Oleh humas on November 09, 2016

Mataram (08/11)--- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko; bersama Gubernur NTB, Wakil Pimpinan KPK, Dirjen Binapenta Kemenaker, Sestama BNP2TKI, Kakanwil Hukum dan HAM NTB, Ka BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Ka OJK NTB, Wakil Kapolda NTB, Wakil PT. Angkasa Pura I, Bupati Sumbawa, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Bima, menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola layanan TKI wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor Gubernur NTB.

Komitmen perbaikan tata kelola TKI daerah kantong (asal) di NTB ini merupakan rangkaian pembangunan 52 lokasi program terpadu di daerah kantong dan perbatasan serta merupakan wujud dari program Nawa Cita yang menyatakan kehadiran negara bagi upaya perlindungan TKI. Program ini diselenggarakan secara terintegrasi antar K/L di tingkat pusat dan antar SKPD di tingkat daerah. Perbaikan tata kelola TKI ini dilatarbelakangi oleh makin maraknya tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dan makin meningkatnya kasus-kasus perdagangan orang yang berkedok penempatan TKI di luar negeri.

Sebelum ditandatangani komitmen bersama, dibahas bersama tentang prinsip-prinsip kesepakatan dalam perbaikan tata kelola TKI meliputi dukungan daerah, mendekatkan layanan ke daerah kantong TKI, menghadirkan layanan bersih, bebas calo, dan transparan, serta sepakat menghapus ego dan silo instansi untuk menciptakan layanan terbaik bagi TKI.

Paket program perbaikan minimal meliputi terbentuk dan berjalannya pelayanan terpadu satu pintu; upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang; menciptakan pemberdayaan TKI yang produktif dan kompeten; biaya murah untuk penempatan TKI; dan layanan informasi serta konsultasi TKI agar memahami seluk beluk menjadi TKI legal prosedural.

Isi komitmen bersama itu antara lain:

1.       Menjaga integritas dan sinergi kelembagaan dan individu penyelenggara negara/pegawai negeri, serta menghindari praktek-praktek suap, pemerasan, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun pada pengelolaan layanan TKI;

2.       Membenahi kebijakan dan tata kelola pemerintah menyangkut layanan TKI;

3.       Memperbaiki kualitas perlindungan kepada TKI dari sejak persiapan di dalam negeri, saat bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air;

4.       Memastikan TKI mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan pasti;

5.       Melakukan persiapan untuk terlibat dalam tindak lanjut rekomendasi yang tertuang dalam rencana aksi program perbaikan tata kelola layanan TKI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen ini;

6.       Pembentukan poros sentra layanan pelatihan dan pemberdayaan TKI terintegrasi; dan

7.       Menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan dan penyelesaian program secara akuntabel dan transparan.

Direncanakan sampai tahun 2017 akan dibangun 6 (enam) pusat layanan terpadu satu pintu di wilayah Kabupatan: Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Bima, sedangkan untuk tahun 2016 akan diawali di 2 (dua) kabupaten yaitu Lombok Tengah dan Bima. (sumber: Kedeputian bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK)