Oleh humas on August 23, 2018

Jakarta (23/8) – Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb. Achmad Choesni didampingi Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK, Ade Rustama menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi terkait dengan Literasi Pelayanan Keuangan Yang Akses Bagi Penyandang Disabilitas. Rakor dihadiri perwakilan Kemensos, Kemendikbud, Bappenas, BI, OJK , serta K/L terkait lainnya. Rakor diselenggarakn di ruang rapat Lt.4 Kemenko PMK, Jakarta.

Menurut Choesni, landasan diselenggarakannya rakor adalah Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi. 

“Pasal 1 UU No.8/2016 menyebutkan kesamaan kesempatan merupakan keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas. Adapun di Perpres 82/2016 menyebutkan bahwa persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan formal sebesar 75% pada tahun 2019,”terang Choesni.

Choesni juga menyampaikan bahwa ada beberapa sasaran kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal, yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok. “Penyandang disabilitas, lansia, pekerja migrant, masyarakt PMKS, anak terlantar, mantan napi dan mantan tunasusila masuk dalam masyarakt lintas kelompok,”ujarnya.

Selain itu, lanjut Choesni, prioritas pengarusutamaan dalam kebijakan pemerintah menitikberatkan pada pendekatan perencanaan berbasis hak, kebijakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan yang akses bagi semua, harmonisasi kebijakan dan adanya layanan public yang mudah diakses, murah, cepat dan tidak diskriminatif.

“Untuk itu melalui fungsi koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang dimilikinya, Kemenko PMK mendorong peningkatan literasi pelayanan keuangan yang inklusi bagi penyandang disabilitas dengan mendorong akses lingkungan dan system social yang inklusi, khususnya dalam pelayanan keuangan yang akses bagi penyandang disabilitas,”terang Choesni.

Upaya tersebut juga didasari atas kondisi yang ada, menurut Choesni, sekitar 70% penyandang disabilitas tidak pernah menabung di lembaga keuangan formal. Sekitar 94% penyandang disabilitas tidak memiliki catatan keuangan, dan hanya 6% yang memiliki catatan dengan baik. Potensi pasar penyandang disabilitas sebesar 9% dari populasi penyandang disabilitas sebar 6 juta orang. “Dan itu perlu dimanfaatkan oleh institusi kuangan agar pencapaian indeks inklusi keuangan sebanyak 75% dapat terealisasi,”tambahnya

Choesni juga menabahkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang rendah untuk medapatkan kredit dan produk financial lainya seperti asuransi, sekuritas dan pembayaran hal tersebut disebakan kurangnya literasi keuangan para penyandang disabilitas dan sistem industri keuangan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Diakhir arahannya, Choesni mengatakan bahwa tujuan rakor ini selain untuk koordinasi dan sinkronisasi program atau kebijakan pemberdayaan disabilitas juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para stakeholder mengenaui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan inklusi keuangan bagi penyandang disasbilitas.

“Rakor ini juga untuk mendorong pengarusutamaan kebijak pemerintah, menumbuhkan komitmen dan aksi nyata seluruh stakeholder dan masyarakat bagi upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas serta dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi dengan K/L dan stakeholder lainnya,”kata Choesi. (DAM)