Oleh humas2 on November 29, 2016

Jakarta (29/11) —Untuk memperkuat dan mempercepat implementsi dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia,  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pagi ini hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama lima menteri terkait. Kelima Menteri Terkait itu adalah  Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir; Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri; dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M. Soemarno. Turut hadir pula dalam penandatanganan Nota Kesepahaman bersama ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Acara berlangsung di Gedung Garuda Kantor Kementerian Perindustrian, Kuningan, Jakarta.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama anta SMK dengan perusahaan industri. Sebagai pilot project pada tahap awal telah ditunjuk tiga perusahaan industri dan 20 SMK, yaitu PT. Petrokimia Gresik, dengan 7 SMK di wilayah Jawa Timur, PT. Astra Honda Motor dengan 9 SMK dari Tangerang , Banten, dan Sulawesi Selatan, serta PT. Polytama propindo dengan 4 SMK dari Indramayu dan Cirebon.

Langkah ini merupakan upaya untuk penyiapan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas untuk menjadi tenaga utma dalam pembangunan nasional, juga untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Sebagaimana  diketahui  bahwa dalam era globalisasi, terdapat 5 (lima) elemen arus bebas, yaitu: investasi, barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang terampil.

Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang berdaya saing, saat ini pemerintah tengah menyiapkan pendidikan kejuruan dan vokasi. Revitalisasi pendidikan vokasi ini meliputi: penajaman kurikulum berbasis kebutuhan pasar, penataan bidang/programstudi, penyusunan modul, pemenuhan tenaga pengajar produktif, peningkatan sarana-prasarana, pembentukan pabrik pengajaran, akreditasi-sertifikasi, serta perbaikan sistem pemagangan dan kemitraan dengan industri.

Dalam kesempatan ini Menko PMK mengatakan bahwa, saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia apabila dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja, memperlihatkan bahwa 65% pekerja Indonesia berpendidikan SMP kebhawah, sekitar 25% pekerja berpendidikan menengah, dan kurang dari 10% pekerja berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas agenda pembangunan perlu juga diikuti dengan percepatan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kompetensi.

“Melalui revitalisasi pendidikan vokasi, ditargetkan agar seluruh lulusan dari program revitalisasi tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang memudahkan mereka masuk ke dlam dunia kerja, serta industri dapat meningkatkan daya saingnya dengan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, selain itu juga melalui pendidikan vokasi diharapkan mampu melahirkan para pengusaha pemula”, ucap Menko PMK. Menko PMK juga mengatakan, dalam menghadapi era bebas, diperlukan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas untuk menjadi tenaga utma dalam pembangunan nasional, juga untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini.

“Penandatanganan MoU ini agar segera ditindak lanjuti dengan tahapan yang jelas, terukur, dan dapat di evaluasi. Revitalisasi pendidikan vokasi harus dapat mempersiapkan tenaga produktif Indonesia untuk mengisi pembangunan nasional dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia”, tutup Menko PMK. (fin)

Categories: