitu Kab Rokan Hulu di Provinsi Riau. Bentuk Pelaksanaan Yang Sudah Berjalan antara lain berupa Saluran Drainase, Gedung Sanggar, Jalan, Sumur, Pagar, Rumah Sehat, dan sebagainya. (*)

Categories: