Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Oleh humas2 on March 13, 2017

Jakarta (13/03)--- Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla pada Desember 2015 lalu telah berkomitmen untuk membangun pabrikatau perusahaan yang khusus mempekerjakan penyandang disabilitas. Jika komitmen itu terwujud dan sudah berkembang, para penyandang disabilitas diharapkan siap terjun ke dalam dunia kerja dan mereka diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi. Negara di dunia yang sudah sukses menjalankan bengkel kerja untuk para penyandang disabilitas sejauh ini antara lain Jerman, Thailand, dan Filipina.

Oleh humas2 on March 10, 2017

Jakarta (09/03)--- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, telah menyampaikan surat resmi memgenai Alokasi Pagu Subsidi Rastra per provinsi tahun 2017 kepada Gubernur seluruh Indonesia.  Kemenko PMK beserta Tikor Rastra Pusat juga telah menyusun Pedoman Umum Subsidi Rastra, sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran Rastra Tahun 2017. Menko PMK dalam surat itu menguraikan pula bahwa data nama dan alamat penerima manfaat (DPM) subsidi Rastra akan disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Oleh humas2 on March 08, 2017

Jakarta (08/03)--- Kemenko PMK, melalui Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, melakukan audiensi dengan  Perhimpunan Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Pernas LKS LU). Bertempat di ruang kerja Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni,  audiensi berjalan dengan akrab.

Oleh humas2 on March 05, 2017

Jakarta (5/3) -- Setelah resmi diluncurkan pada 23 Februari lalu oleh Presiden Joko Widodo, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipastikan mulai berjalan. Untuk tahap awal pelaksanaan program BPNT tahun 2017 akan dilaksanakan secara terbatas di 44 kota. Sasaran penerima manfaat program BPNT ditetapkan sebanyak 1,286 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran program BPNT sebesar Rp1,7 triliun.

Oleh humas2 on March 05, 2017

Jakarta (5/3) -- Mulai tahun 2017, dilakukan transformasi Rastra, dari pola subsidi menjadi bantuan sosial, sehingga Program Rastra berubah menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar seluruh bantuan sosial diberikan secara non tunai melalui sistem perbankan, sehingga Pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pelaksanaan program BPNT tahun 2017 akan dilaksanakan secara terbatas di 44 kota sedangkan 470 kabupaten/kota lainnya masih akan tetap mendapatkan subsidi Rastra reguler.

Oleh humas2 on March 04, 2017

Semarang (3/03) -- Staf Ahli Menko PMK bidang Kependudukan, Sonny Harry B. Harmady, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Walikota Semarang, Hendra Prihadi, di kantor Walikota, Semarang (3/03). Rakor ini adalah tindak lanjut dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesiapan E-Waroeng dalam Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK pada tanggal 2-3 Maret 2017 di Kota Semarang, Jateng. Rakor ini hadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Direktur BNI Cabang Semarang, Perum Bulog, Dinas Sosial, serta para SKPD terkait.

Oleh humas2 on March 03, 2017

Jakarta (03/03)—Melanjutkan rapat koordinasi serupa kemarin (02/04) di Kemenko PMK, Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, hari ini memimpin Rakor tindak lanjut tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Rakor diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jl.Jend. Gatot Soebroto No. 79, Jakarta Selatan.

Oleh humas2 on March 03, 2017

Semarang (02/03) --  Staf Ahli Menko PMK bidang Kependudukan, Sonny Harry B. Harmadi bersama dengan Keasdepan Bantuan Sosial Kemenko PMK, hari ini melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kesiapan E-Waroeng dalam  pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Monev ini merupakan bentuk pelaksanaan koordinasi, singkronisasi dan pengendalian (KSP) Kemenko PMK terhadap program pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar berjalan sesuai harapan,” jelas Sonny.

Oleh humas2 on March 02, 2017

Jakarta (02/03)--- Kemenko PMK, melalui Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, melakukan audiensi dengan Yayasan Sampaguita, kemarin (01/03). Bertempat di ruang kerja Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni, salah seorang pengurus Yayasan Sampaguita yang didampingi Chief Excecutive Officer (CEO) PT Didaktika Sekar Mandiri - ‎Dwika Consulting, Kusuma Prabandari, audiensi berjalan dengan akrab.

Oleh humas2 on February 28, 2017

Jakarta (28/02) -- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad  Choesni, pagi ini memimpin rapat koordinasi (rakor) sinergitas rencana program penangangan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)  dan sarana prasarana lingkungan.

Oleh humas2 on February 27, 2017

Bandung (27/02)--- Program kerja dan kegiatan pada Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia Kemenko PMK untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2017 ini memang telah disusun.

Oleh humas2 on February 24, 2017

Jakarta (24/02 )--Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Tb. A. Choesni, memimpin rapat pembahasan perpres pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) di ruang rapat taskin, Kemenko PMK, Jakarta (24/02).

Oleh humas2 on February 24, 2017

Jakarta (24/02) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial akan terus meningkatkan dan memantapkan koordinasi pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) dan e-warong KUBE dalam lingkup pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan berkala dan penyempurnaan program di tahun 2017.

Oleh humas2 on February 24, 2017

Jakarta (23/02)--- Undang-undang No.8/2014 tentang Penyandang Disabilitas diakui memang belum diimplementasikan secara optimal, terutama mengenai perhatian atau atensi yang masih rendah terhadap para penyandang disabilitas yang tengah menjalani proses pendidikan di berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air.

Oleh humas2 on February 23, 2017

Jakarta (23/02) – Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono memipin rapat koordinasi terkait dengan Surat Mendikbud No. 74085/MPK.D/KU/2016  yang ditembuskan kepada Menko PMK perihal rencana penyaluran dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2017 untuk jenjang Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, di kantor Kemenko PMK, Jakarta. Turut hadir dalam rakor tersebut  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Oleh humas on February 21, 2017

Makassar (21/02)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni, pagi ini menjadi Pembicara Tamu di tengah forum Edukasi Keuangan bagi Penyalur BPNT, Pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gedung Graha Pena, Kota Makassar. Acara ini merupakan bentuk sosialisasi penyaluran BPNT dan sepenuhnya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sosialisasi masif semacam ini sebelumnya telah diputuskan bersama dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 8 November 2016 lalu.

Oleh humas2 on February 17, 2017

Jakarta (16/02)--- 18 tahun sudah berlakunya Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Seiring berjalannya waktu pula, upaya menyejahterakan kaum lanjut usia (lansia) baik di dalam maupun luar negeri nyatanya memang terus mengikuti tren yang berlaku. Maka, segenap diskusi dan pembahasan sepakat menilai bahwa sudah waktunya regulasi tentang kesejahteraan lansia itu dievaluasi dan direvisi.

Oleh humas2 on February 16, 2017

Jakarta (16/02)--- Sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas pada 17 Maret tahun 2016 lalu dan mengingat urgensi ditetapkannya Peraturan Pelaksana, kemudian telah dilakukan pula advokasi kebijakan di setiap K/L yang ada agar sejalan dengan amanah UU itu, Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi tadi menggelar Rakor Tindak Lanjut Implementasi UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK, Jak

Oleh humas2 on February 16, 2017

Jakarta (16/02)--- Uji coba penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut rencana akan disalurkan di 44 Kota di tanah air. Demi kelancaran tugas penyaluran yang dilakukan oleh Perum Bulog, Menko PMK, Puan Maharani, pagi tadi memanggil jajaran Perum Bulog dalam forum audiensi. Hadir dalam audiensi ini Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso; Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri, Imam Subowo; dan Direktur Komersial, Febriyanto.

Oleh humas2 on February 14, 2017

Jakarta (14/02) - Bertempat di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, mendampingi Presiden Joko Widodo untuk memberikan bantuan hibah 5.000 metrik ton beras kepada Pemerintah Srilanka. 

Presiden mengatakan, bantuan itu diminta langsung oleh Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, lewat Duta Besar Sri Lanka di Jakarta. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini di Srilanka sedang terjadi kerawanan pangan dan Ia menilai, sebagai negara sahabat, Indonesia perlu membantu Srilanka. 

Oleh humas2 on February 10, 2017

Jakarta (10/02)--- Siang ini, Keasdepan bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi yang merupakan tindak lanjut dari rapat penyusunan perjanjian kerja sama pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental PDM/ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang telah dilaksanakan pada 19 Januari 2017 lalu di Kementerian Sosial. Rakor dipimpin oleh Plh.

Oleh humas on February 08, 2017

Jakarta (08/02) -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tb A Choesni, membuka rapat koordinasi finalisasi pembahasan perhitungan defisit DJS program JKN-KIS. Rapat dilaksanakan di Ruang rapat lt. 6 gedung Kemenko PMK.

Oleh humas2 on February 07, 2017

Jakarta (07/02)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK siang ini menggelar rakor yang membahas rencana ‘Implementasi Pemenuhan Hak Rungu Wicara melalui Translasi Berita Televisi ke dalam Bahasa Isyarat.’ Rakor berlangsung di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK Jakarta.

Oleh humas2 on February 06, 2017

Jakarta(06/02)-- Asisten Deputi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong, hari ini memimpin Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 di lt.4 Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat No.03, Jakarta Pusat.

Oleh humas2 on February 06, 2017

Jakarta (06/02)--- Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di Ruang Rapat Utama Lantai 7 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pemerintah akan menaikkan sasaran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang semula 44 kota menjadi 45 kota dan 6 kabupaten. “Pemerintah secara maksimal akan memastikan tahapan persiapan dan pelaksanaan BPNT berjalan dengan lancar.

Pages

Subscribe to RSS - Perlindungan Sosial dan Kemiskinan