Oleh humas2 on December 10, 2016

Jakarta, (10/12) -- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni (tengah) didampingi Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama (kiri) dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Bambang Sugeng (kanan) memfasilitasi pembahasan draft final dan rencana penandatanganan MoU diruang rapat lantai 6 Gedung Kemenko PMK.

MoU tetap diperlukan ketika ada hal yang dinilai ‘mendesak’ dan memerlukan penanganan segera meskipun Undang-Undangnya telah ditetapkan namun belum ada aturan pelaksanaannya. Bentuk kerjasama yang akan diatur dalam MoU telah dibahas secara inten melalui Rakornis Eselon II dan dilaporkan perkembangannya ke pejabat Eselon I masing-masing Kementerian/ Lembaga teknis.  Detail pengaturan teknis tugas masing-masing para pihak (Kemensos, Kemenkes, Kemdagri, Polri dan BPJS Kesehatan) telah disepakati akan dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama. Merujuk pada MoU sebelumnya, yakni MoU Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan MoU dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, Kemenko Bidang PMK tidak harus menjadi bagian dari para pihak yang menandatangani MoU.

Pada tanggal 28 dan 29 Nopember 2016 Kementerian Sosial kembali menginisiasi pertemuan guna mematangkan substansi draft final MoU dan rencana penandatangannya dengan mengundang instansi teknis dan Biro Hukum para pihak yang akan menandatangai MoU.

Pada tanggal 7 Desember 2016, Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial memfasilitasi pembahasan draft final dan rencana penandatanganan MoU. Dan para pihak telah sepakat atas substansi yang dibahas yang ditandai dengan pemberian paraf persetujuan dari perwakilan masing-masing pihak. Lebih lanjut para pihak menyampaikan harapan, proses penandatanganan dapat dilaksanakan di Kemenko Bidang PMK tanggal 15 Desember 2016 dengan memanfaatkan momentum Hari Disabilitas Internasional, meskipun Kemenko PMK  tidak secara langsung menjadi para pihak yang menandatangani MoU, tapi tetap dapat menjalankan fungsi KSP (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian) yang diperlukan.

(Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Kemiskinan)