Oleh humas on February 20, 2018

Jakarta (20/02)--- Upaya pemberdayaan perempuan sesungguhnya banyak jangkauan dan bidangnya. Jika kemudian cenderung diidentikkan dengan masalah ekonomi terutama usaha kecil dan menengah (UKM), tentu tidak dipungkiri lagi bila sektor UKM jadi ajang pembuktian perempuan yang berdaya dan mampu bersaing. Di sisi lain, pemberdayaan perempuan seharusnya dapat diterjemahkan menjadi kemudahan akses bagi layanan dan berbagai program milik Pemerintah. Demikian bahasan pokok Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenko PMK, Sujatmiko, siang tadi saat memimpin dan memberikan arahan dalam rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang membahas tentang program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas kelompok perempuan di ruang rapat lt.7 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rapat KSP juga menghadirkan tiga Nara Sumber yang berasal dari Bappenas, Indonesian Women’s Business Association (IWBA), dan Organisasi UKM IKM Nusantara. Rapat turut dihadiri oleh K/L terkait.

Sujatmiko dalam pembukaannya mengatakan bahwa belum banyak hasil yang didapat dalam rapat-rapat serupa sebelumnya. “Karena memang masih banyak yang kita lakukan untuk pemberdayaan perempuan.” Dalam catatannya, Sujatmiko mengemukakan bahwa Wirausaha perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan (1,6 juta) dari 12,7 juta tahun 2015 menjadi  14,3 juta pada tahun 2016. Sekitar 23 persen Pengusaha di Asia adalah perempuan, tumbuh 8 persen per tahun. “Di Indonesia jumlah pengusaha perempuan lebih banyak berada dalam skala mikro dan kecil dan sekitar 52 juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60 persen usaha dijalankan oleh perempuan,” katanya lagi. “UMKM paling bertahan dari krisis moneter, ekonomi, pangan, dan energi yang menimpa dunia dan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sehingga, banyak dukungan yang seharusnya diberikan kepada perempuan untuk menjadi pengusaha.”

Dari rapat KSP ini, Sujatmiko menyampaikan sejumlah harapannya bagi upaya pemberdayaan perempuan di tanah air antara lain teridentifikasikannya potensi (SDM, sumberdana, akses) dari setiap stakeholders; adanya perkembangan dan evaluasi setiap program pemberdayaan (keunggulan dan kelemahan); terjadinya kolaborasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan antar stakeholders; meningkatnya kemampuan dan kemandirian Perempuan di bidang finansial; meningkatnya peran perempuan di bidang politik; Perempuan mempunyai kompetensi dalam pekerjaannya; tidak ada lagi perempuan yang bekerja di luar negeri yang non-procedural; dan tidak ada lagi TKI perempuan yang bermasalah. (*)