Oleh humas2 on December 29, 2016

Jakarta (29/12)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, pagi tadi menggelar rapat koordinasi yang membahas masalah standar penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan bagi Tuna Netra (TUNET) di Ruang Rapat lt.4 Gedung Kemenko PMK, Jakarta. Secara keseluruhan, rakor pagi ini mendiskusikan lebih lanjut mengenai Peraturan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Nomor: 0034/P/BSNP/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 dan merumuskan berbagai solusi serta tindak lanjutnya.

Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)  Nomor: 0034/P/BSNP/ XII/2015 pada poin C tentang prosedur pelaksanaan ujian nasional khususnya di nomor 5 menyatakan bahwa setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI.” Larangan ini, bagi para peserta UN kesetaraan utamanya mereka yang tuna netra tentu menyulitkan sementara saat mengikuti UN kesetaraan itu mereka akan menunjuk resmi tenaga pendamping profesional. Larang ini juga dinilai kurang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang hak setiap warga negara berarti termasuk penyandang tuna netra  untuk mendapatkan Pendidikan. Juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) khususnya pasal 24 tentang Pendidikan.

Keberatan ini kemudian disampaikan oleh Organisasi khusus penyandang netra yaitu Yayasan mitra Netra dengan surat bernomor 105/YMN/XI/2016 tertanggal 7 Nopember 2016 ke BSNP, menyampaikan bahwa tanggal 17 Oktober 2016, ketika pihak Yayasan Mitra Netra akan mendaftarkan tunanetra calon peserta ujian kesetaraan, pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menginformasikan bahwa tunanetra tidak diperbolehkan ikut ujian kesetaraan karena Peraturan BSNP itu. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) telah bersurat kepada Kepala BSNP, dengan Nomor Surat: 86/KU/DPP/11-2016, perihal Layanan dan Fasilitas Khusus bagi Tuna Netra yang mengikuti Ujian Kesetaraan tertanggal 25 November 2016. Surat itu lalu ditembuskan kepada Kepala Kantor Staf Presiden, Menko Bidang PMK, Mendikbud, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Komnas HAM.

Sejak tahun 1991, Yayasan Mitra Netra yang telah aktif mengadvokasi upaya pemenuhan hak tunanetra atas pendidikan sangat mengkhawatirkan hak tuna netra untuk mengikuti ujian kesetaraan tahun 2017 tidak terpenuhi. Berpegang pada salah satu terminologi dalam legislasi yang menyebut perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu Permendikbud nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa disabilitas sebagai kondisi ketunaan yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan. Permendikbud 46 tahun 2014 menyatakan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas di Pendidikan Tinggi antara lain mencakup mahasiswa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan penyandang gangguan spektrum autistik.

Sejauh ini, Yayasan Mitra Netra pada 27 Oktober 2016 lalu telah menghadap Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan dan diterima oleh Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Sumber Belajar yang membenarkan adanya larangan itu. Suku Dinas Pendidikan wilayah II Jaksel lantas menolak usulan dari Yayasan Mitra Netra dengan alasan pihaknya hanyalah pelaksana. Untuk itu, diperlukan adanya surat dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini dari Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pertemuan serupa juga diupayakan Yayasan Mitra Netra pada 1 November 2016 dengan menghadap Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Berkelanjutan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kemdikbud. Selanjutnya, menghadap pada Ketua BSNP yang menyarankan untuk membuat usulan tertulis baik melalui pos atau email. Tanggal 2 November 2016, Yayasan Mitra Netra kembali menghadap Kadis Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan. Kasudin Pendidikan selanjutnya mengaku dapat memahami perlunya perlakuan khusus seperti yang diusulkan dan berjanji akan memohon persetujuan Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang masalah ini. (sumber: Kedeputian II Kemenko PMK)