Oleh humas2 on December 15, 2016

Semarang(15/12)–Propinsi Jawa Tengah melaksanakan “Kick Off” Program Perbaikan Layanan Tata Kelola TKI di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan rangkaian program yang sebelumnya sudah dilaksanakan di daerah lain yaitu Kalimantan Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan diawali dengan Rapat Teknis Program Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah kemarin (13/12) bertempat di Kantor Dinsosnakertransduk Provinsi Jawa Tengah dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono. Rakernis kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh Direktur KPK dan dihadiri oleh Sekda dari sembilan Kabupaten yang merupakan daerah pengirim tertinggi TKI di Jawa Tengah, serta beberapa SKPD terkait. Para peserta rakernis menyatakan dukungan penuh dan menyatakan komitmennya untuk segera mewujudkan program perbaikan layanan tata kelola TKI di Jawa Tengah. Komitmen perbaikan layanan tata kelola TKI di Jawa Tengah ini merupakan rangkaian pembangunan 52 kawasanprogram terpadu di daerah kantong dan perbatasan dan merupakan target tahun 2015-2018.

Sebanyak lima paket program yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah yaitu Kantor layanan dokumen TKI terintegrasi, Layanan pemberdayaan TKI produktif, Kredit murah bagi TKI dan keluarga, Layanan informasi dan konsultasi produk TKI, dan Layanan pengembalian dana asuransi eks TKI Korea.

Program Perbaikan Layanan Tata Kelola TKI ini bertujuan agar para TKI mendapatkan layanan dokumen yang mudah, cepat, transparan, dan bebas praktik korupsi, serta sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang korbannya sebagian adalah para TKI.

Dalam “Kick Off” Program, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Gubernur Jawa Tengah, GanjarPranowo; Kemenko PMK yang diwakili oleh Asdep Pemberdayaan Perempuan, Wagiran; Kemnaker; KemkumHAM; BNP2TKI; Polda Jateng; OJK; BPJS Ketenagakerjaan; serta Pimpinan dari sembilan Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kab Sragen, Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Kendal, Pati, dan Grobogan. Penandatanganan komitmen bersama ini disaksikan oleh Wakil Pimpinan KPK, BasariaPanjaitan. (sumber: Kedeputian VI Kemenko PMK)