Oleh humasnew on October 08, 2018

Jakarta (8/10) – Pemerintah menyadari masih banyak anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) belum tersentuh perlindungan dari kekerasan, belum mendapat akses pendidikan dan fasilitas kesehatan memadai. Karenanya dibutuhkan kerja keras dan sinergitas dari pusat dan daerah. 

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Marwan Syaukani menjelaskan masih banyak anak di wilayah 3T yang buta huruf. Dari kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tambrauw, Papua, Marwan menerangkan, 80% anak di wilayah tersebut ternyata masih buta huruf. 

Dijelaskannya kemudian, pelayanan untuk kelompok disabilitas juga masih minim. “Banyak anak disabilitas tidak bisa mandiri karena keluarga yang tidak mengetahui cara penanganan,” katanya dalam Rakor Evaluasi Program Perlindungan Anak Kelompok Marjinal di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Sementara, perlindungan anak juga masih minim atas korban tindak kekerasan terhadap anak. Gambaran itu, sebutnya, masih melekat di wilayah 3T.

Adapun kondisi kelompok marjinal saat ini, secara umum dijelaskan masih banyak pula yang belum memiliki akte kelahiran dan KTP. Capaian keseluruhan diatas 86,5%, namun daerah 3T capaiannya dibawah 40%. Budaya dan geografi merupakan kendala terbesar untuk mewujudkan hal tersebut. Karena keterbatasan akses, kelompok marjinal juga tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan. 

Anak dari kelompok marjinal faktanya pun tidak memperoleh pengasuhan dari orangtua, keluarga. Karena tidak memiliki identitas banyak anak kelompok marjinal tidak memiliki akses terhadap kesehatan. Menurutnya sekitar 13% kelahiran masih memanfaatkan jasa dukun. Akibatnya terjadi kondisi stunting hingga kurang gizi dalam kelompok marjinal. 

Marwan menegaskan, perlindungan anak pada kelompok marjinal dirasa penting meningat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak telah diamanatkan oleh Konvensi Internasional PBB tentang Konvensi Hak Anak (ratifikasi Keppres Nomor 39 Tahun 1990). “Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tanpa diskriminasi,” pungkasnya. 

Dalam Rakor Evaluasi Program Perlindungan Anak Kelompok Marjinal ini, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga membagi pengalaman selama menangani anak-anak Kelompok Marjinal. Kementerian tersebut juga menjelaskan program yang dijalani untuk anak-anak Kelompok Marjinal. Saran dan kritik juga menyeruak dari para Kementerian terhadap isu, program dan kebijakan untuk anak-anak Kelompok Marjinal dalam rakor ini. Mereka sepakat dibutuhkan kerja keras dan sinergitas dari pusat dan daerah dalam perlindungan anak-anak pada Kelompok Marjinal.

Categories: