Perempuan dan Anak

Oleh humas on November 14, 2018

Jakarta (14/11)— Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2015-2020 sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga sudah saat untuk mengiventarisir program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) masing-masing Sub Gugus Tugas PTPPO yang akan dituangkan dalam RAN PTPPO periode 2020-2024.  

Oleh humas on November 13, 2018

Jakarta (12/11)--Program hasil sinkronisasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga nantinya akan diujicobakan pada tahun 2019. Hal ini diungkapkan Plt. Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran saat memimpin rapat koordinasi sinkronisasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga, di Jakarta, Selasa (13/11). Tujuan dari rakor ini adalah untuk memadukan program dan kegiatan K/L untuk merencanakan uji coba pemberdayaan perempuan secara komprehensif tahun 2019.

Oleh humas on November 12, 2018

Jakarta (12/11) --- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, pagi ini membuka rakor lanjutan mengenai peningkatan pemahaman caleg perempuan terhadap proses pemilu dengan menghadirkan empat Narasumber dari Direktur Instrumen HAM Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham, Timbul Sinaga; Anggota KPU, Hasyim Asyari;  Kepala Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Bawaslu, Yusti Erlina; dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani. Rakor ini bertempat di Hotel Santika Premier, Jakarta.

Oleh humas on November 09, 2018

Jakarta (9/11) -- Kemenko PMK menerima kedatangan Tim Evaluator PUG melaluinya PPRG KPPPA dalam rangka diskusi tindak lanjut implementasi PUG melalui PPRG di Kemenko PMK. Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputera, membuka sekaligus memberikan arahan dalam diskusi ini.

Oleh humas on November 08, 2018

Jakarta (8/11) – “Saat ini dunia industri memasuki memasuki era industri 4.0 yang ditandai dengan kegiatan ekonomi berbasiskan pada teknologi cyber, atau ekonomi digital. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah mencanangkan visi Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Oleh humas on November 08, 2018

Jakarta (08/11) – Pemerintah akan menyelenggarakan Jambore Ceria Anak Indonesia di Kota Bandung pada 24 November 2018. Jambore tersebut merupakan rangkaian Gerakan Sosial Indonesia Bebas Anak Jalanan. 

Oleh humas on November 07, 2018

Plt Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) oleh Kementerian Penggerak (driver) di Hotel Novotel Jakarta, Rabu (7/11). 

Rakor ini bertujuan untuk mengetahuai pelaksanaan PUG yang dilaksanakan Kementerian Penggerak dan sekaligus untuk merumuskan strategi PUG ke depan.

Oleh humas on November 05, 2018

Jakarta (5/11) --Sebagai negara tetangga, hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam sangat dekat. Bahkan hampir 20 persen populasi Brunei Darussalam merupakan pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam akan membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penempatan dan perlindungan buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Oleh humas on November 05, 2018

Yogyakarta, (05/11) -- Penetrasi pengguna Internet di Indonesia terus mengalami peningkatan, di tahun 2017, dari 262 juta penduduk Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa menggunakan internet, dengan komposisi terbesar (49,52 persen) pada usia 19-34 tahun, kedua (29,55 persen ) di usia 35-14 tahun dan ketiga (16,88 persen) di usia 13-18 tahun. Di satu sisi berbagai kasus kejahatan seksual anak/KSA pada tahun 2018 disebabkan oleh pengaruh Pornografi sebanyak 42.42 persen, pengaruh teman sebaya 30.30 persen, pengaruh miras 16.67 persen, lainnya 7.58 persen dan Napza 3.03 persen. 

Oleh humas on November 05, 2018

Tangerang, (3/11) Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Bidang PMK, Ghafur Dharmaputra memberikan arahan terkait “Perkembangan dan Dinamika Instrumen Hukum Internasional tentang Tindak Pidana Perdagangan (TPPO)” di depan  120 peserta Pelatihan Penanganan TPPO Bagi Aparat Penegak Hukum yang terdiri atas para hakim, polisi, jaksa, advokat dan pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dari 30 Kab/Kota di Indonesia bertempat di Hotel Allium Tangerang.

Oleh humas on November 02, 2018

Jakarta, (31/10) Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi,  sinkronisasi dan pengendalian kebijakan tentang perlunya sinkronisasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga. Program hasil sinkronisasi akan diujicobakan tahun 2019.

Oleh humas on October 31, 2018

Jakarta (31/10) – Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan Izin Prakarsa Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdaganga Orang (GT PP TPPO). Rakor diselenggarakan di ruang rapat Kemenko PMK Lt. 6 dan diikuti kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Oleh humas on October 25, 2018

Jakarta (24/10) - Plt Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra menerima audiensi dari BKKBN yang dipimpin oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dr. M. Yani. Audiensi berlangsung di ruang rapat lantai 6, Kemenko PMK. 

Audiensi ini membahas mengenai Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Serta Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Oleh humas on October 24, 2018

Jakarta (24/10)   --  Plt Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Ghafur Dharmaputra memimpin Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Perkembangan Penyusunan Peraturan Perundangan Sebagai Turunan UU No. 18 Tahun 2017 (UU PMI). Rapat dilaksanakan di ruang rapat lantai 6 Kemenko PMK. Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Utama BNP2TKI; Tatang Budie Utama, Dirjen Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Peluasan Kesempatan Kerja Kemenaker ; Maruli Apul Hasoloan Tambunan, dan Kementerian/Lembaga terkait.

Oleh humas on October 23, 2018

Jakarta (23/10)--- Sebagai kelanjutan dari rencana dimulainya pembuatan website resmi tentang Bimbingan Pra Nikah seperti yang sudah dibahas dalam rapat koordinasi sebelumnya pada Agustus 2018 lalu, plt. Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, kembali memimpin rapat lanjutan dengan bahasan serupa Selasa pagi di Jakarta.

Oleh humas on October 22, 2018

Jakarta (22/10)--- Kemenko PMK terus berupaya mendorong K/L terkait dan para Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah anak jalanan sertai berbagai faktor penyebabnya. Atas upaya ini, Kemenko PMK turut mendorong pula digelarnya Jambore Nasional khusus melibatkan anak jalanan. Satu hal yang terpenting, bahwa kebijakan ‘Kota atau Kabupaten Layak Anak’ dapat berpengaruh besar terhadap makin berkurangnya anak jalanan. Demikian pengantar plt.

Oleh humas on October 19, 2018

Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra mendukung program sertifikasi EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) dan berharap pencapaian lima perusahaan yang menjadi pelopor penerima sertifikasi tersebut dapat diikuti perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya.

Oleh humas on October 18, 2018

Jakarta (18/10) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi persiapan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu pagi (17/10).

Dalam pengantarnya, Ghafur menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan Kampanye 16 Hari Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan, isu Perkawinan Anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu dicegah. 

Oleh humas on October 18, 2018

Jakarta(17/10)-- Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada masalah kesetaraan gender. Pada tahun 2000 telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Masuknya isu kesetaraan gender di SGDs adalah keberhasilan Indonesia dan banyak negara berkembang dengan adanya upaya bersana dan kemitraan dalam mencapainya. Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) saat ini masih berkisar pada angka 70 yang artinya pemberdayaan perempuan masih menjadi agenda yang belum terselesaikan. Demikian disampaikan Plt.

Oleh humas on October 17, 2018

Jakarta (17/10) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) penanganan rehabilitasi anak paska bencana di Ruang Rapat Kemenko PMK, Jakarta, Senin pagi (15/10).

Oleh humas on October 11, 2018

Palangkaraya (11/10)—Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran, memandu diskusi sesi pertama rapat koordinasi nasional mengenai Pelembagaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rakor diselenggara di Swiss-belhotel Danum, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis pagi (11/10). 

Oleh humas on October 11, 2018

Nusa Dua Bali (11/10) -- Inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender ialah menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas tanpa membedakan laki dan perempuan. Demikian disampaikan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK yang mewakili Menko PMK Puan Maharani dalam 2018 Tri Hita Karana Forum Sustainable Development yang merupakan rangkaian acara IMF dan World Bank Annual Meeting 2018.

Oleh humas on October 09, 2018

Jakarta (09/10)- Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran memimpin Rapat Pembahasan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari Johor Bahru, Malaysia Senin (08/10) di Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dihadiri oleh perwakilan KJRI Johor Bahru, Kemsos, BNP2TKI, Kemlu, Kemnaker, dan KPPPA, bertujuan membahas permasalahan dan mencari alternative solusi bagi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari Johor Bahru.

Oleh humas on October 09, 2018

Padang (09/10)--- Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi merupakan salah satu indikator dalam pembangunan perempuan. Dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah yaitu memastikan perempuan Indonesia memiliki lingkungan yang kondusif untuk ikut andil dalam pembangunan ekonomi nasional, capaian perempuan Indonesia di bidang ekonomi membawa kabar baik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan meningkat dari 51,39 persen pada tahun 2012, menjadi 55,44 persen pada Februari tahun 2018 atau meningkat sebesar 4,05 persen poin.

Oleh humas on October 08, 2018

Jakarta (8/10) – Pemerintah menyadari masih banyak anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) belum tersentuh perlindungan dari kekerasan, belum mendapat akses pendidikan dan fasilitas kesehatan memadai. Karenanya dibutuhkan kerja keras dan sinergitas dari pusat dan daerah. 

Pages

Subscribe to RSS - Perempuan dan Anak