Oleh humas on October 07, 2019

Foto : 

  • Ponco Suharyanto

Jakarta (7/9) – Rencana pemekaran di Mentawai serta intervensi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Daerah 3T semakin difokuskan. Menindaklanjuti rapat Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Kantor Gubernur Sumatera Barat pada 8 Juli lalu, Kemenko PMK, senin pagi menggelar rakor tingkat eselon I Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Rakor yang berlangsung di ruang rapat lantai 13 Kemenko PMK Jakarta tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi. Deputi Sonny pada kesempatan itu mengaku pemerintah pusat sangat mendukung upaya percepatan pembangunan yang diusulkan pemerintah kabupaten kepulauan Mentawai. 

Pada rapat Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Kantor Gubernur Sumatera Barat pada 8 Juli lalu, Deputi Sonny juga mengakui pada dasarnya pemerintah bisa memahami apa yang diajukan oleh Pemda Memtawai dan Provinsi Sumbar. Sonny sempat meminta dibuat skala prioritas desa di Mentawai yang ingin dikembangkan. “Jelaskan nama desa induknya apa, usulan desanya dan aspek pertimbangannya, seperti gerografisnya , pelayanan publiknya, sosiologis, demografi, serta antropologi, harapan saya pada saat dimekarkan jangan sampai persoalan-persoalan  pelayanan publik tidak terlaksana, artinya permasalahan pelayanan bisa maksimal,” katanya ketika itu. Sonny juga sempat meminta diberikan argumen kuat untuk pelaksanaan pemekaran tersebut termasuk alasan dan kondisi realita yang memungkinkan setiap orang perlu dan penting dengan pemekaran desa di Kepulauan Mentawai.

Pada paparannya di rakor kali ini, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet sempat menjelaskan tujuan pemekaran desa dari 43 desa menjadi 83 desa, serta alasan mengapa percepatan pemekaran desa. Yudas mengaku termotivasi dengan daerah lain seperti Nias yang juga daerah kepulauan seperti Mentawai yang sudah jauh lebih maju bahkan sudah menjadi 4 kabupaten. Wilayah yang luas serta akses yang sulit merupakan salah satu alasan kenapa pemekaran harus dilakukan di Mentawai. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyatakan pemekaran desa di Mentawai merupakan sebuah keharusan dalam percepatan pembangunan daerah, agar keluar dari kategori daerah tertinggal. Dari tiga kabupaten yang tertinggal di Sumatera Barat, diyakini kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten Solok Selatan telah berhasil keluar dari daerah tertinggal hasil dari penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tahun 2019. Karenanya Pemrov Sumbar sangat mendukung mendukung upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Reporter: 

  • Ponco Suharyanto