Oleh humas on May 14, 2018

Jakarta (14/05) - Program Bantuan Pangan merupakan upaya pemerintah mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs) untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat tidak mampu. Intervensi Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berperan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karenanya, Pemerintah serius mengambil sejumlah langkah yang diharapkan dapat menyempurnakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT).

Demikian rangkuman Diskusi antara Pemerintah dengan Media yang mengangkat tema ‘Perkembangan Penyaluran Bansos Pangan yang dilaksanakan siang ini di kantor Kemenko PMK, Senin (14/05). Hadir sebagai nara sumber dalam diskusi tersebut : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kemensos, Andi Z. A. Dulung; dan Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni dalam paparannya menyatakan,transformasi Bansos  Rastra menjadi BPNT pada tahun 2018, dilakukan secara bertahap ke seluruh Kota dan beberapa Kabupaten di Indonesia. Transformasi ini akan membangun kebiasaan masyarakat untuk menabung, mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif dan dari masyarakat bertransaksi tunai menjadi cashless society. Selain itu, penyaluran bantuan melalui bank juga memberi kemudahan untuk mengontrol dan memantau penyalurannya serta dapat mengurangi penyimpangan.

“Secara keseluruhan, transformasi dari Bansos Rastra menjadi BPNT diharapkan cakupan menyeluruh pada tahun 2019. Segala program yang dilaksanakan itu dalam rangka mempermudah upaya penyaluran kepada KPM ,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kemensos, Andi Z. A. Dulung, transformasi bantuan pangan dari subsidi menjadi bansos  Rastra dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2016, subsidi Rastra masih diberikan kepada 15,5 juta KPM berubah menjadi 14, 3 juta KPM. Sebanyak 1,2 juta bertransformasi menjadi BPNT. Bansos Rastra diberikan dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 KG per KPM per bulam dengan tanpa adanya biaya tebus.  Pada akhir Februari 2018 sebagian besar KPM telah menerima Bansos Rastra untuk alokasi Januari –Februari.  Sedangkan untuk BPNT diberikan Rp 110 ribu per KPM per bulan yang tidak bisa diambil tunai dan hana dapat ditukarkan dengan beras atau telur.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto mengungkapkan dari hasil pemantauan TNP2K, pelaksanaan BPNT tahap 1 tahun 2018 di wilayah pemantauan, relatif lebih siap dibandingkan dengan wilayah pelaksanaan awal BPNT di 44 Kota tahun 2017. Selain itu, E-Warong /agen bank lebih siap dan lebih banyak jumlah dan variasinya serta lebih merata sebarannya. E-Warong /agen bank relatif lebih memiliki kebebasan memilih pemasok bahan pangan untuk dijual.

Secara umum, tambahnya, kinerja pelaksanaan dari Subsidi Rastra menjadi Bansos Rastra makin membaik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertama, tidak adanya lagi biaya tebus, kedua,  Tidak ada Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemda, ketiga, ketetapan tanggal penyaluran setiap tanggal 25, dan keempat, adanya RTM rutin yang dipimpin oleh Menko PMK.

Meski demikian, Bambang  mengingatkan bahwa upaya sosialisasi harus tetap ditingkatkan agar KPM lebih paham mengetahui prinsip-prinsip BPNT diantaranya  BPNT adalah pengganti Rastra/Raskin, saldo yang tersisa tidak akan hangus, serta KPM dapat mengambil/mencairkan bantuan kapan saja dan dimanapun.(fn)