Oleh humas2 on November 15, 2016

Jakarta (15/11)--- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), I Nyoman Shuida memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Eselon I terkait dengan persiapan pelaksanaan, penajaman program, serta anggaran pemberdayaan desa dan kawasan perdesaan tahun 2017.  Rakornis  dilaksanakan di ruang rapat Lt.7. Kemenko PMK, Jakarta.

Menurut Shuida, dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa  diperlukan program pendukung lainnya, seperti program pendamping desa, program Strategi Pengentasan Desa Tertinggal menjadi Berkembang dan Desa Berkembang menjadi Mandiri dan program Pemberdayaan Koperasi. Terkait dengan program pendamping desa, program harus meliputi optimalisasi pendampingan desa dengan melibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi serta Kementerian dan Lembaga (K/L). Adapun proses rekrutmen, pelatihan dan penugasan pendamping desa baik pada tingkat desa, kabupaten dan provinsi dilakukan secara bertahap oleh masing-masing daerah dengan berpedoman pada aturan (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pendamping.

Sementara itu, program Strategi Pengentasan Desa Tertinggal menjadi Berkembang dan Desa Berkembang menjadi Mandiri diprioritaskan  di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali yang selanjutnya direplikasikan wilayah lainnya.“Untuk Pemberdayan Koperasi disini maksudnya adalah dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui konsolidasi dengan Koperasi  dan menjadikan Koperasi sebagai lembaga usaha Desa dan kawasan Perdesaan pada daerah yang belum membentuk BUMDes/BUMDes Bersama” Ujar Shuida.

Rakornis tersebut kali ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  Ditjen PKP, Ditjen PPMD dan Sekjen Kemendes. (Ries/Anggun) (ed. deni)

Categories: