Oleh humas2 on November 10, 2016

Jakarta (10/11) --- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Awal Subandar, membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan kawasan perdesaan di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK. Rakor ini diselenggarakan dalam rangka konsolidasi pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga Tahun 2016 dan Rencana Program Tahun 2017 di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Masalah kesenjangan antara kota dan desa yang ada di Indonesia masih sangat jelas terlihat, pemerintah berupaya menghilangkan kesenjangan ini melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sebagaimana Isi Butir Ketiga Nawacita yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, dalam RPJMN 2014-2019 pemerintah menargetkan sekurang-kurangnya ada 40 kawasan perdesaan yang akan dibangun hingga tahun 2019. “Demi mendukung keberhasilan program pemerintah dalam membangun kawasan perdesaan, diperlukan master plan yang harus dibuat dengan jelas” ungkap Awal saat membuka rakor

Untuk itu pada kesempatan ini, Awal menyimak paparan master plan atau Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dari 14 KPPN yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dalam paparannya, rencana yang akan dijalankan Kemendes untuk mengembangkan sebanyak delapan KPPN salah satunya perdesaan Luwita di Kab Pinrang, Sulsel, adalah dengan meningkatkan sektor perikanan baik tangkap maupun budi daya sebagai komoditas utama wilayah itu. Sedangkan untuk Labuan bajo, NTT, sebagai salah satu dari dua KPPN yang dikelola oleh Kementerian PUPERA, akan  ditingkatkan sektor pariwisatanya dengan melibatkan peran penduduk lokal atau meningkatkan infrastruktur seperti pembangunan home stay di kawasan perdesaan.

Sementara untuk Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, kawasan yang dikenal karena sektor wisatanya ini ternyata Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar justru dari sektor pertanian. Hal ini membuat pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyiapkan rencana untuk mengintegrasikan sektor pertanian dengan pariwisata untuk mengembangkan potensi Raja Ampat sebagai salah satu dari empat KPPN yang dikelolanya. Dengan adanya master plan atau RKPP ini, skema program pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga akan semakin terarah dan terintegrasi. (rhm)

Categories: