Oleh humas2 on June 22, 2016

Jakarta (22/06)-- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Anak dan Perempuan Kemenko PMK, Sujatmiko, pagi ini membuka  rapat tentang pendataan, pemulangan, dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) di ruang rapat Taskin Kemenko PMK, Jakarta.Adapun tujuan rapat ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pemulangan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) di luar negeri. Saat ini sebanyak 1.870.148 Warga Negara Indonesia bermasalah tersebar di berbagai negara tujuan penempatan, antar lain Malaysia (1.250.000 orang), Arab Saudi (588.075 orang) dan Negara lain sebanyak 32.073 orang.

Menurut Sujatmiko, pemulangan TKIB merupakan upaya perwujudan salah satu program nawacita presiden RI, yakni menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

Berdasarkan kebijakan dan realisasi 2015 serta sesuai dengan arahan presiden pada rapat kabinet terbatas pada 17 desember 2014, agar pemerintah segera memulangkan Warga Negara Indonesia Overstayers (WNIO) / TKIB yang berada diluar negeri, sampai saat ini pemulangan TKIB sampai dengan tahun 2015 sebanyak 94.529 orang dengan rincian Malaysia (77.036 orang), Arab Saudi dan negara lain (17.493 orang) sementara target pemulangan TKIB tahun 2015 - 2019 sebanyak 50.000 orang.

Menurut data, pemulangan tahun 2016 sebanyak 10.197 orang yang berasal dari berbagai negara tempat TKIB berada. Adapun untuk biaya pemulangan TKIB ke Indonesia dilakukan oleh kementerian Luar Negeri, Biaya pemulangan TKIB Debarkasi (entry point di Indonesia) menuju daerah asal melalui Kemensos dan BPN2TKI. "TKI yang bermasalah di luar negeri biasanya disebabkan karena gaji yang tidak dibayar, dokumen yang tidak lengkap dan lain-lain sehingga menyebabkan TKI ini bermasalah di luar negeri,” Ujar Sujatmiko.