Oleh humasnew on August 08, 2018

Jakarta (8/8) – Di damping Menteri Sosial RI, Idrus Marham, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sigit Priohutomo, mewakili Menko PMK, pagi ini, membuka secara resmi rapat koordinasi percepatan penyaluran bansos PKH, BPNT dan Rastra agustus tuntas di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri oleh Kadis sosial provisi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Kadiv regional bulog dan pimpinan wilayah himbara.

Dalam sambutan Menko PMK yang dibacakan Sigit Priohutomo, mengapresiasi Menteri Sosial, Idrus Marham yang telah mempersiapkan rakor ini guna untuk memastikan lokasi bansos tersebut sudah tersalurakan ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di bulan Agustus. PKH, BPNT dan Rastra merupakan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, untuk itu penetapan sasaran penerima dilakukan dengan padanan basis data terpadu yang selalu diperbaharui secara berkala.

“Peran pemerintah daerah dalam memperbaharui basis data terpadu tersebut sangat penting untuk menjamin penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran “ Tegas Menko PMK.

Saat ini jumlah sasaran penerima PKH berjumlah 10 Juta KPM, Penerima BPNT 10 juta KPM dan penerima rastra 5,5 juta KPM. Pada tahun 2019 diharapkan pemberian bantuan sosial pangan di seluruh wilayah sudah bertransformasi ke BPNT dengan jumlah 15,5 juta KPM.

Saat ini edukasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan PKH, BPNT dan Rastra perlu terus dilakukan, agar masyarakat dapat keluar dari ketidakmampuanya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat penerima bansos non tunai, terkait penggunaan kartu elektronik juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat benar-benar dapat menggunakanya secara baik.

Penyaluran bansos yang efisien membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penyaluran BPNT dan PKH. E-Warong sebagai tempat untuk penerima manfaat BPNT, perlu terus dipersiapkan dengan mempertimbangkan lokasi yang memudahkan bagi KPM untuk datang. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam menyalurkan rastra dari titik distribusi ke titik bagi dengan waktu yang tidak terlalu lama dari diterimanya rastra di titik distribusi.

Di akhir sambunya, Menko PMK berharap agar rakor ini dapat merumuskan upaya percepatan dan penyaluran PKH, BPNT dan rastra agustus tuntas, tepat sasaran, tepat waktu tepat jumlah dan mempersiapkan dengan baik serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu di Indonesia.

 

Categories: