Oleh humas on October 11, 2018

Jakarta (11/10)--- Kemenko PMK secara khusus membahas keberlangsungan layanan pendidikan dan aksesnya di dua wilayah yang beberapa waktu mengalami bencana alam yaitu di Lombok, NTB dan di Palu, Donggala, dan Sigi di Sulawesi Tengah. Bahasan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang membahas tentang Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan dan Ibadah serta Kelangsungan Kegiatan Belajar Mengajar Pasca Bencana di Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah Tahun 2018 dan 2019, Rabu pagi (10/10) di kantor Kemenko PMK, Jakarta. Rakor dipimpin oleh Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, dan dihadiri oleh K/L terkait.

Khusus untuk Lombok, NTB, rakor mengagendakan pembahasan mengenai Kepastian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) bidang pendidikan dan ibadah sesuai Inpres 5/2018; Pembiayaan rehab rekon ini; Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar: Pendataan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta siswa terdampak gempa; Penyelesaian  pemulihan sarana prasarana (sarpras) vital (sekolah, Perguruan Tinggi (PT), tempat ibadah); Bantuan untuk GTK terdampak bencana; dan Memastikan pelaksanaan USBN dan UN berjalan lancar. Sementara untuk Sulawesi Tengah, rakor membahas tentang Pendataan sarpras bidang pendidikan dan ibadah; Kegiatan pendidikan dan ibadah di masa tanggap darurat; Rencana Aksi Rehab Rekon bidang pendidikan dan ibadah 2018 – 2019 dan pembiayaannya; Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar: pendataan jumlah GTK dan siswa terdampak gempa; dan Bantuan untuk guru terdampak bencana.

Seiring dengan diterbitkannya Inpres 5/2018, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan untuk para korban terdampak bencana di Lombok, tidak hanya berupa rehabilitasi sosial psikologis tetapi juga rehab rekon sarana berupa fasilitas pendidikan dan agama agar aktivitas dapat berfungsi kembali. Upaya ini ditargetkan dapat selesai paling lambat akhir bulan Desember 2018 nanti. Data Kemendikbud pada September 2018 lalu mencatat, jumlah satuan pendidikan terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB, diketahui mencapai 1.235 unit satuan pendidikan dan sekitar 4.713 ruang kelas dengan berbagai jenis kerusakan. Kemenko PMK, dalam rakor ini selanjutnya memastikan pula kesiapan pelaksanaan USBN dan Ujian Nasional 2019 berjalan dengan Tertib dan Lancar sesuai dengan kalender akademik nasional pelaksanaan UN dan USBN yang dimulai pada April 2019 mendatang. Demikian pula dengan yang dilakukan untuk kegiatan peribadatan dan sekolah agama khususnya pondok pesantren. Kementerian Agama telah memberikan bantuan dana tali asih untuk guru agama baik yang ASN maupun Non ASN; bantuan untuk bangunan kelas/kantor, rumah tahan gempa, pondok pesantren, rumah ibadah seperti masjid, vihara dan pura serta bantuan berupa sembako.

Kegiatan pendidikan di masa tanggap darurat yang sudah dilakukan di Lombok antara lain berupa Aktivasi dan Pengelolaan POS  Pendidikan; Kampanye kembali ke sekolah di pos pengungsian yang dilakukan oleh relawan  Guru Garis Depan; Layanan Dukungan Psikososial;  Bantuan sosial tanggap darurat bagi sekolah yang rusak berat untuk  penyelenggaraan sekolah darurat;  Koordinasi bantuan rehabilitasi rekonstruksi ruang kelas yang rusak  berkoordinasi dengan direktorat Pembinaan PAUD,  PSD,  PSMP  dan PSMA; dan  Koordinasi dengan Pos Komando PDB  gempa dan pospenas untuk  penyelenggaraan sekolah darurat. Kemenristek dikti juga telah memberikan bantuan beasiswa bagi para mahasiswa asal Lombok melalui program Bidikmisi dan PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) yang semuanya akan mulai disalurkan pada awal Oktober 2018 ini.

Penanganan bidang pendidikan terdampak bencana di Sulteng, secara keseluruhan diharapkan dapat serupa dengan yang dilakukan terhadap Lombok seperti dengan penerbitan Inpres misalnya, sehingga berbagai rencana aksi rehab rekon yang dilakukan seusai masa tanggap darurat dapat segera terwujud. Begitu juga dengan penyelenggaraan kegiatan dan akses pendidikan beserta pembiayaannya di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Tidak lupa bahwa para siswa di Sulteng mulai dari tingkat dasar hingga menengah akan menghadapi USBN dan UN, maka perlu kesiapan dan kesuksesan penyelenggaraannya. Sejauh ini, Kemendikbud sudah melakukan berbagai langkah darurat penyelenggaraan pendidikan seperti aktivasi dan pengelolaan POS Pendidikan, mulai dari pendataan satuan pendidikan, siswa, dan pegawai Kemendikbud terdampak gempa dan tsunami beserta kebutuhannya; distribusi dan pendirian tenda kelas darurat oleh Tim SIGAP dan LPMP Sulteng; distribusi school kit dan perlengkapan belajar siswa; dan distribusi makanan, air mineral, susu, makanan bayi, obat-obatan, dan selimut.

Kemendikbud mencatat bahwa Gempa 7,4 SR dan Tsunami pada 28 September 2018 mengguncang Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong yang menyebabkan 1.652 Meninggal, 256 hilang, 152 tertimbun, 2.632 luka-luka, dan 62.359 pengungsi. Terdapat sekitar 186 ribu peserta didik di 1.724 Satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK yang terganggu layanan Pendidikan di 3 kabupaten terparah yaitu Kota Palu, Donggala dan Sigi. Baru teridentifikasi 22 guru yang meninggal dan 14 hilang. Kemungkinan banyak siswa yang terseret tsunami saat mengikuti Gladi resik festival Palu Nomoni dan ada Bible Camp yang terhisap lumpur di Jono Oge Kab Sigi. Siswa, guru dan pegawai dinas pendidikan  masih mengungsi di gunung dan mengungsi ke luar Sulteng. Pendataan belum optimal karena terkendala komunikasi terutama di Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. (*)

Categories: