Oleh humasnew on April 11, 2018

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pembangunan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam melaksanakan amanat Undang-undang Desa tersebut, Pemerintah memperkuat upaya pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam upaya mempercepat pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan dan masalah stunting di desa, mulai tahun 2018, Presiden menugaskan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai Di Desa (Cash for Work) diseluruh desa. Khusus untuk penanganan masalah stunting akan diprioritaskan di 1.000 desa dalam 100 Kabupaten.

Guna mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa dan sekaligus pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun  Pedoman Umum sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan berbagai pihak lainnya. Pedoman umum ini akan disertai dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan kondisi ketenagakerjaan; keragaman kondisi sosial, budaya dan ekonomi; serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

Categories: