Oleh humas2 on September 30, 2016

Yogyakarta (30/09) – Staf Ahli Bidang Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sonny Harry Harmadi membuka kegiatan Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (FORKOMSAM) dengan mengangkat tema "Optimalisasi Peran Petugas Lini Lapangan KB dalam Pembangunan Keluarga Berencana dan Revolusi Mental" yang dilaksanakan di Yogyakarta (29/09).

Hadir menjadi narasumber, Ketua Pokja Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Arief Budimanta (paling kanan); Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Indrajati (paling kiri); Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Abidinsyah Siregar (kedua dari kanan); dan bertindak sebagai moderator adalah Staf Ahli Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan Kemenko PMK, Sidqy Lego Pangesthi Suyitno.

Sonny dalam sambutan pengantar sekaligus pembuka acara menjelaskan bahwa Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang jelas memiliki peran dan nilai strategis bagi keberhasilan pembangunan. Keluarga juga merupakan wahana pertama dan utama dalam membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas.

Namun faktanya, lanjut Sonny, dari 65 juta keluarga di Indonesia, sekitar 65 persen kepala keluarga hanya berpendidikan SMP ke bawah dan terdapat 15 persen kepala keluarga tidak tamat SD. “Lebih miris lagi hanya sekitar 44 persen keluarga di Indonesia mengonsumsi sumber air minum bersih yang layak,” jelas Sonny.

Kondisi tersebut, menurut Sonny dikarenakan belum berhasilnya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti inprastruktur, pendidikan dan kesehatan. “Memang kita punya cerita sukses pengendalian penduduk pada masa Soeharto, sehingga ada negara lain yang belajar di Indonesia, seperti Singapura. Namun setelah reformasi program pengendalian penduduk seperti tidak tersentuh,” papar Sonny.

Menurut Sonny, cerita sukses pengendalian penduduk pada masa presiden Soeharto tidak terlepas dari peran tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Ketika program nasional KB digulirkan pada awal tahun 1970 hingga akhir 1990-an, pemerintah mengangkat sekitar 36 ribu tenaga PLKB dengan jumlah desa/kelurahan waktu itu sekitar 62 ribu. “Itu artinya rasio antara jumlah PLKB dengan jumlah Desa sekitar 1:2” terang Sonny.

Lalu, lanjut Sonny, pada tahun 2000-an pemerintah melalui BKKBN mengangkat tenaga Penyuluh Kelurga Berencana (PKB) dengan latar belakang pendidikan S1 dengan berbagai jurusan. Tahun 2003, melalui Keppres No,102 Tahun 2001 BKKBN menyerahkan PLKB/PKB ke pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun dalam perjalanannya , jumlah PLKB dan PKB terus berkurang. Pada awal tahun 2010, jumlah PLKB/PKB tinggal sekitar 22 ribu dan terus berkurang sampai saat ini tinggal 15.693 orang. 

Revolusi Mental

Sementara itu, Ketua Pokja GNRM, Arief Budimanta melihat ada potensi yang besar dari PLKB/PKB dalam menggerakkan program revolusi mental. Menurutnya, tenaga PLKB/PKB merupakan sosok yang profesional yang mampu memotivasi dan menggerakan masyarakat dan dapat berperan sebagai fasilitator. 

“Selain bertugas digarda terdepan ditengah masyarakat, tenaga PLKB/PKB yang berjumlah kurang lebih 16 ribu, dan tersebar di 70 ribu desa  dengan asumsi bahwa 1 PLKB/PKB bertugas di 3 atau 4 desa tentunya memiliki mitra yang sangat besar sehingga dapat membantu untuk sosialisasi dan implementasi GNRM diseluruh masyarakat dberbagai daerah,”jelas Arief,

Menurut Arief, tenaga PLKB/PKB selain bertugas seperti biasanya dengan mendatangi rumah masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya, PLKB/PKB dapat juga berperan sebagai agen perubahan dalam GNRM. “Untuk itu perlu menyusun strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan sebagai motor penggerak perubahan revolusi mental,” kata Arief.

Senada dengan Arief, Deputi Advokasi, Penggerak dan Informas BKKBN, Abidinsyah Siregar sepakat bahwa tenaga PLKB/PKB merupakan SDM yang handal dan profesional sebagai penggerak dan Change Agent yang dapat diberdayakan untuk menginternalisasi program dan nilai revolusi mental didalam keluarga Indonesia.

Diakhir diskusi disimpulkan, agar sekeretarian Pokja Revolusi Mental bersama dengan BKKBN dan Ikatan Penyuluh KB (IPKB) agar berkoordinasi dan bersinergi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit implementasi GNRM. Serta mengadakan Rakornis Kemenko PMK bersama K/L terkait untuk merumuskan integrasi dan sinergi antar penyuluh di masing-masing K/L terkait.

 

Reporter/Foto : deni adam malik

Editor      : Siti Badriah