Oleh humasnew on March 27, 2018

Legian (27/03)--Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr Sujatmiko, mewakili Menko PMK Puan Maharani sebagai Ketua Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPPO) bersama Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dkahiri, Country Director ILO Indonesia, Michiko Miyamoto dan Asisten Deputi Koordinator Bidang keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Maritim, Basilio Araujo Diaz, membuka Consultative Forum on Regional Cooperation Against Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery di Hotel Padma Resort, Legian, Bali pagi ini.

Sujatmiko mengemukakan bahwa isu perdagangan orang di industri perikanan sudah mulai dibahas di Kemenko PMK sebagai ketua GT PPTPPO sejak tahun 2017. Pekerja migran merupakan masalah yang kompleks dan belum terkoordinasi dengan baik terutama pekerja migran disektor perikanan. Hal ini dikarenakan mereka bekerja di sebuah kapal ikan milik seseorang atau Negara yang sering berbeda dengan bendera resmi kapal tersebut dan dalam operasinya sering terjadi baik di laut teritorial maupun perairan internasional.

"Pekerja migran semacam ini sangat rentan akan eksploitasi, kerja paksa, pelanggaran HAM, kekerasan seksual dan kerentanan-kerentanan lainnya. Mereka ini juga sulit diawasi karena berada di lokasi laut yang jauh dari manapun," ungkap Sujatmiko.

Berdasarkan data Southeast Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC) tahun 2017, di kawasan Asia Tenggara terdapat 8 juta nelayan (11 persen dari nelayan internasional), 1 juta kapal nelayan (27 persen dari kapal internasional) beroperasi di kawasan ini. Sementara, terdapat lebih kurang 800 ribu nelayan dan 564 ribu  kapal penangkapan ikan beroperasi di Indonesia.

“Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, korban perdagangan orang di sektor perikanan ini mencapai 4000 orang dan nelayan Indonesia sangat berpotensi menjadi korban TPPO. Oleh karenanya kasus perdagangan manusia, termasuk di sektor perikanan sudah menjadi masalah regional dan global yang harus kita pecahkan bersama,”ujarnya..

Lebih lanjut, Sujatmiko mengatakan bahwa tujuan pembentukan sebuah badan regional yang menangani TPPO di sektor perikanan yang saat ini didorong oleh ILO dan Kemenko Maritim RI merupakan ide yang sangat bagus. Karena kompleksnya masalah tersebut maka pemecahannya diperlukan keterlibatan semua pihak di kawasan Asia Tenggara, baik dari unsur pemeritah, non pemerintah, maupun organisasi regional dan internasional.

Untuk tujuan tersebut, maka perlu segera disusun jastifikasi pembentukkannya, tugas, mandat dan bentuk kerjasama yang nantinya akan dibangun serta prioritas isu yang akan ditanganinya. Meski demikian, tambah Sujatmiko, harus dipelajari terlebih dahulu berbagai kerangka hukum yang sudah ada di masing-masing Negara ASEAN, dan di kawasan yang lebih luas, baik yang sudah dilakukan dalam kerangka Bali Process on Peoples’ Smuggling maupun dalam kerangka yang lebih luas, seperti yang sudah diatur dalam berbagai regulasi ILO, Palermo Protocol dan UNCLOS.

Sujatmiko juga menjelaskan berbagai hal yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, terutama terkait dengan fungsi Kemenko PMK dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas TPPO.  Disadarinya bahwa selama ini Pemerintah lebih banyak memberikan prioritas perlindungan WNI bermasalah korban TPPO di kawasan “darat” dimana pekerja migran Indonesia bekerja, namun masih dirasa kurang memberikan perhatian dalam penangan mereka yang bekerja di sektor perikanan. Atas dasar itulah maka pertemuan semacam ini perlu terus diintensifkan di masa mendatang, sehingga dapat dirumuskan kerangka kerjasama regional yang kegiatannya secara konkrit mampu menekan jumlah korban TPPO di sektor perikanan.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 orang yang terdiri dari perwakilan kementerian tenaga kerja, kementerian luar negeri, kementerian perikanan dan gugus tugas anti perdagangan orang, serikat pekerja, pengusaha dari setiap  negara-negara ASEAN, NGO, serta pengamat internasional terkait perdagangan manusia