Oleh humas2 on January 12, 2017

Jakarta (12/01)--- Keasdepan bidang Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, siang ini menggelar rakor sinkronisasi program kerja untuk tahun 2017 dengan sejumlah K/L mitra kerjanya. Rapat dipimpin langsung oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Achmad Choesni.

Sinkronisasi ini dinilai perlu mengingat Pertama, dengan sinkronisasi diharapkan akan tercipta kebijakan dan program yang mengandung energi sinergitas positif yang lebih besar; Sekecil apa pun potensi sumber dana dan daya yang dimiliki K/L bila dapat  disinergikan akan menjadi potensi yang besar; Kedua, kebijakan dan program yang sinkron secara sistematis, strategis, sinergis, dan berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi tantangan yang multikompleks secara bijak untuk mewadahi semua kepentingan; dan Ketiga, sinkronisasi kebijakan dan program mesti dilakukan untuk mencegah membesarnya ego institu­sional yang tidak diharapkan, yakni adanya  kebijakan publik yang kurang saling mendukung/saling menguatkan.

Rapat sinkronisasi ini, menurut paparan Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, antara lain agar terjadi saling berbagi informasi mengenai kebijakan dan program K/L 2016, kegiatan prioritas K/L 2017; pembahasan lebih lanjut tentang Arah Rencana Kerja Pemerintah  (RKP) 2018; dan membangun sinergi dan kolaborasi dengan K/L dan stakeholders lainnya dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia.

RKP 2017 untuk masalah penyandang disabilitas, paparan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial menyampaikan sejumlah program yang akan dilaksanakan yaitu pemberian akses pemenuhan hak dasar (NIK, akte lahir, KTP, alat bantu, kartu identitas penyandang disabilitas) di seluruh Indonesia; pemberian literasi khusus bagi Penyandang disabilitas netra baik cetak maupun elektronik berupa kitab suci, buku pelajaran, modul pelatihan, buku cerita, dan peraturan; pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas; dan asistensi sosial penyandang disabilitas berat;

Sementara RKP 2017 untuk masalah kelanjutusiaan di tanah air, seperti dipaparkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial, dengan dukungan lembaga dan SDM akan terus melanjutkan program kerja yang sudah disusun pada tahun sebelumnya berupa pembangunan berbagai unit layanan dasar lansia mulai dari panti sosial, layanan kesehatan, bedah rumah lansia, dan tidak lupa pula berbagai program pendampingan bagi lansia agar tetap dapat produktif. Direktorat Rehsos Lansia juga mencatatkan program kerja yang didukung oleh dana hibah berupa santunan kebutuhan pokok untuk lansia.

Pada kesempatan rakor ini, Direktur Rehsos Lansia Kemensos, Carolyne Clara E.S, mengungkapkna tantangan upaya penanganan masalah kelanjutusiaan, mulai dari belum adanya program yang komprehensif dan bersifat jangka panjang; demikian pula dengan regulasinya di samping memang jajaran pengurus Komisi Nasional Lanjut Usia masih bersifat demisioner; hingga logo resmi dan khusus yang mewakili kalangan lanjut usia. (Sumber: Kedeputian II Kemenko PMK)