Oleh humas on July 23, 2018

Jakarta (23/7) --- Untuk menuntaskan dan mengevaluasi penangan pengalihan PT Kesda (Perguruan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat serta mengetahui rencana tindak lanjut Kemenkes dan Kemristekdikti dalam mengelola PTN yang menampung eks PT Kesda, maka Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,​Kemenko PMK, Agus Sartono, pagi ini membuka rakor tingkat Eselon ​I​ tentang penanganan PT Kesda. Rakor ini bertempat di Hotel Harris Vertu, Jakarta.Pengelolaan institusi pendidikan diploma bidang kesehatan yang selama ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah (PT Kesda) harus beralih ke Pemerintah Pusat. Menurut Agus, semua​ pihak​ yang terlibat harus memiliki kesadaran ​bahwa semua dapat diselesaikan secara instan.  Lebih lanjut, Agus juga menyadari konstelasi politik di beberapa daerah saat menghadapi pilkada, tetapi meskipun begitu, aturan-aturan yang berlaku juga tetap harus berjalan.

Saat ini sudah dibuat pola dengan pilihan apakah akan melakukan penggabungan  ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset, Teknologi dan  Pendidikan Tinggi  atau​ dengan cara lain.“Yang menjadi persoalan sekarang ini begitu sudah  masuk tahun ajaran baru, sehingga pilihan nanti yang tutup  ya jangan menerima mahasiswa lagi. Apalagi untuk program D3 dan tentu saja harus ada solusi untuk penutupan tersebut,” Ujar Agus.

Agus berharap semoga  tidak ada lagi pengajuan selain 21 PT Kesda yang akan mengajukan Merger ke Pemerintah dan diharapkan  tahun depan semua sudah fokus pada  peningkatkan kualitas pendidikannya bukan dari kelembagaaannya.  Terdapat ​lima PT Kesda yang melakukan permohonan Merger ke Kemenristekdikti dan 16 PT Kesda yang melakukan permohonan ke Kemenkes. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kemenkes, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PPN/Bapennas, BKN serta beberapa perwakilan lainnya. (ris)

Categories: