Oleh humas on March 02, 2016

Jakarta (02/03) — Menko PMK Puan Maharani menegaskan bahwa jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru dilantik Presiden Jokowi harus mampu menjalankan amanat dan visi Presiden tentang BPJS Ketenagakerjaan, yakni terwujudnya peningkatan tata kelola dalam mengurus BPJS Ketenagakerjaan. “Seluruh jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan harus dapat mengelola uang rakyat yang mencapai triliunan rupiah secara akuntabel dan transparan”, tegas Puan Maharani.

Hal ini disampaikan Menko PMK pada kesempatan menerima audiensi jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Sutanto (kedua kanan) hari ini di kantor Kemenko PMK. Turut mendampingi Menko PMK, Seskemenko PMK Y.B. Satya Sananugraha, Ketua DJSN Tb. Rachmat Sentika, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni, Staf Khusus Menko PMK Prasetijono Widjojo dan Dolfie, O.F.P.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga meminta agar jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan langkah-langkah antisipasi atas isu-isu strategis yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga masalah-masalah yang akan timbul sudah dapat diantisipasi sebelumnya. “isu yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan langsung dirasakan oleh masyarakat, untuk itu, jajaran direksi harus mampu antisipasi sehingga layanan BPJS Ketenagakerjaan tidak terganggu”. Imbuh Menko PMK. Diharapkan pula agar program-program BPJS Ketenagakerjaan dapat menampilkan semangat dan implementasi dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, serta selanjutnya dilaksanakan sosialisasi serempak dan nasional. (DAI/foto:Dwi)