Oleh humasnew on July 20, 2018

Jakarta (20/7) --- Dalam rangka finalisasi rancangan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) tahun 2019 dan mempersiapkan rapat koordinasi dan sinkronisasi peningkatan pelayanan dasar dan sarana prasarana daerah tertinggal di Provinsi Papua yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2018 mendatang. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, melalui Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, menggelar rakor peningkatan pelayanan dasar dan sarana prasarana daerah tertinggal yang bertempat di ruang rapat lt. 6, Gd. Kemenko PMK, Jakarta.

Rakor ini dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi. Menurut Sonny,  maksud dan tujuan penyusunan dan penetapan RAN-PPDT ini yakni sebagai dokumen perencanaan tahunan PDT yang disusun dengan memperhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RAN-PPDT Tahun 2019 juga disusun dan ditetapkan untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran PPDT Tahun 2015-2019 yaitu mengentaskan 80 kabupaten dari 122 daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Menurut Sonny, terdapat beberapa penyebab utama ketertinggalan pembangunan daerah diantaranya: Rendahnya pendapatan masyarakat dan  tingginya persentase penduduk miskin, Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, Rendahnya angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah, dan Terbatasnya aksesibilitas wilayah.  Diharapkan agar K/L yang terlibat dapat memasukkan data-data terkait agenda rakor ini untuk nantinya dapat dikoordinasikan sebelum rakor di Papua dilaksanakan. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kemendesa PDTT, Kemensos,Setkab, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, TNP2K,  dan beberapa perwakilan lainnya.

Categories: