Oleh humas on October 31, 2019

Foto : 

  • Dwi Prasetya

Jakarta (31/10)--- Menko PMK, Muhadjir Effendy pada Kamis pagi melakukan konsolidasi terhadap kementerian dan lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Konsolidasi yang bertujuan untuk percepatan pencapaian visi dan misi presiden serta target dan sasaran indikator pembangunan manusia dan kebudayaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ini berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta dan dihadiri oleh para menteri dan pimpinan dari K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK, jajaran sesmen dan sestama, jajaran eselon I, dan para awak media.

Konsolidasi ini digelar karena arahan presiden yang terus menekankan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa jadi terlalu besar kalau masalah hanya diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga negara yang ada. Maka dari itu,  Kemenko PMK mengajak K/L yang berada di bawah koordinasinya harus bersatu dan dapat bekerjasama saling bersinergi.
 
“Saya mohon semua pimpinan K/L  segera memilih dan program-program strategis untuk kemudian disinergikan dengan K/L yang lainnya baik yang sifatnya bilateral, trilateral, maupun multilateral,” imbau Menko PMK dalam sambutannya. Selain itu, Menko PMK kembali mengingatkan tentang visi dan misi presiden serta wapres yang menurutnya dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan nasional  yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong" serta sembilan misi pembangunan yaitu: peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
 
Sebelum menyampaikan arahannya, Menko PMK terlebih dulu menyimal paparan singkat para menteri yang hadir dan menonton tayangan calaian lima tahun Kemenko PMK Periode 2024 - 2019. Setidaknya terdapat tiga fokus penting yang menjadi catatan Menko PMK yaitu tentang perlindungan perempuan dan anak, upaya penanggulangan kemiskinan, dan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. “Jangan pernah kita abaikan masalah perempuan dan anak karena kalau diabaikan, masa depan bangsa akan terganggu. Kita semua perlu kawal kerja Kementerian PP dan PA,” tambah Menko PMK.
 
Khusus mengenai penanggulangan kemiskinan, Menko PMK sangat concern akan upaya pemberdayaan masyarakat yang harus lebih ditonjolkan dibandingkan dengan terus memberikan bantuan sosial tanpa ada upaya menaikkan derajat kehidupan masayarakat miskin. “Kita perlu mengubah cara berpikir bahwa mereka yang tidak berdaya akan terus diberikan bantuan.  Selagi mereka tidak berdaya, selama itu juga bantuan datang terus tanpa pernah diberikan keterampilan bagaimana mereka berwirausaha misalnya,” paparnya lagi.
 
Tentang pembangunan Papua dan Papua Barat, Menko PMK mengakui bahwa memang disparitas masih sangat nyata terlihat dan menjadikan masyarakat serta Tanah Papua jauh berbeda dengan daerah lain di tanah air. “Percepatan adalah kunci agara Papua segera setara dengan daerah lainnya. Kita akan terus kejar dari segala bidang terutama pendidikan, kesehatan, dan seterusnya,” ungkapnya. “Ketertinggalan di Papua harus diafirmasi dan memang perlu intervensi karena upaya percepatan tadi.”
 
Menko PMK juga menyoroti keberlanjutan dari pembangunan karakter generasi bangsa dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Menurutnya, gerakan ini hasilnya dapat efektif meneguhkan jatidiri bangsa dengan berbagai nilai luhurnya, mengingat serbuan paham radikalisme dan anarkisme yang terus marak di tengah masyarakat. Selain itu, Menko PMK menanggapi perlunya percepatan pembangunan persepakbolaan nasional serta upaya pembinaan para atlet muda serta prestasi atlet. “Di atas semua ini, catatan saya adalah jangan sampai ada program kerja yang tidak punya payung hukum,” kata Menko PMK menutup sambutannya. (*)

Reporter: 

  • Siti Badriyah