Oleh humasnew on February 07, 2018

Jakarta (07/02) --- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb. Achmad Choesni, melakukan dialog interaktif dengan Koran Suara Pembaruan terkait dengan Intruksi Presiden No 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.  Choesni menjelaskan,  di dalam Inpres itu disebutkan bahwa Presiden mengintruksikan kepada 9 K/L dan Para Gubernur serta Para Bupati, untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi Peserta JKN. Menko PMK dalam sambutan acara Talk Show Penguatan Komitmen Lintas Sektor Dalam Rangka Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN pada (31/01) mengatakan komitmennya terkait JKN yang merupakan program Nasional yang harus disukseskan. Di dalam Inpres tersebut Menko PMK ditugaskan untuk melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Inpres serta mengkoordinasikan pengkajian sumber-sumber pendanaan lain untuk Program JKN.

“Sebagai contoh ada Kejaksanaan Agung terkait rencana aksinya untuk membantu penegakkan kepatuhan hukum terhadap BUMN, BUMN, Pemerintah Daerah serta  mengoptimalkan pelaksanaan program JKN," ujar Choesni. Choesni melanjutkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kerjasama dengan BPJS dengan adanya sosialisasi monitoring dan evaluasi bersama, mapping untuk sosialisasi monitoring dan evaluasi serta mengerjakannya bersama rencana aksi yang akan dilaksanakan tahun ini dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali ke Presiden namun sewaktu-waktu jika diperlukan maka sembilan K/L tadi harus siap. (*)