Oleh humas2 on July 28, 2016

Jakarta (28/07)--- Menko PMK, Puan Maharani, siang ini memimpin rakor tingkat menteri menanggapi temuan kasus kartu BPJS Kesehatan palsu yang terjadi di desa Kerta Jaya, Kab Bandung Barat, Jawa Barat. Rakor kali ini dihadiri pula oleh Menkes, Nila F Moeloek; Mensos, Khofifah Indar Parawansa; Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris; Seskemenko PMK, YB Satya Sananugraha; Staf Khusus Menko PMK, Dolfie AFP; Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni; Deputi bidang Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Sigit Priohutomo; dan para perwakilan dari Kemendagri, Mabes Polri, Sekretariat TNP2K, serta jajaran Kemenkes dan Kemensos.

 Dirut BPJS Kesehatan dalam paparannya mengungkapkan bahwa kasus ini terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pendaftaran menjadi peserta BPJS yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Hindari pendaftaran menggunakan pihak ketiga atau calo. Kami akan tetap mengoperasikan pendaftaran secara online karena peserta BPJS Kesehatan banyak yang mendaftar secara online,” kata Fahmi lagi.

 Untuk kasus pemalsuan kartu BPJS ini, Fahmi juga memaparkan bahwa sistem keamanan dalam kartu BPJS Kesehatan yang sudah dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan itu sangat baik sehingga tidak mungkin disalahgunakan atau diduplikasi seperti kasus pemalsuan ini. “Itulah kenapa pada kartu palsu, oleh rumah sakit ditolak hingga akhirnya kasus ini terbongkar. Nomor identitas kartu peserta itu sangat dilindungi dengan sistem yang ada.”

 Menko PMK dalam arahannya menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus kriminal dengan modus penipuan yang mengambil “celah” dari kurangnya sosialisasi tentang prosedur pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan. Kurang informasi, jauhnya jarak antara masyarakat dengan layanan BPJS Kesehatan ini membuat apa itu BPJS Kesehatan tidak dipahami dengan benar sementara kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan BPJS Kesehatan ini semakin besar.

 “Kalau memang kurang sosialisasi, saya akan minta ke Kemendagri untuk membuat semacam surat ke seluruh kepala daerah agar membantu sosialisasi BPJS Kesehatan ini dengan menafaatkan sumber daya yang mereka miliki. Saya juga menginstruksikan kepada BPJS Kesehatan agar menggunakan pendekatan yang akrab kepada masyarakat untuk memudahkan sosialisasi yang akan gencar dilaksanakan. Manfaatkan semua media yang ada, yang terpenting adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga level yang paling rendah.” Demikian Menko PMK.

Editor : Deni Adam Malik

Reporter : Siti BAdriah

Fotografer : Dwi Prasetya