Oleh humas on March 22, 2018

Jakarta (21/3) – Pemerintah akan mengedepankan leading sector dalam penanganan konflik sosialserta memberdayakan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dalam penyelesaian konflik sosial. Demikian kesimpulan Rakor Penyelamatan dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Konflik Sosial yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK di Jakarta.

Leading sector yang dimaksud adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Sosial untuk menangani konflik sosial yang terjadi. Kesimpulan lainnya ialah, mekanisme pelaporan terkait dengan tindakan darurat penyelamatan korban juga melalui jalur koordinasi yang ada. Selain itu, BNPB dipercaya merupakan institusi yang diperlukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial. Termasuk, sumber data terkait dengan korban konflik sosial harus berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Masmun Yan Mangesa menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 telah mengamanatkan untuk meningkatkan kapasitas penanganan konflik sosial, mulai dari tahap pencegahan konflik, tahap penghentian konflik, sampai pada tahap pemulihan pasca konflik.

Rakor ini sendiri memfokuskan pada kapasitas penghentian konflik khususnya tindakan darurat penyelematan dan perlindungan korban. Isu yang akan dibahas mencakup, bagaimana membangun keterpaduan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban. Juga bagaimana membangun mekanisme pelaporan yang efektif.

Terkait tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan sosial, diketahui terdiri dari beberapa kegiatan yang diawali dengan penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat, selanjunya disusul dengan pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik.

Rakor Penyelamatan dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Konflik Sosial  menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial dan Asisten Bidang Operasi Kapolri. Dalam paparannya, narasumber dari Kementerian Sosial menjelaskan Peran Kementerian Sosial Dalam Penanganan Konflik Sosial yaitu memberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak dan kelompok orang berkebutuhan khusus. Sedangkan narasumber dari Kepolisian menjelaskan peran kepolisian dalam penghentian kekerasan fisik melalui melalui penggelaran kekuatan Polri dan melakukan mediasi. Proses itu tentu  mengikutsertakan pranata adat dan atau pranata sosial serta melakukan proses hukum  kepada  para pelaku pelanggar hukum

Hadir dalam rakor kali ini, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama , Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. (Kedeputian I)