Oleh humas2 on January 10, 2017

Jakarta (10/01)--- Kedeputian bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Bandang yang terjadi di Kab dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rakor dilaksanakan di kantor Kemenko PMK pada tanggal 9 Januari 2017 dan dipimpin oleh Deputi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana  Masmun Yan Mangesa serta dihadiri oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB, Staf Ahli bidang Kependudukan Kemenko PMK, dan para pejabat yang mewakili Kemendagri, Kemensos, Kemendikbud, Kemen. PUPERA, Kem. PP dan PA, Kemen. Desa PDT dan Transmigrasi, serta perwakilan dari Kedeputian III dan IV Kemenko PMK. Adapun yang tidak hadir yaitu dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

Rakor bertujuan untuk mensinergikan upaya Kementerian/Lembaga dalam upaya penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana diketahui bahwa bencana Banjir bandang yang melanda Bima terjadi dua kali yakni pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 dan mengakibatkan jumlah penduduk terdampak sebanyak 105.753 jiwa dari total 159.736 jiwa (66,20 persen) dengan jumlah pengungsi tertinggi 8.541 jiwa di Kota Bima dan 192 jiwa di Kab. Bima. (sumber: Kedeputian I Kemenko PMK)