Oleh humas on December 01, 2016

30/11) Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, memimpin Rakor yang membahas Penajaman Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan di ruang rapat lt. 3 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dihadiri oleh Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Kemenkeu, Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas, Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes, Kasubdit Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Kasubdit Dirjen  Otonomi Daerah Kemendagri.
"Rakor ini merupakan tindak lanjut, arahan Presiden RI yang sangat concern terhadap anggaran fungsi pendidikan, padahal kenaikan jumlah murid, guru, tidak terlalu signifikan termasuk untuk tunjangan sertifikasi guru," ujar Agus Sartono. Anggaran pendidikan di Kemendikbud bukan saja ada di Kemendikbud, tetapi ada juga di 17 K/L lainnya,yang digunakan untuk pendidikan Formal, Non Formal dan Pendidikan Tinggi. "Dana Alokasi Khusus (DAK) selama lima tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp60 triliun. Dana itu dapat digunakan untuk bangunan sekolah, pertanyaannya adalah mengapa masih banyak sekolah yang rusak?" imbuh Agus lagi.
Agus menyampaikan masih banyaknya permasalahan yang  terjadi selama ini karena belum jelasnya pengawasan terhadap pelaporan pemanfaatan dan penggunaan DAK. Penyelesaian masalah 71 Polteksesda yang diharapkan dapat diselesaikan dengan batas waktu hingga tahun 2018, belum adanya kejelasan mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) non gaji Kemenagmenggeser tunjangan profesi guru agama sekolah umum Kemendikbud. Menurut Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Rukijo, DAK alokasi sudah disesuaikan dengan sasaran dan di breakdown per daerah. Sebagai contoh di bidang kesehatan diberikan kepada Rumah Sakit (RS) rujukan, pratama, dan lain-lain. Sehingga terjadi konektivitas antara penyaluran anggaran dan penggunaannya, juga perlunya Komitmen daerah untuk melaksanakan target, sasaran di masing-masing daerah. Konsep DAK dari K/L, sedang diselesaikan dalam tahap proses pengumpulan dan akan dilaksanakan pembahasannya per bidang, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur  jalan. Rincian penetapan kegiatan akan ditetapkan oleh masing-masing menteri, sehingga hal ini dapat in line dengan target sasaran nasional yang telah direncanakan oleh daerah.
Selain juknis DAK akan ada penetapan untuk menjamin alokasi agar tidak digunakan untuk kegiatan yang lain, pelaporan DAK mulai tahun 2017 secara aplikasi online, mempermudah laporan mencakup tentang realisasi dana dan output progress penggunaan/pelaksanaan dana, imbuh Rukijo. DAU non gaji  sesuai UU No. 23 /2014 terjadi perpindahan kewenangan, pengalihan terbesar ada di pendidikan menengah. Saat menghitung DAU estimasi dihitung dari PNSD dengan memperhitungkan tambahan pegawai. Daerah provinsi yang mengalami penambahan beban kewenangan ditambahkan DAU untuk 34 provinsi dengan jumlah 231.000 orang guru, tenaga kependidikan dan pengawas untuk mengcover dana dari provinsi akibat pengalihan kewenangan, tambah Rukijo.
Sedangkan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 saat ini sedang di bahas, ujar Hadiat, Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas, DAK fisik ada dua,  yaitu regular dan penugasan, dan DAK non fisik perlu aspek perencanaan dan bagaimana cara  penyalurannya, sebagai contoh perbedaan BOS untuk SMA dan MA, tambah Hadiat.(sumber: kedep IV Kemenko PMK)

Categories: