Oleh humas on August 26, 2018

Jakarta (25/08)- Salah satu komitmen keberpihakan Pemerintahan Jokowi-JK terhadap masyarakat miskin, yang tertuang dalam Nawacita khususnya butir kelima adalah “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Wujud dari komitmen tersebut di awal pemerintah Jokowi-JK adalah penerbitan dan pencetakan 90 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar rakyat miskin dapat mengakses layanan kesehatan. 

Selain itu, Jokowi-JK juga memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar dapat bersekolah, di mana Jokowi-JK menyiapkan sekitar 20 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan keluarga miskin juga diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan total sekitar 16 juta kartu, yang juga dipersiapkan mengakses berbagai bantuan sosial lainnya.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia, dr. Sigit Priohutomo, MPH saat memberikan sambutan pada pembukaan lokakarya  bertemakan “Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Jaminan Sosial di Kabupaten Nias Barat”, di Museum kebangkitan Jakarta. 

“Faktanya saat ini angka kemiskinan di Indonesia  sudah di bawah 1 digit. Ini adalah prestasi dari kerja sama antar semua pihak. Pilihan pembangunan dari pinggiran sudah sangat tepat karena di sinilah kantong kemiskinan yang ada,” ungkap Sigit.

Secara nasional dari waktu ke waktu, tambah Sigit, kemiskinan merupakan masalah pelik. Fakta menunjukkan bahwa berbagai bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, sudah saatnya disusun kebijakan kebijakan dan program-program yang pro poor, yang sudah disiapkan secara terencana, tersinergi, dan berkesinambungan.

“Pemberian bantuan terkadang tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat. Masyarakat malah menjadi ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan,”ujarnya.

Pada kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan kembali mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa negara harus mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, termasuk masyarakat miskin. Untuk menunjang operasionalnya telah dibuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengamanahkan dibentuknya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai wadahnya.

“Guna mewujudkan tujuan SJSN, dibentuklah badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang memberikan jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta, termasuk tenaga kerja dan anggota keluarganya, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Lebih lanjut, Sigit juga mengungkapkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, Kabupaten Nias Barat termasuk dalam daftar daerah tertinggal. Pada periode Januari 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Barat adalah sebesar 28,10 persen (23.169), yang merupakan terbesar kedua di Kepulauan Nias setelah Kabupaten Nias Utara yang berada di posisi teratas sebesar 29,28 persen.

Kondisi tersebut menjadi keprihatinan tersendiri, sekaligus juga menjadi motivasi penyemangat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat untuk lebih proaktif melepaskan masyarakatnya dari kemiskinan. Meski demikian, melepaskan masyarakat dari kemiskinan bukan persoalan yang semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi juga bukan hal yang mustahil dilakukan.

“Saya percaya, dengan strategi yang tepat, maka masyarakat Nias Barat dapat terlepas dari belenggu kemiskinan,” tegasnya.

Lokakarya “Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Jaminan Sosial di Kabupaten Nias Barat” ini terselenggara berkat kerjasama Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia (PMNBI), Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL), Kemenko PMK dan DJSN. Hadir sebagai narasumber anatar lain, Buapati Nias Barat, Faduhusi Daely, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulung, Anggota DJSN, Ahmad Anshory, Pokja TNP2K. 

 

Categories: