Oleh humas on April 18, 2018

Surabaya (18/04) -- Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masih terhitung rendah. Karenanya pemerintah bermaksud mempercepat penyaluran dana desa untuk mendukung Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) dan penanganan stunting di Desa.

Salah satu langkah dalam mempercepat penyaluran dana desa untuk mendukung PKTD dan penanganan stunting di Desa adalah menggelar Workshop Koordinasi Regional. Setelah sebelumnya Workshop Koordinasi Regional di selenggarakan di Batam dan Makassar, hari ini (Rabu) Kemenko PMK menyelenggarakannya di Surabaya. Workshop kali ini diikuti 142 Kabupaten di wilayah Jawa, Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan dengan unsur peserta dari Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Kabupaten. Dari pemerintah pusat hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPKP, Kantor Staf Presiden dan TNP2K.

Dalam paparannya, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah k Rekening Kas Desa masih terhitung rendah. Per tanggal 16 April 2018, Dana Desa yang sudah tersalurkan ke rekening kas Desa baru mencapai Rp. 2,47 Trilyun dari 10,73 Trilyun yang telah ditransfer Pemerintah Pusat ke RKUD.

Keterlambatan disebabkan Kabupaten menunggu revisi APBDes karena persyaratan 30% untuk HOK, dan terdapat Desa yang sudah layak salur tapi Kabupaten belum menyalurkan Dana Desanya dikarenakan Pemerintah Kabupaten belum menerbitkan Perkada tentang Alokasi rincian Dana Desa per Desa dan Perda APBDes.  “Untuk itu, kita berkumpul disini dalam rangka memberikan asistensi dan alternatif, solusi kepada Pemerintah Kabupaten agar dapat segera menyalurkan Dana Desa-nya ke desa-desa yang sudah layak salur, dan membantu desa yang masih mengalami kendala penyusunan APBDes,” jelas Sonny.

Ditambahkannya, pada kesempatan ini pihaknya juga megaskan bahwa kebijakan percepatan penyaluran Dana Desa adalah khusus Dana Desa tahap I tahun 2018, APBDes tidak perlu direvisi dengan syarat dan ketentuan harus ada aktifitas padat karya di desa tersebut. “Dana Desa agar segera diberikan kepada desa yang belum memenuhi HOK sebesar 30% untuk melakukan kegiatan PKTD sambil menunggu revisi APBDes,” ujar Sonny.

Pemerintah kabupaten sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan padat karya. Selain unsur Kabupaten, peran Camat dan juga para pendamping professional serta APIP daerah juga memainkan peran yang penting dalam suksesnya padat karya tunai di desa.

Selaras dengan itu Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Kementerian Keuangan, Boediarso, menyampaikan terkait pengalokasian dana desa, arahan Presiden adalah fokus pada pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas hidup, mengatasi kesenjangan dan afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Mulai tahun 2018 telah dilakukan reformulasi Dana desa yang sebelumnya menggunakan formulasi 90:10, menjadi 77:3:20 untuk alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi.

Taufik Madjid, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menegaskan penggunaan dana desa sejak tahun 2015 mengedepankan pada prinsip swakelola dengan mengandalkan pada penggunaan bahan baku lokal. Dengan demikian bilamana saat ini penggunaan dana desa melalui mekanisme padat karya tunai, hal ini sangat sejalan dengan kealamiahan desa dan masyarakatnya. Sekali lagi peran pemda sangat penting. (Kedeputian VII)

Categories: