Oleh humasnew on May 03, 2018

Bandung (2/4)--- Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi, melakukan pertemuan dengan para Konsultan Pendampingan Wilayah (KPW) Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Tenaga Ahli (TA) Kab. Bandung di Hotel Luxton Dago, Bandung. Pertemuan dimaksud dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa (DD) dan pemantauan pelaksanaan PKTD di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari 100 Kabupaten 1000 Desa Prioritas lokasi pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penanganan Stunting.

Dari 270 Desa di Kabupaten Bandung, yang sudah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebanyak 129 desa dan masih menyisakan sebanyak 141 Desa atau sekitar 40%. Kendala setiap Desa sangat beragam. Misalnya, masih belum adanya kesepakatan antara Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawarakatan Desa (BPD). Sumber pendapatan lain selain dari DD, misalnya bantuan keuangan yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang memberikan berbagai persyaratan lainnya sehingga menjadikan APBDes juga terkendala dalam terselesaikannya. Minimnya ketersediaan jumlah Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) juga memberikan andil dalam kendala, karena khusus untuk pembangunan infrastruktur desa yang berasal dari DD, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi desain harus diverifikasi dan disetujui oleh PDTI yang profesional dan memahami teknis. Banyaknya Desa yang baru saja menyelesaikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan mengakibatkan seringnya para aparat mengundurkan diri sehingga Desa dengan para perangkat yang baru mengalami kesulitan untuk menyelesaikan APBDes. Masyarakat Desa senang memperoleh tambahan pendapatan yang cukup besar dari PKTD, walaupun ada rasa khawatir sikap gotong royong akan pudar.

Selain dari pertemuan multilateral, juga dilakukan pemantauan langsung pelaksanaan kegiatan PKTD di Kabupaten Bandung – Jawa Barat. Ada 6 Desa yang dikunjungi dalam kegiatan pemantauan langsung ini yaitu, Desa Tanjungwangi dan Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Desa Cibodas Kecamatan Pasir Jambu, Desa Sukamaju, Kec. Soreang, Desa Cipendeuy, Kec. Padalarang, Desa Pasir Halang, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung.

Menurut Sonny, jumlah desa yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan PKTD di Kab. Bandung sebanyak 10 Desa, tetapi PKTD tidak berlaku hanya di 10 Desa Prioritas ini saja melainkan berlaku untuk semua desa di Kab. Bandung bahkan di seluruh desa di Indonesia. DPMD Kab, Bandung dimohon untuk mendorong percepatan penyaluran DD sehingga pemanfaatannya yang dilakukan dengan mekanisme padat karya dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa dan berdampak juga pada penurunan angka kemiskinan dan jumlah warga stunting.

“Kegiatan PKTD agar dilaksanakan tetap berpedoman pada tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan penghasilan masyarakat di desa. Diperlukan kebersamaan dan gotong royong antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam kegiatan Padat Karya. Pendampingan dari Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes agar dapat dilakukan secara berkesinambungan”, imbuh Sonny.

Ikut serta dalam rombongan pemantauan PKTD di Kab. Bandung adalah Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK, Herbert Siagian, dan tim dari keasdepan Pemberdayaan Desa serta tim dari Staf Ahli Menteri Menko PMK. Jenis kegiatan PKTD yang dilaksanakan warga desa adalah pembangunan rabat beton jalan desa, pembangunan bronjong, pembuatan GOR, pembangunan gedung serbaguna, talud, saluran irigasi.

“Perlunya sinergi antar urusan pada masing – masing tingkatan pemerintahan terkait pelaksanaan DD dan PKTD. Meskipun pelaksanaan DD adalah kebijakan pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan) juga terkait, misalnya dalam hal penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian perlu koordinasi antar urusan dan antar tingkatan pemerintahan dengan spektrum yang lebih luas,” jelas Herbert.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan padat karya. Selain unsur Kabupaten/Kota, perlu diingat bahwa peran Camat dan juga para pendamping profesional serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah memainkan peran yang penting dan strategis dalam suksesnya PKTD di Desa.

Selain itu Herbert juga menambahkan kriteria bagi para pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD yakni yang berasal dari pengangguran, setengah pengangguran (serabutan), orang miskin dan keluarga yang memiliki anak stunting dan bahwa program PKTD merupakan  program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, teknologi lokal desa dan kemudian berimplikasi pada tambahan pendapatan/upah secara langsung, perluasan kesempatan kerja serta penurunan angka stunting.

Adapun capaian penyaluran DD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tahap I TA 2018 hingga tanggal 2 Mei 2018 sebesar 11, 57 T atau 96,43 % dari pagu anggaran DD sebesar 12 T untuk tahap I. Dari total 434 Kab/Kota lokus penerima DD, yang sudah menerima DD sebanyak 423 Kab/Kota. Masih terdapat 11 Kab/Kota yang belum menerima DD, yaitu Kab. Aceh Utara (Aceh), Kab. Karo (Sumatera Utara), Kota. Padang Sidempuan (Sumatera Utara), Kab. Jember (Jawa Timur), Kab. Ende  (Nusa Tenggara Timur), Kab. Paniai (Papua), Kab. Dogiyai (Papua), Kab. Mimika (Papua), Kab. Nabire (Papua), Kab. Nduga (Papua), Kab. Deiyai (Papua). (sumber: Kedep VII Kemenko PMK)