Oleh humas2 on January 12, 2017

Jakarta (12/1) – Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Masmun Yan Mangesa, hari ini  memimpin rapat koordinasi terkait penanganan pascabencana gempa bumi di Kab. Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun, Prov. Aceh. Hadir dalam rapat perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kantor Staf Presiden.

Agenda rapat hari ini yaitu Paparan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi olehBNPB; Paparan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas oleh Kementerian PU Pera; dan juga mendengarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kantor Staf Presiden.

Dalam paparannya, perwakilan BNPB mengatakan bahwa saat ini pascabencana gempa bumi Aceh usai masa transisi darurat menuju tahap pemulihan selama tiga bulan yang dimulai dari bulan Desember 2016 hingga Maret 2017. Upaya BNPB dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi antara lain mengkoordinasikan potensi nasional untuk pendampingan pemda, pengerahan personil K/L, TNI, Polri, PMI, relawan, dan NGO berjumlah 10.217 personil; pemberian Dana Siap Pakai untuk operasional posko dan pemenuhan kebutuhan dasar sebesarRp1 miliar untuk tiga kabupaten terdampak (Pidie Jaya Rp500 juta, Pidie Rp250 juta, Bireuen Rp 250 juta); pengiriman bantuan logistik dan peralatan senilai Rp14 miliar menggunakan pesawat cargo/ Hercules TNI AU; pendampingan Pos Komando Utama Tanggap Darurat Bencana di Kab. Pidie Jaya, pendirian tenda keluarga dan tenda pengungsi, serta melakukan verifikasi tahap 1 bangunan rumah rusak di Kab. Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen dansudah di-SK-kan olehBupati.

Saat ini sedang disusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa bumi 6,5 SR yang mencakup lima sektor pembangunan yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor. Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasaldari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lainnya (masyarakat, dunia usaha, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah) yang dialokasikan pada setiap sektor/sub sektor.

Paparan kedua mengenai Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat Dan Pemukiman Berbasis Komunitas disampaikan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Pera. Pasca tsunami Aceh 2004, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan permukiman dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan, yakni menempatkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan permukiman di wilayahnya sendiri. Hasil positif pendekatan pemberdayaan dalam penanganan pascatsunami di Aceh itu kemudian menjadi dasar pendekatan pemberdayaan yang diterapkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa DIY dan Jateng 2006 serta pascaerupsi Gunung Merapi 2010. Kini masyarakat terdampak Tsunami Aceh 2004, Gempa DIY dan Jateng 2007, dan Erupsi Merapi 2010 sudah menempati rumah yang lebih aman terhadap risiko bencana dan lingkungan permukiman mereka juga sudah mulai tertata serta komunitasnya lebih tanggap terhadap risiko bencana.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang dijalankan melalui inisiatif masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi dan bukan ditempatkan sekadar sebagai penerima manfaat tetapi sebagai subjek/agen pembangunan. Melalui proses pemberdayaan, aspirasi, motivasi, kreatifitas dan kemampuan masyarakat mendapat perhatian yang semestinya. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat dikenal juga sebagai pembangunan yang memanusiakan manusia. Bantuan teknis dan pendampingan diberikan melalui penugasan tim pendamping teknis untuk mendampingi masyarakat dalam rangka pembangunan kembali rumah dan infrastruktur permukiman berdasarkan Rencana Penataan Permukimannya (RPP).

Setelah Kementerian PU Pera, Kemdikbud melaporkan pos pendidikan pascabencana Aceh. Aktivasi Pos Pendidikan di Dinas Pendidikan Pidie Jaya (Pidie Jaya, Pidie danBireun) mulai tanggal 8 Desember sampai sekarang masih berlangsung, rencana sampai semua RKBS selesai dibangun dan fase rehab-rekon dimulai, bantuan ruang kelas sementara, distribusi 7738 paket belajar, penanganan psikososial, dan Kampanye Kembali ke Sekolah. (olv)