Oleh humasnew on November 16, 2017

Jakarta (16/11) --- Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Masmun Yan Mangesa, siang ini membuka dan memimpin rapat koordinasi terkait rancangan peraturan Presiden (ranperpres) tentang sistem nasional peringatan dini multi ancaman bencana. Rakor ini bertempat di ruang rapat Lt. 3 Gd. Kemenko PMK, Jakarta.

Ranperpres telah dikembangkan sejak tahun 2016 bersamaan dengan pengembangan rancangan keputusan Presiden (rankeppres) dengan tujuan agar menjadi payung hukum penyelenggaraan multi hazard early warning system (MHEWS) yang terintegrasi secara nasional, dalam bentuk produk hukum yang mengatur. 

Ini sistem peringatan dini yang telah dibuat oleh beberapa kementerian dan lembaga di Indonesia belum terkoordinasi dan terkolaborasi  dengan baik untuk melakukan pantauan secara terintegrasi dan komprehensif. Integrasi sistem peringatan dini secara nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas sistem-sistem peringatan dini yang sudah ada. 

“Sistem-sistem yang dimiliki Kementerian dan Lembaga diluar dari sistem yang dimiliki oleh BNPB  semestinya dioperasikan oleh BNPB dalam satu sisi nasional agar dapat terintegrasi dengan baik,"ujar Yan.

Yan mengharapkan agar akan ada rapat lanjutan bersama biro hukum masing-masing K/L sebelum diadakannya rapat tingkat eselon satu, guna menelaah kembali apa saja yang harus diperbaiki dalam ranperpres ini. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari KLHK, Kementan, Kominfo, KemenPUPR, BPPT, LAPAN, LIPI, serta beberapa perwakilan lainnya.