Oleh humas on March 12, 2018

Jakarta (12/03) --- Kabupaten Nunukan merupakan jalur keluar masuk tenaga kerja Indonesia (TKI) dan banyak tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) serta harus segera ditangani. Sebanyak 34 eks TKIB ODGJ dirawat di RSUD Tarakan dan sudah dinyatakan sembuh di RSUD Tarakan dalam kurun waktu tahun tahun 2011 sampai 2017.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko saat membuka  pada Rakor Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian tindak lanjut  penanganan Penyelesaian Biaya Orang Dengan Ganguang Jiwa Berat (ODGJ) Kab. Nunukan di Ruang Rapat Lt.3, Kemenko PMK, Jakarta. “Pemerintah Kabupaten Nunukan juga belum memiliki unit pelayanan jiwa di RSUD Nunukan sehingga semua TKIB dengan gangguan jiwa tersebut dirujuk ke RSUD Tarakan” Ujarnya.

Di samping itu, lanjut Sujatmiko,  besarnya biaya perawatan pasien tidak mampu dibayar keseluruhannya sebab kemampuan Kabupaten Nunukan untuk membayar klaim tagihan tidak mencukupi. "Saat ini, masih tersisa sekitar 690 juta klaim tagihan yang belum terbayar. Kemenko PMK menunjuk Kementerian terkait Kemensos, Kemenkes dan BNP2TKI untuk penanganan klaim tagihan ini,"katanya.

Menurut Sujatmiko, Saat ini terdapat dana hibah maupun UKS (usaha kesejahteraan sosial)  yang diharapkan dapat membantu dalam klaim tagihan ini namun diperlukan beberapa verifikasi untuk pencairannya. Sujatmiko berharap agar masalah ini segera terselesaikan dengan baik diantara 3 K/L tersebut dan nantinya Kemenko PMK akan mengirimkan surat untuk Bupati Nunukan agar mengirim data-data yang diperlukan guna proses verifikasi sehingga masalah ini segera terselesaikan. Hadir dalam rakor kali ini perwakilan dari Kemensos, Kemenkes dan BNP2TKI.